Ekonom: PSBB Takkan Efektif Jika Pemerintah Tak Potong Birokrasi Tes Corona

Ekonom: PSBB Takkan Efektif Jika Pemerintah Tak Potong Birokrasi Tes Corona
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI menggelar Rapid Test Covid - 19 di Kompleks Kemkominfo, Jakarta, Rabu 8 April 2020. Kegiatan cegah Covid - 19 ini juga diikuti oleh rekan-rekan media. (Foto: BeritaSatu Photo / Kemkominfo)
Markus Junianto Sihaloho / WM Jumat, 10 April 2020 | 13:05 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Senior Indef, Dradjad H Wibowo,menyatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) takkan banyak berguna apabila Pemerintah tak memotong rantai birokrasi dalam pengetesan Covid-19.

Dia menjelaskan, tujuan PSBB adalah menekan penyebaran SARS-CoV-2 dari satu orang ke orang lain. Masalahnya, saat ini tak diketahui pasti berapa sebenarnya jumlah kasus positif corona di Jakarta dan Indonesia. Dengan sangat minimnya jumlah tes, tentu ada sejumlah kasus yang tidak terdeteksi, entah berapa jumlahnya.

"Sebagai indikasi, banyak sekali jenazah yang dimakamkan dengan prosedur Covid-19 di Jakarta, yang belum diketahui positif tidaknya. Hal yang sama bisa terjadi di daerah lain," kata Dradjad, Jumat (10/4/2020).

"Jadi langkah awalnya memang deteksi dini. Tes, tes, dan tes. Sebanyak mungkin, secepat mungkin."

Sayangnya, selain terlalu sedikit, tes ini justru sangat lambat. Itu salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Padahal, menurut Dradjad, tes corona yang terlalu sedikit dan lambat akan berdampak besar terhadap perekonomian.

"Tes menjadi pintu pertama, apakah wabah akan terkendali atau meledak. Jika program tes berhasil, diikuti disiplin masyarakat dan pelayanan kesehatan yang bagus, wabah berpeluang dikendalikan. Aktifitas ekonomi dan bisnis bisa berputar kembali. Selain itu, tes yang cepat juga sangat penting bagi perawatan pasien," urainya.

Sayangnya prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/182/2020 tanggal 16 Maret 2020 cenderung sentralistis dan birokratis.

Di aturan itu, keputusan positif tidaknya satu spesimen hanya di tangan Balitbangkes bersama Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Rute yang harus dilalui spesimen pun panjang. Yaitu, dari rumah sakit rujukan ke laboratorium pemeriksa, lalu ke Laboratorium Pusat Penyakit Infeksi Prof Dr Oemijati, lalu ke pimpinan Balitbangkes dan Ditjen P2P, baru kembali ke Dinkes, terus ke rumah sakit rujukan.

"Jika spesimen berasal dari RS non-rujukan, apalagi puskesmas, jalurnya lebih panjang lagi. Contohnya, spesimen dari Sulut harus dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, lalu mengikuti jalur panjang di atas. Berapa waktu yang habis dalam perjalanan?" kata Dradjad.

Belum lagi, lanjut dia, Kepmenkes di poin 8 mengatur seluruh pembiayaan pemeriksaan dibebankan ke DIPA masing-masing laboratorium. "Lha anggaran mereka cekak, biaya tes mahal, lalu mereka bisa nge-tes berapa banyak dan berapa cepat?" imbuhnya.

Dradjad mengatakan Kementerian BUMN baru saja mendatangkan 18 unit Roche LightCycler dan 2 MagNa Pure LC. Keduanya alat RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) yang berstandar dunia. Ke-20 alat itu akan disebar ke RS BUMN di berbagai provinsi.

Langkah di atas patut diapresiasi. Tapi jika spesimennya dan keputusannya terhambat birokrasi, alat di atas kurang maksimal perannya.

"Karena itu, potong birokrasi tes RT-PCR COVID-19 ini. Jika perlu, lakukan desentralisasi pemeriksaan. Beri pemerintah daerah anggaran Covid-19 yang cukup. Jangan beban PSBB ditimpakan ke daerah, tapi anggaran Covid-19 tersentralisasi," kata Dradjad.

"Kemkes mengoordinasikan dan mengontrol kualitas pemeriksaan. Kita perlu cepat. Jangan birokratis di tengah ancaman wabah."



Sumber: BeritaSatu.com