Ganjar: Perlu Sinkronisasi Data agar Jaring Pengaman Sosial Tidak Tumpang Tindih

Ganjar: Perlu Sinkronisasi Data agar Jaring Pengaman Sosial Tidak Tumpang Tindih
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menerima bantuan APD dari Kagama, Senin,6 April 2020. ( Foto: Suara Pembaruan/Stefy Thenu )
Stefi Thenu / FMB Jumat, 10 April 2020 | 09:03 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Pemerintah Pusat hingga pemerintahan di level desa saat ini telah melakukan relokasi dan realokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani virus corona (Covid-19).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah sinkronisasi pendataan agar bantuan yang bakal dikucurkan tidak overlap atau tumpang tindih.

Dari hasil refocusing APBN, Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 405 triliun. Di level pemerintah provinsi, Jawa Tengah misalnya telah mengalokasikan Rp 2 triliun. Dana tersebut masih ditambah dengan hasil relokasi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

"Masing-masing pemerintah yang punya APBD mereka melakukan rasionalisasi, realokasi dan relokasi. Selanjutnya adalah menghitung bagaimana bantuan diberikan dari pemerintah pusat hingga level desa," kata Ganjar, Kamis (9/4/2020).

Hal tersebut Ganjar sampaikan saat mengikuti konferensi video selama 3 jam bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah dalam mengantisipasi Covid-19.

Dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi, dia berpendapat, mesti ada data siapa saja yang menerima bantuan Pemerintah Pusat melalui kementerian agar masyarakat yang belum masuk data tersebut bisa dilindungi oleh pemerintah daerah.

"Itu pun akan kita (Pemprov Jateng) sinkronisasi dengan kabupaten kota agar tidak overlap. Sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten kota mana yang kurang. Sehingga nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama," katanya.

Selain itu, dengan pendataan tersebut dimaksudkan agar warga yang saat ini berada di luar wilayah turut ter-cover. Menurut Ganjar, untuk kasus itu mesti juga didukung dengan koordinasi antar wilayah.

"Saya menyampaikan, apakah orang yang tidak ber-KTP Jabodetabek akan mendapat jaminan? Tapi jawabannya hanya akan didata. Maka saya memerintahkan dinsos menghubungi dinsos Jabar dan DKI Jakarta," katanya.

Selain bantuan kepada masyarakat, pembahasan nasib pekerja serta keberlangsungan koperasi simpan pinjam juga masuk dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi tersebut.

Khusus untuk pemerintah desa, lanjut Ganjar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menegaskan bahwa dana desa bisa digunakan dalam penanganan Covid-19, khususnya untuk dukungan logistik.

"Untuk koperasi simpan pinjam nanti Menteri Koperasi segera turun. Sementara untuk tenaga kerja, tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan agar buruh dan pengusaha komunikasi intens. Sehingga diharapkan kondisi perusahaan bisa dipahami kedua pihak, dan Jawa Tengah sudah membicarakan itu," kata Ganjar.

Salah satu menteri yang turut dalam konferensi video tersebut adalah Juliari Batubara. Politisi PDIP yang sekarang menjabat Menteri Sosial tersebut menyampaikan agar antarprovinsi intens berkoordinasi. Untuk bantuan sosial, Juliari mengatakan saat ini pihaknya tengah mematangkan pendataan.

"Saat ini kami masih mengucurkan bantuan untuk wilayah Jabodetabek. Nanti pada tanggal 20 April akan kita lakukan serentak," tandasnya.

Selain Juliari Batubara, turut serta pula Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Ida Fauziah dan Mendes PDT. Selain itu ikut juga Ketua Gugus Tugas Doni Monardo. 



Sumber: BeritaSatu.com