Fadli Zon: Saya Sudah Larang Orang Minang Mudik, Pemerintah Masih Mencla-Mencle
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Fadli Zon: Saya Sudah Larang Orang Minang Mudik, Pemerintah Masih Mencla-Mencle

Rabu, 15 April 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta agar tak ada orang-orang Minang yang melaksanakan mudik Lebaran tahun ini demi mencegah penularan Covid-19. Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), dirinya telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini, sampai situasi kondusif.

"Dalam kondisi normal, pulang kampung dan bersilaturahmi tatap muka dengan keluarga besar, memang bernilai ibadah. Namun, dalam situasi seperti sekarang, tindakan itu bisa mendatangkan kemudaratan bahkan menambah masalah," kata Fadli Zon, Rabu (15/4/2020).

"Itu sebabnya, kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran Covid-19. Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini," lanjutnya.

Fadli pun mengkritik pemerintah yang menurutnya masih tarik ulur isu mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat.

Padahal, menurut dia, mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman. Jumlah pemudik jauh lebih kolosal dibanding peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

"Mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah. Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari pemerintah alias tidak mencla-mencle," tegasnya.

Untuk ibadah keagamaan, lanjutnya, otoritas agama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.

"Namun larangan serupa belum juga muncul terkait soal mudik. Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut," kata dia.

Bagi Fadli, meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan. Padahal, ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Butuh 1 juta APD, Jateng Gandeng UKM dan Industri Rumahan

Sampai saat ini, baru sekitar 356.978 alat pelindung diri (APD) yang tersedia di seluruh rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Jawa Tengah.

NASIONAL | 15 April 2020

Keppres Jokowi Permudah Gerak BNPB Tanggulangi Covid-19

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 dinilai penting karena mempermudah gerak Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) dalam menangani pandemi Covid-19

NASIONAL | 15 April 2020

Selama Pandemi Covid-19, Penggunaan Dana BOS Lebih Fleksibel

Mendikbud Nadiem Makarim merevisi petunjuk teknis pengunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) lebih fleksibel.

NASIONAL | 15 April 2020

Pengisian Jabatan Struktural KPK Dinilai Abaikan Aspek Integritas

KPK harus terbuka rekrut pejabat struktural di KPK.

NASIONAL | 15 April 2020

Istana Perlu Bersih-bersih demi Perbaikan Kinerja di Tengah Wabah Corona

Boni meminta orang-orang di lingkaran istana tidak melakukan manuver yang akan menjadi beban presiden Jokowi dan pemerintah.

NASIONAL | 15 April 2020

Rapid Test Covid-19 BPPT Diproduksi Massal Bulan Depan

Rapid test ini lebih sensitif dan spesifik dalam mendeteksi virus corona dibandingkan test kit impor karena menggunakan strain virus dari orang Indonesia.

NASIONAL | 15 April 2020

PSBB Bodebek Dimulai, Pos Indonesia Bantu Salurkan Bansos

Dengan berlakunya PSBB di wilayah Bodebek, PT Pos Indonesia membantu menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

NASIONAL | 15 April 2020

Pentingnya Antisipasi Bencana Alam di Tengah Pandemi

Apabila terjadi bencana alam di wilayah yang telah menerapkan PSBB, pasti ada tantangan dalam melakukan upaya penanganan darurat di wilayah tersebut.

NASIONAL | 15 April 2020

Benny Harman: Pelaksanaan PSBB Patokannya Permenkes

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman desak pelaksanaan PSBB hanya mengacu Permenkes.

NASIONAL | 15 April 2020

4 PDP Positif Corona di DIY Meninggal Dunia

Empat ODP Covid-19 di Yogyakarta meninggal dunia.

NASIONAL | 15 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS