Kasus Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara, KPK Periksa Direktur Indika Multimedia Holding

Kasus Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara, KPK Periksa Direktur Indika Multimedia Holding
Aktivitas penambangan. GA Photo/Mohammad Defrizal ( Foto: ga photo / Mohammad Defrizal )
Fana Suparman / JAS Kamis, 9 April 2020 | 13:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur Indika Multimedia - Holding, Kristuadji Legopranowo, Kamis (9/4/2020).

Kristuadji yang juga mantan Komisaris PT. Stargate Pasific Resources (PT SPR) ini bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014 yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman.

"Yang bersangkutan (Kristuadji Legopranowo) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW (Aswad Sulaiman)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Belum diketahui secara pasti materi yang bakal didalami tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap Kristuadji.

Diketahui, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka atas dua kasus dugaan korupsi berbeda. Penetapan ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan dan melakukan gelar perkara.

Untuk kasus pertama, Aswad selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014.

Akibatnya keuangan negara ditaksir menderita kerugian sekurangnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Aswad sebagai tersangka kasus dugaan suap izin kuasa pertambangan di lingkungan Pemkab Konawe Utara. Selama periode 2007-2009, Aswad diduga menerima suap senilai Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara. 



Sumber: BeritaSatu.com