Suap Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Dihukum 4 Tahun Penjara

Suap Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Nurdin Basirun Dihukum 4 Tahun Penjara
Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun. ( Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga )
Fana Suparman / JAS Kamis, 9 April 2020 | 14:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Majelis Hakim meyakini, Nurdin terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta serta SGD 11.000 dan gratifikasi senilai Rp 4,2 miliar terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto saat membacakan amar putusan terhadap Nurdin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nurdin Basirun berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 4.228.500.000. Apabila uang pengganti itu tak mampu dibayarkan maka dikenakan hukuman dengan kurungan enam bulan penjara.

Tak hanya itu, Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan lainnya berupa pencabutan politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak Nurdin Basirun selesai menjalani masa pidana pokoknya.

"Pencabutan hak politik selama 5 tahun," kata Yanto.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Nurdin untuk dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Nurdin sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, selama menjalani proses hukum Nurdin juga tidak mengakui perbuatannya.

"Hal yang meringankan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum," jelas Yanto.

Nurdin Basirun terbukti melanggar dakwaan kesatu pertama Pasal 12 ayat (1) a UU tipikor Juncto Pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor. 



Sumber: BeritaSatu.com