ASN Nekat Mudik, Siap-siap Kenaikan Gaji Ditunda hingga Diturunkan Pangkat

ASN Nekat Mudik, Siap-siap Kenaikan Gaji Ditunda hingga Diturunkan Pangkat
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / EAS Jumat, 10 April 2020 | 12:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aparatur sipil negara (ASN) diingatkan agar tidak bepergian ke luar daerah, bahkan mudik. ASN yang nekat melanggar akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan berdasarkan PP tersebut, sanksi diberikan berdasar kategori pelanggaran yaitu ringan, sedang, dan berat.

"Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang," kata Tjahjo kepada wartawan Jumat (10/4/2020).

Pertimbangannya, menurut Tjahjo, larangan mudik merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo menyikapi situasi darurat atau genting akibat pandemi Covid-19. Tjahjo menegaskan ASN sepatutnya memberikan contoh tidak mudik bagi masyarakat. Tjahjo menyatakan terdapat tiga sanksi pelanggaran disiplin sedang.

"Tiga sanksi pelanggaran disiplin sedang itu yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," ucap Tjahjo.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan sanksi berat dapat diterapkan kepada ASN yang positif Covid-19, namun tetap mudik.

"ASN yang nekat mudik terbukti positif Covid-19, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain," tegas Bima.

Sanksi berat itu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Selanjutnya penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

"Pencopotan dari jabatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian tidak dengan hormat," jelas Bima.

Surat Edaran

Larangan mudik juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 41/2020 tentang perubahan atas SE Menteri PANRB 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Menurut Tjahjo apabila SE sebelumnya sifatnya mengimbau, maka SE 41/2020 ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, termasuk pemberian sanksi jika melanggar, dan kewajiban ASN memakai masker.

"Ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas pendudukan dari satu wilayah ke wilayah lainnya," kata Tjahjo.

Bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan masing-masing. Pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada setiap instansi pemerintah. PPK memiliki peran untuk memastikan ASN di lingkungan instansi pemerintah menjalankan SE tersebut.

Selain pembatasan mobilitas, ASN dapat berkontribusi dalam pencegahan dampak sosial Covid-19, antara lain dengan melaksanakan tugas-tugas kedinasan di rumah (WFH), menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah serta menyampaikan informasi positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19.

Sementara itu, PPK dapat menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak Covid-19.

Lebih lanjut, sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19, ASN dapat mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik sampai Indonesia dinyatakan bebas dari Covid-19.

"Selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah tanpa kecuali. Menjaga jarak aman Ketika melakukan komunikasi antar individu. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," demikian Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu.com