Pemkot Depok Ajukan Status PSBB

Pemkot Depok Ajukan Status PSBB
Pengusaha asal Depok, Diana Dewi (kiri) menyerahkan secara simbolis bantuan senilai Rp 1 miliar kepada Wali Kota Depok, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Minggu, 5 Maret 2020. ( Foto: Istimewa )
Bhakti Hariani / FER Jumat, 10 April 2020 | 16:55 WIB

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Depok mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada pemerintah pusat untuk memerangi penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19.

Baca: PSBB, Bandara Soetta dan Halim Tetap Beroperasi

"Berdasarkan informasi dari Provinsi Jawa Barat, data Kota Depok sudah lengkap," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Depok, Jumat (10/4/2020).

Idris mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan protokol-protokol jika PSBB ditetapkan, meliputi protokol peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya dan pembatasan moda transportasi.

Hal ini kata dia mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Demikian pula untuk persiapan-persiapan lainnya, termasuk di dalamnya untuk jaring pengaman sosial.

Namun demikian, lanjut Idris, teknis PSBB di Kota Depok untuk semua sektor belum dapat disampaikan pada saat ini, mengingat status PSBB Kota Depok masih dalam proses pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kepada Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Baca Juga: PSBB Harus Segera Diterapkan di Wilayah Penyangga

Usulan PSBB Kota Depok sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Wali Kota Depok Nomor 443/175-Huk/Dinkes Tanggal 7 April 2020 tentang Pengajuan Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Depok.

Surat dan data-data sudah dikirim melalui pesan online dan fisik suratnya secara resmi disampaikan langsung kepada Gugus Tugas PP Covid-19 Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat. Dalam surat tersebut diusulkan PSBB Kota Depok atau PSBB Wilayah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) agar terjalin sinergi kebijakan.

"Sudah dilampirkan data-data pendukung berupa kajian epidemiologi, yang terdiri dari data peningkatan jumlah kasus berdasarkan waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal," jelas Idris.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan, untuk penanganan Covid-19 di Kota Depok, Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 Miliar yang merupakan dana bantuan tidak terduga (BTT).

Baca: Pemkot Depok Canangkan Gerakan Penggunaan Masker

"Sudah dicairkan Rp42 miliar, tahap pertama Rp20 Miliar dan tahap kedua Rp22 Miliar. Alokasinya untuk semua ya. Untuk promotif, preventif, kuratif. Pembelian alat pelindung diri (APD) masuk preventif dan kami juga lakukan pencetakan brosur, spanduk tentang bahaya Covid-19 sebagai sarana promotif," ujar Hardiono.



Sumber: BeritaSatu.com