Penggunaan Anggaran Covid-19, KPK Ingatkan Kepala Daerah

Penggunaan Anggaran Covid-19, KPK Ingatkan Kepala Daerah
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / YUD Rabu, 8 April 2020 | 19:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri mengingatkan Bupati dan Wali Kota untuk berhati-hati menggunakan anggaran negara di tengah bencana virus corona atau Covid-19. Firli menyatakan keselamatan warga negara atau masyarakat merupakan hukum tertinggi. Peringatan ini disampaikan Firli dalam rapat terbatas bersama Mendagri, BPK, BPKP dan LKPP melalui video conference di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: KPK Minta Kepala Daerah Tak Khawatir Gunakan Anggaran Penanggulangan Corona

“Saya menekankan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), saving human life is the fisrt priority and our goal,” kata Firli melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Seluruh kepala daerah, kata Firli, sudah sepatutnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan virus corona.

Baca juga: Kemkes: Orang Terinfeksi Corona Bisa Tularkan ke Hewan

“Saya telah jelaskan terkait rambu-rambu supaya tidak terjadi korupsi sesuai dengan SE No 8 Tahun 2020,” katanya.

Firli menegaskan, KPK berkomitmen lebih mengutamakan agenda pencegahan dengan tidak menyampingkan penindakan. KPK mengimbau agar kepala daerah menjadikan SE No 8 Tahun 2020 sebagai pedoman dan petunjuk agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Covid-19.

Baca juga: Antisipasi Corona, 30 Persen Dana Desa Dialokasikan Jadi Bansos

Untuk itu, dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan virus corona, kepala daerah seharusnya tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, dan tidak mengandung unsur gratifikasi.

"Selain itu, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi," tegas Firli.



Sumber: BeritaSatu.com