Penggunaan Anggaran Covid-19, KPK Ingatkan Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Penggunaan Anggaran Covid-19, KPK Ingatkan Kepala Daerah

Rabu, 8 April 2020 | 19:23 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri mengingatkan Bupati dan Wali Kota untuk berhati-hati menggunakan anggaran negara di tengah bencana virus corona atau Covid-19. Firli menyatakan keselamatan warga negara atau masyarakat merupakan hukum tertinggi. Peringatan ini disampaikan Firli dalam rapat terbatas bersama Mendagri, BPK, BPKP dan LKPP melalui video conference di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

“Saya menekankan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), saving human life is the fisrt priority and our goal,” kata Firli melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Seluruh kepala daerah, kata Firli, sudah sepatutnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan virus corona.

“Saya telah jelaskan terkait rambu-rambu supaya tidak terjadi korupsi sesuai dengan SE No 8 Tahun 2020,” katanya.

Firli menegaskan, KPK berkomitmen lebih mengutamakan agenda pencegahan dengan tidak menyampingkan penindakan. KPK mengimbau agar kepala daerah menjadikan SE No 8 Tahun 2020 sebagai pedoman dan petunjuk agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Covid-19.

Untuk itu, dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan virus corona, kepala daerah seharusnya tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, dan tidak mengandung unsur gratifikasi.

"Selain itu, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi," tegas Firli.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KLHK Alokasikan Rp 230 M untuk Tangani Corona

Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, postur APBN 2020 mengalami perubahan. Anggaran KLHK mengalami penghematan sebesar Rp 1,58 triliun.

NASIONAL | 8 April 2020

Jawa Barat Ajukan Status PSBB untuk Bogor, Depok dan Bekasi

Pemprov Jawa Barat mengajukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lima wilayah secara bersamaan kepada Kementerian Kesehatan, Rabu (8/4/2020).

NASIONAL | 8 April 2020

Delapan Calon Perwira Polri Hampir Pulih dari Covid-19

Diharapkan dalam beberapa hari ke depan siswa Sekolah Inspektur Polisi tersebut sudah bisa pulang seperti satu rekan mereka.

NASIONAL | 8 April 2020

Dukung Tenaga Medis, Kemparekraf Juga Bantu Pelaku Parekraf

Menurut Menparekraf Wishnutama Kusubandio, ada tiga tahapan untuk merespons dampak covid-19 yaitu masa tanggap darurat, pemulihan (recovery), dan normalisasi.

NASIONAL | 8 April 2020

Pemda DIY Geser Anggaran Rp 200 Miliar Lebih untuk Tangani Covid-19

Pemda DIY menggeser sejumlah anggaran dalam APBD 2020 untuk dialokasikan pada upaya penanggulangan virus "corona" atau Covid-19 di DIY.

NASIONAL | 8 April 2020

Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Disebut Sudah Sembuh dari Corona

Wakil Ketua Ombudsman RI (ORI) Lely Pelitasari Soebekty dan anggota Ombudsman Ninik Rahayu disebut telah sembuh dari virus corona atau Covid-19.

NASIONAL | 8 April 2020

KPK Minta Kepala Daerah Tak Khawatir Gunakan Anggaran Penanggulangan Corona

KPK meminta kepada seluruh kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran daerah mereka terkait penanganan corona sepanjang tidak melakukan penyimpangan.

NASIONAL | 8 April 2020

Kadafi: Guru Kreatif Jadi Solusi Pendidikan di Masa Covid-19

Mendukung proses belajar-mengajar daring di masa Covid-19, para guru di daerah perlu diberi modul-modul pembelajaran, dan pelatihan-pelatihan virtual.

NASIONAL | 8 April 2020

IDI Semarang Bantu Multivitamin, Masker, dan Hand Sanitizer untuk Wartawan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang dan Kimia Farma memberikan bantuan masker, hand sanitizer, dan multivitamin untuk wartawan.

NASIONAL | 8 April 2020

Antisipasi Corona, 30 Persen Dana Desa Dialokasikan Jadi Bansos

Pemerintah bakal memfungsikan sebagian dana desa sebagai bansos mengantisipasi dampak virus "corona" atau Covid-19.

NASIONAL | 8 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS