Komnas HAM: KPU Harus Susun Draf Perppu

Komnas HAM: KPU Harus Susun Draf Perppu
Ketua KPU RI Arief Budiman (dua kanan) bersama Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin ( dua kiri) didampingi Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari (kiri), dan Ilham Saputra (kanan) dalam Penyerahan Data Comma Separated Values (CSV) Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2020 kepada Bawaslu di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Robert Wardy / WM Rabu, 8 April 2020 | 15:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan KPU agar tidak pasif menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada 2020. Perppu harus bekerja dengan menyusun draf Perppu. Draf itu tinggal diberikan ke pemerintah lewat Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg).

“Kalau Anda (KPU, Red) tunggu Setneg, tunggu Kantor Kepresidenan, tunggu presiden, itu akan lama. Karena mereka sedang fokus menangani wabah covid 19,” kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam diskusi bertema “Pemilu dalam Pandemi Covid-19: Perspektif Global, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”, di Jakarta, Rabu (8/4). Diskusi dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan program meet.google.com.

Ia menjelaskan, KPU tinggal mengajak Bawaslu. Kemudian bentuk tim dan bekerja jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Tim itu kemudian merumuskan draf Perppu lalu diserahkan ke Kemensetneg.

“Itu membantu pemerintah. Supaya Setneg bisa baca dan bisa proses cepat,” ujarnya.

Dia yakin jika KPU menunggu pemerintah maka satu hingga dua bulan kedepan, Perppu penundaan Pilkada belum tentu muncul. Hal itu karena konsentrasi pemerintah belum ke masalah tersebut.

“Kalau masih menunggu, dalam satu bulan kedepan kita masih akan kekosongan hukum. Kalau drafnya ada, bisa lebih cepat,” tegas Amiruddin.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengemukakan, lembaganya hanya akan mengusulkan dua poin yang perlu dimasukkan dalam Perppu Penundaan Pilkada. Pertama, terkait kewenangan penundaan dan kapan melanjutkan tahapan pemilihan. Kedua, kapan pemilihan kepala daerah akan dilanjutkan kembali.

"Bukan berarti yang lain tidak penting, itu penting. Tetapi kalau dibicarakan itu semua di sini, kan, setiap pasal harus dikaji, dibahas sangat mendalam detail supaya Perppu memberi itu bisa digunakan dalam waktu yang lama," kata Arief, di Jakarta, Senin (6/4).

Ia tidak menyebut apakah KPU sudah membuat draf Perppu. Dia hanya tegaskan Perppu diharapkan sudah bisa diterbitkan pada April ini.

“Memang perubahan-perubahan yang membutuhkan informasi teknis dan detail terkait pelaksanaan maupun pengawasan detail dan teknis, tentu KPU dan Bawaslu punya informasi yang sangat detail soal itu. Jadi sangat startegis kalau KPU dan Bawaslu didengar dalam menyapaikan rancangan pembuatan Perppu. Tetapi kita juga harus melihat kegentingan saat ini untuk memasukan pasal mana saja,” tutur Arief.

 



Sumber: BeritaSatu.com