Pemda Wajib Penuhi Sejumlah Syarat Jika Ingin Ajukan PSBB

Pemda Wajib Penuhi Sejumlah Syarat Jika Ingin Ajukan PSBB
Baznas bagikan masker menjelang penerapan PSBB di DKI Jakarta (Foto: ist)
Ari Supriyanti Rikin / JAS Kamis, 9 April 2020 | 20:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, beberapa daerah mulai mengajukan status PSBB, namun Menteri Kesehatan baru menyetujui PSBB di DKI Jakarta sesuai dengan peraturan pelaksanaan PSBB melalui Permenkes No 9 Tahun 2020. Safrizal menegaskan tiap pemerintah daerah yang mengajukan PSBB harus memenuhi sejumlah syarat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta resmi berlaku besok, Jumat (10/4/2020). Hingga kini, sejumlah daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok dan Bogor juga mewacanakan pengajuan PSBB. Namun dalam pengajuan PSBB ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebagai syarat utama.

PSBB yang akan berlaku esok di DKI Jakarta juga sedang dikoordinasikan oleh Pemprov DKI Jakarta ke daerah sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan.

"Untuk pemda yang ingin berlakukan PSBB tentu ada mekanismenya," kataSafrizal dalam telekonferensi di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (9/4).

Syarat dan mekanisme tersebut jelasnya antara lain, mengajukan atau menyiapkan beberapa hal sebelum mengajukan ke pemerintah (Kementerian Kesehatan) yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19.

Dasar-dasar pertimbangan yang harus disiapkan itu seperti data terkait jumlah dan kasus kematian serta adanya epidemologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Di samping itu menyiapkan data dukung yang diperlukan terkait peningkatan data kasus menurut waktu dan kurva epidemologi.

"Ini membutuhkan kajian dari pemda termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu, kecepatan penyebaran serta kejadian transmisi lokal,  tracking, penyelidikan epidemologi yang menyatakan ada penularan dari generasi kedua dan ketiga," ucapnya.

Pemda juga harus menghitung kesiapan beberapa hal di antaranya harus memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, PSBB menimbulkan gerakan besar pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar jika sangat penting sekali.

Oleh karenanya pemda harus menghitung ketersediaan layanan dasar bagi agar kehidupan sosial tetap berjalan dengan lancar. Pemda juga harus menghitung sarana dan prasarana kesehatan seperti ruang isolasi, karantina, ketersediaan tempat tidur, alat-alat kesehatan lainnya alat pelindung diri, masker bagi dokter tenaga kesehatan termasuk ketersediaan wajib menggunakan masker bagi masyarakat.

Pemda lanjutnya, harus menghitungnya karena sudah ada instruksi realokasi anggaran terhadap tiga kebutuhan utama yakni pemenuhan alat kesehatan, menghidupkan industri yang mendukung penanganan Covid-19 dan kebutuhan layanan dasar seperti bantuan sosial masyarakat.

"Harus disiapkan operasional jaring pengaman sosial masyarakat yang disasar. Makin baik jika by name by address lebih ketat lagi dengan nomor kontak sekalian jadi bisa berkomunikasi berjenjang melalui RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota," paparnya.

Harus pula dihitung syarat-syarat keamanan. Oleh karenanya sebelum diajukan harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum karena PSBB membutuhkan prasyarat penegakan hukum.

Terkait pengajuan dan kesiapan PSBB, kepala daerah harus menyiapkan secara rinci dan nantinya ada pula dewan pertimbangan yang mengkaji usulan tersebut.

Paling lama 2 hari setelah prasyarat diajukan dan jika sudah memenuhi syarat akan dilakukan penetapan PSBB. Namun jika prasyarat ada kekurangan maka Menteri Kesehatan dapat mengembalikannya ke pemda terkait untuk perbaiki data-data pendukung.

Safrizal menjelaskan, pemberlakuan PSBB berkaitan dengan daerah sekitarnya contoh Jakarta keterkaitan dengan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Beberapa industri juga mengalirkan barang industri ke Jakarta, daerah yang nantinya menetapkan PSBB harus menghitung dan menjamin pasokan logistik alat dan bahan-bahan terkait penanganan Covid-19 tidak terganggu.

Dalam PSBB, mobilitas orang antarwilayah harus dijamin keterangan kenapa melintas atau keluar rumah. Diimbau masyarakat tetap dianjurkan tetap tinggal di rumah, atau karena tugas mendesak harus keluar rumah.

"Tujuan PSBB penghentian dengan segera penyebaran yang luas Covid-19. Oleh karena itu tetaplah di rumah (stay at home)," imbuhnya. 



Sumber: BeritaSatu.com