Jawa Barat Ajukan Status PSBB untuk Bogor, Depok dan Bekasi
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Jawa Barat Ajukan Status PSBB untuk Bogor, Depok dan Bekasi

Rabu, 8 April 2020 | 19:11 WIB
Oleh : Ahmad Salman / YUD

Bandung, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengajukan permohonan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan terhitung Rabu (8/4/2020).

Kelima wilayah itu yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek). Kelima wilayah ini diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta dan namanya menjadi Klaster Jabodetabek.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan, surat permohonan PSBB Bodebek nantinya akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan dan berharap keputusan akan keluar dalam satu atau dua hari mendatang.

"Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami (Pemprov Jabar) kemudian kami rekap dan hari ini Pemda Provinsi Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek, nanti akan di-review oleh Kementerian Kesehatan mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya," kata Gubernur.

Menurut Kang Emil, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

"Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek," katanya.

Oleh karena itu, apapun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

"Apapun yang DKI Jakarta putuskan kita akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan," kata Kang Emil.

Saat ini PSBB DKI Jakarta telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan menurut informasi akan berlaku Jum’at (10/4) dan berlangsung 14 hari dengan catatan dapat diperpanjang.

Kang Emil kemudian menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, kata Kang Emil, sudah melakukan berbagai simulasi.

"Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi," tuturnya.

Pemberlakuan status PSBB bisa mencakup satu kota secara keseluruhan ataupun hanya beberapa wilayah saja. Kang Emil meyakini PSBB efektif memutus rantai penularan Covid-19.

"PSBB ini nanti bisa diterjemahkan apakah minimal pembatasan hanya beberapa wilayah atau maksimal sampai skala kota itu tidak masalah tapi dengan status PSBB diharapkan memutus rantai penularan Covid-19," kata Kang Emil.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Delapan Calon Perwira Polri Hampir Pulih dari Covid-19

Diharapkan dalam beberapa hari ke depan siswa Sekolah Inspektur Polisi tersebut sudah bisa pulang seperti satu rekan mereka.

NASIONAL | 8 April 2020

Dukung Tenaga Medis, Kemparekraf Juga Bantu Pelaku Parekraf

Menurut Menparekraf Wishnutama Kusubandio, ada tiga tahapan untuk merespons dampak covid-19 yaitu masa tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi.

NASIONAL | 8 April 2020

Pemda DIY Geser Anggaran Rp 200 Miliar Lebih untuk Tangani Covid-19

Pemda DIY menggeser sejumlah anggaran dalam APBD 2020 untuk dialokasikan pada upaya penanggulangan virus "corona" atau Covid-19 di DIY.

NASIONAL | 8 April 2020

Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Disebut Sudah Sembuh dari Corona

Wakil Ketua Ombudsman RI (ORI) Lely Pelitasari Soebekty dan anggota Ombudsman Ninik Rahayu disebut telah sembuh dari virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 8 April 2020

KPK Minta Kepala Daerah Tak Khawatir Gunakan Anggaran Penanggulangan Corona

KPK meminta kepada seluruh kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran daerah mereka terkait penanganan corona sepanjang tidak melakukan penyimpangan.

NASIONAL | 8 April 2020

Kadafi: Guru Kreatif Jadi Solusi Pendidikan di Masa Covid-19

Mendukung proses belajar-mengajar daring di masa Covid-19, para guru di daerah perlu diberi modul-modul pembelajaran, dan pelatihan-pelatihan virtual.

NASIONAL | 8 April 2020

IDI Semarang Bantu Multivitamin, Masker, dan Hand Sanitizer untuk Wartawan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang dan Kimia Farma memberikan bantuan masker, hand sanitizer, dan multivitamin untuk wartawan.

NASIONAL | 8 April 2020

Antisipasi Corona, 30 Persen Dana Desa Dialokasikan Jadi Bansos

Pemerintah bakal memfungsikan sebagian dana desa sebagai bansos mengantisipasi dampak virus "corona" atau Covid-19.

NASIONAL | 8 April 2020

24.000 Buruh di PHK, Ganjar: Silakan Daftar Kartu Prakerja

Hingga 6 April 2020 tercatat sebanyak 191 perusahaan dengan 148.791 karyawan terdampak virus ini.

NASIONAL | 8 April 2020

Pemprov Bengkulu Siapkan Bantuan Sembako Senilai Rp 24 Miliar untuk Warga Terdampak Covid-19

Pemprov Bengkulu siapkan bantuan sembako senilai Rp 24 miliar.

NASIONAL | 8 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS