Ahmad Sahroni Soroti Tumpang Tindih Pelaksanaan PSBB
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Ahmad Sahroni Soroti Tumpang Tindih Pelaksanaan PSBB

Rabu, 15 April 2020 | 23:02 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Ahmad Sahroni menilai tumpang tindih pelaksanaan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) antara pusat dan daerah seharusnya tidak terjadi apabila kedua belah pihak mau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSBB secara konsekuen.

Yang menjadi persoalan, kata Ahmad Sahroni, seringkali suatu aturan justru ditabrak karena banyaknya pihak yang mencoba menafsirkan aturan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Padahal ketentuan-ketentuan terkait PSBB sudah diatur dengan tegas apa saja yang dilarang dan dibatasi.

"Tafsir terhadap aturan justru sering membuat bias. PSBB sudah menetapkan larangan dan batasan, tinggal dijalankan tanpa perlu tafsir-tafsir lagi baik oleh pusat maupun daerah," kata Ahmad Sahroni, di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Seperti diketahui, kepastian rujukan pelaksanaan aturan PSBB belum satu suara. Di Jakarta sebagai model PSBB ada dualisme aturan. Di antaranya, DKI yang melarang perkantoran tutup (di luar yang dikecualikan). Namun di sisi lain Kementerian Perindustrian malah memberikan izin beroperasi kepada 200-an perusahaan di Jakarta.

Belum lagi terkait larangan ojek online (Ojol) yang tidak menegaskan apakah boleh membawa penumpang atau tidak yang justru membuat bingung masyarakat. Akhirnya kebijakan tersebut pun sempat dikembalikan ke masing-masing pemerintah daerah.

Diingatkan Sahroni, dalam kondisi saat ini pemerintah pusat dan daerah seharusnya mempertontonkan kepada masyarakat sebuah sinergi yang optimal memperjuangkan kepentingan orang banyak, bukan sebaliknya saling menyalahkan.

"Kasihan masyarakat dibuat bingung kalau sinergi tidak berjalan baik. Saatnya kita satu suara menghadapi Covid 19," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bulan Ini, Produksi Beras di Purwakarta Surplus 12.000 Ton

Pemkab Purwakarta mampu mempertahankan produktivitas beras di tengah ancaman wabah virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 April 2020

Ketua Komisi VIII: Tak Ada Dana Ibadah Haji Digunakan untuk Penanganan Covid-19

Yandri Susanto meminta agar masyarakat tak mempercayai isu dana iuran haji mereka telah digunakan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020

Pencanangan Pembangunan Bandara Kediri Dilakukan Secara Virtual

Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan secara virtual pencanangan pembangunan Bandara Internasional Kediri di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (15/4/2020).

NASIONAL | 15 April 2020

Jadi Kepala BP2MI, Benny Rhamdani Akan Fokus Urus Kepulangan TKI Terkait Covid-19

Dilantik menjadi Kepala BP2MI Benny Rhamdani akan fokus untuk mengurus kepulangan TKI ke Indonesia terkait terjadinya pandemi global Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020

Fadli Zon: Saya Sudah Larang Orang Minang Mudik, Pemerintah Masih Mencla-Mencle

Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau, dirinya telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini, sampai situasi kondusif.

NASIONAL | 15 April 2020

Butuh 1 juta APD, Jateng Gandeng UKM dan Industri Rumahan

Sampai saat ini, baru sekitar 356.978 alat pelindung diri (APD) yang tersedia di seluruh rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Jawa Tengah.

NASIONAL | 15 April 2020

Keppres Jokowi Permudah Gerak BNPB Tanggulangi Covid-19

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 dinilai penting karena mempermudah gerak Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) dalam menangani pandemi Covid-19

NASIONAL | 15 April 2020

Selama Pandemi Covid-19, Penggunaan Dana BOS Lebih Fleksibel

Mendikbud Nadiem Makarim merevisi petunjuk teknis pengunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) lebih fleksibel.

NASIONAL | 15 April 2020

Pengisian Jabatan Struktural KPK Dinilai Abaikan Aspek Integritas

KPK harus terbuka rekrut pejabat struktural di KPK.

NASIONAL | 15 April 2020

Istana Perlu Bersih-bersih demi Perbaikan Kinerja di Tengah Wabah Corona

Boni meminta orang-orang di lingkaran istana tidak melakukan manuver yang akan menjadi beban presiden Jokowi dan pemerintah.

NASIONAL | 15 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS