Ini Kutipan Lengkap Penjelasan tentang Bansos Covid-19

Ini Kutipan Lengkap Penjelasan tentang Bansos Covid-19
Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Lenny Tristia Tambun / ALD Kamis, 9 April 2020 | 19:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo pada Kamis (9/4/2020) memyampaikan keterangan resmi tentang perkembangan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid -19 di Tanah Air. Dalam keterangannya, Presiden antara lain mengungkapkan langkah pemerintah melindungi warga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran virus ini, dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 600.000 per keluarga selama tiga bulan.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa semua langkah pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Covid-19, termasuk penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa.

Berikut kutipan lengkap keterangan Presiden.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ibu dan saudara sebangsa dan setanah air. Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, perajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Opsi pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Pada tanggal 31 Maret lalu, saya telah sampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya total anggarannya Rp 37,4 triliun.

Kemudian yang berkaitan dengan kartu sembako, diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp 200.000 per bulan, dan totalnya adalah Rp 43,6 triliun. Kemudian kartu prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu 5,6 juta orang insentif pascapelatihan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan Rp 20 triliun. Kemudian pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan Rp 3,5 triliun.

Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bansos yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 triliun. Kemudian bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp 1 triliun.

Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun.

Kemudian juga sebagian Dana Desa segera dialokasikan untuk bansos di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun. Ada di Kementerian Desa dengan program padat karya tunai desa, targetnya 59.000 tenaga kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan program padat karya tunai juga targetnya 530.000 tenaga kerja dengan total nilai Rp 10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

Dan yang terakhir Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan. Targetnya 197.000 pengemudi taksi, sopir bus/truk dan kenek, akan diberikan insentif 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 360 miliar.

Bapak ibu dan saudara yang saya hormati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pemerintah akan terus menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bansos, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya.

Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Kita harus hadapi bersama-sama. Saya ajak pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Saya ajak semua pihak peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong royong secara nasional. Kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan.

Saya mau memberi apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan Covid-19. Saya memberi apresiasi tinggi, dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

Menjawab Pertanyaan Pers
Mengapa kebijakan pemerintah tentang mudik terkesan tidak tegas dan satu suara?
Kebijakan mengenai mudik tadi kita sudah putuskan. Untuk ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik.

Kemudian untuk masyarakat, kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan. Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Tadi sudah saya sampaikan penyaluran bansos, khususnya di Jabodetabek ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik. Kemudian juga transportasi umum akan kita batasi kapasitasnya. Kemudian yang memakai kendaraan pribadi akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor.

Apakah bakal ada sanksi bagi yang memperoleh bansos tetapi tetap mudik?
Bansos khusus untuk Jabodetabek ini agar warga tidak mudik. Tapi sekali lagi akan ada evaluasi, dan kemungkinan akan juga kita bisa memutuskan hal berbeda setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan. Tetapi memang perlu saya sampaikan, bahwa dari awal pemerintah sudah melihat mudik Lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran Covid-19 dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan.

Tapi pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi. Yang pertama warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah kita miliki puluhan tahun di Indonesia. Sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tapi larangan mudik untuk ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN serta anak perusahaannya, per hari ini bisa kita sampaikan.

Mengapa aturan PSBB berbelit-belit?
Saya kira kita semuanya dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya harus hati-hati dan tidak grusa-grusu. Dan perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah. Dan PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dan kita tahu bahwa keputusan memberikan PSBB atau tidak baik. Itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum.

Ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap baik kabupaten/kota maupun provinsi. Tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Ini penting. Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam. Saya rasa itu.  



Sumber: BeritaSatu.com