DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Penyehatan Ekonomi Nasional

DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Penyehatan Ekonomi Nasional
Ilustrasi Covid-19. ( Foto: AFP )
Markus Junianto Sihaloho / YS Kamis, 9 April 2020 | 07:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta agar Pemerintah bergerak cepat membentuk Badan Penyehatan Ekonomi Nasional sebagai entitas mewakili negara menolong semua warga negara, dari kalangan jelata hingga pengusaha kelas atas, dari dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Hal itu terungkap dalam rapat virtual Komisi XI DPR dengan jajaran dewan gubernur Bank Indonesia, Rabu (8/4/2020).

Di dalam rapat itu, mayoritas anggota komisi XI mengingatkan jajaran BI bahwa dampak ekonomi pandemi Covid-19 akan sangat besar dan lama.

Masalahnya, kata Misbakhun, terlihat bahwa belum ada kesepahaman yang sama di antara berbagai lembaga negara terkait ekonomi, soal sejauh mana dampak ekonomi pandemi dan siapa saja yang terimbas. Karena tak ada pemahaman yang sama, solusi yang dikeluarkan masing-masing pihak juga tak sama.

Berdasarkan pendalamannya ke sejumlah pihak, Misbakhun menemukan pelaku usaha hanya punya modal yang bertahan 3 bulan. Di sisi lain, tak satupun yang bisa memprediksi akan berapa lama pandemi akan terjadi. Semakin lama pandemi terjadi, maka akan semakin parah dampak ekonomi terhadap ekonomi.

"Masalahnya, kalau kita kehilangan momentumnya, dampaknya bisa jadi sudah terlanjur parah," kata Misbakhun.

Yang jelas, semua pihak sudah sepakat bahwa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 berbeda dengan krisis 1998 dan krisis global 2008. Saat 1998, Indonesia masih tertopang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih bisa berproduksi di tengah sekaratnya sektor finansial saat itu. Saat krisis global 2008, Indonesia justru kebanjiran likuiditas dari negara lain, utamanya AS.

"Tapi pandemi ini, yang diserang adalah rantai produksi dan konsumsi. Semua me-lock down supply and demand-nya. Dampaknya ke semua. Bukan hanya usaha besar, UMKM juga terkena karena produksi dan konsumsi diganggu," ujar Misbakhun.

"Maka karena ini unusual case, maka kita harus berpikir unusual way out. Mohon maaf, kita tak bisa mengerjakannya dengan kebijakan yang normal."

Misbakhun lalu memberi contoh, ketika sektor riil di sektor pariwisata seperti perhotelan terganggu operasionalnya, maka sektor perbankan juga pasti terdampak. Jika sebuah hotel tak bisa membayar cicilan utang ke bank, maka akan ada peringatan I sampai III yang dilakukan.

"Nah ini kan terkait pencadangan, struktur modal, dan sebagainya," kata Misbakhun.

Contoh lainnya, sejumlah BUMN seperti Garuda Indonesia, PT Pelni, dan PT KAI, akan sangat terdampak dengan penurunan ekonomi yang ada. Di tengah tidak adanya pemasukan, perusahaan itu harus tetap membayar banyaknya kewajiban yang ada.



Sumber: Suara Pembaruan