Mendagri Instruksikan Pemda Berikan Hibah

Mendagri Instruksikan Pemda Berikan Hibah
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Lenny Tristia Tambun / BW Kamis, 9 April 2020 | 17:57 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan hibah atau bantuan sosial (bansos).

Hibah dan bansos pada masa pandemi Covid-19 ini, sasarannya adalah masyarakat di luar penerima bantuan dari pemerintah pusat.

Pemberian hibah atau bansos sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan Tito Karnavian dalam acara rakor implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah bersama Mendes PDTT, Mensos, dan seluruh gubernur, bupati/wali kota Se-Indonesia melalui video konferensi yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis (9/4/2020).

Tito Karnavian meminta pola penyaluran bantuannya harus sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Ia juga minta, dibuat kanal pengaduan bagi masyarakat. Kanal tersebut harus tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat.

"Lakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian selama masa pandemi," ujar Tito Karnavian.

Selain hibah dan bansos yang diberikan pemda, lanjut Tito Karnavian, bantuan juga diberikan untuk masyarakat yang terdampak selama masa pandemi diberikan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat telah menyiapkan program jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

"Pemerintah juga memutuskan menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dari tadinya 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga," jelas Tito Karnavian.

Tidak hanya itu, KPM program sembako juga dinaikkan, dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga.

Sementara itu, untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek yang terdampak pemberlakuan PSBB, pemerintah juga telah menyiapkan skema program jaring pengaman sosial.

Program jaring pengaman ini akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Warga penerima BLT, akan diberikan dana bantuan sebesar Rp 600.000. Dana BLT ini akan diberikan selama tiga bulan.

Bantuan lainnya untuk meringankan beban masyarakat, sambung Tito Karnavian, adalah keringanan pembayaran listrik.

Pemerintah sepakat untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan tujuh juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA akan diberikan diskon sebesar 50 persen. Diskon listrik ini akan diberikan selama tiga bulan.

Kemudian, program jaring pengaman sosial lainnya berupa program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang. Bahkan anggaran untuk program ini telah dinaikkan menjadi Rp 20 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

"Program jaring pengaman sosial selama masa pandemi Covid-19 lainnya adalah keringanan pembayaran kredit. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah landasan hukum bagi pemberian BLT," ungkap Tito Karnavian.

 



Sumber: BeritaSatu.com