Jokowi Diminta Pecat Staf Khusus yang Miliki Konflik Kepentingan
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Jokowi Diminta Pecat Staf Khusus yang Miliki Konflik Kepentingan

Rabu, 15 April 2020 | 18:26 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat staf khususnya yang memiliki konflik kepentingan. Hal ini penting lantaran konflik kepentingan merupakan salah satu pintu masuk terjadinya korupsi.

"Presiden harus segera memecat Staf Khusus yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatannya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan," kata Peneliti ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangan pers, Rabu (15/4/2020).

Diketahui, beredar surat bertanda tangan Staf Khusus Presiden RI Andi Taufan Garuda Putra kepada para camat seluruh Indonesia untuk bekerja sama dengan dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19. Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu, Andi mencantumkan PT Amartha Mikro Fintek untuk turut bekerja sama dalam program penanggulangan Covid yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

PT Amartha merupakan perusahaan di bidang pinjaman dana kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di mana Andi menjadi CEO-nya. Dalam surat tersebut, Andi menuliskan bahwa petugas lapangan Amartha akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, PT Amartha akan melakukan pendataan kebutuhan APD di Puskesmas atau layanan kesehatan desa, dan memenuhi jalur donasi. Surat edaran tertanggal 1 April 2020 itu menyebut akan menjalankan program kerja sama untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

ICW menilai, langkah Andi tersebut bermasalah karena mengarah pada konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik, Andi dinilai tak berpegang pada prinsip etika publik, seperti kejujuran, integritas, dan menghindari munculnya konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik dan menghasilkan kebijakan publik.

"Konflik kepentingan merupakan salah satu pintu masuk korupsi. Oleh sebab itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Konflik kepentingan mesti dipahami secara luas, yakni tidak mendapat keuntungan material semata, akan tetapi segala hal yang mengarah pada kepentingan diri, keluarga, perusahaan pribadi, partai politik, dan lain-lain," katanya.

Selain itu, langkah Andi tersebut mengabaikan keberadaan sejumlah instansi, termasuk diantaranya Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Wana, tugas untuk berkorespondensi kepada seluruh camat yang berada di bawah Kepala Daerah merupakan tanggung jawab instansi Kementerian Dalam Negeri. Hal itu tertera dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang antara lain mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

"Publik tak pernah mengetahui tugas, fungsi, dan kewenangan Staf Khusus Presiden. Staf Khusus Presiden memang disebut dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, bahwa Pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Namun, sejak dilantik hingga saat ini Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Staf Khusus Presiden dan tugas, fungsi, dan kewenangannya tidak diketahui," katanya.

Wana menegaskan, birokrasi penyaluran bantuan yang buruk seperti yang disebut Andi dalam permintaan maafnya, tidak serta-merta membenarkan perbuatannya. Hal ini karena surat tersebut memiliki konflik kepentingan yang besar. Untuk itu, ICW juga meminta Andi mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf kepada seluruh camat di Indonesia.

"Kami juga meminta Presiden segera mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus, dan mengambil langkah pemecatan bagi staf yang mempunyai posisi/ jabatan di tempat lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, kami meminta Presiden memublikasikan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden serta tugas, fungsi, dan wewenangnya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR: Tertibkan Pasukan yang Tak Patuh Komando

Ada dugaan bahwa pasukan yang diturunkan di Papua tak sepenuhnya mengikuti komando dari komandan militer maupun Kepolisian di sana

NASIONAL | 15 April 2020

Ahmad Sahroni Soroti Tumpang Tindih Pelaksanaan PSBB

Ahmad Sahroni menilai tumpang tindih pelaksanaan PSBB antara pusat dan daerah seharusnya tidak terjadi apabila kedua melaksanakan ketentuan secara konsekuen.

NASIONAL | 15 April 2020

Bulan Ini, Produksi Beras di Purwakarta Surplus 12.000 Ton

Pemkab Purwakarta mampu mempertahankan produktivitas beras di tengah ancaman wabah virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 April 2020

Ketua Komisi VIII: Tak Ada Dana Ibadah Haji Digunakan untuk Penanganan Covid-19

Yandri Susanto meminta agar masyarakat tak mempercayai isu dana iuran haji mereka telah digunakan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020

Pencanangan Pembangunan Bandara Kediri Dilakukan Secara Virtual

Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan secara virtual pencanangan pembangunan Bandara Internasional Kediri di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (15/4/2020).

NASIONAL | 15 April 2020

Jadi Kepala BP2MI, Benny Rhamdani Akan Fokus Urus Kepulangan TKI Terkait Covid-19

Dilantik menjadi Kepala BP2MI Benny Rhamdani akan fokus untuk mengurus kepulangan TKI ke Indonesia terkait terjadinya pandemi global Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020

Fadli Zon: Saya Sudah Larang Orang Minang Mudik, Pemerintah Masih Mencla-Mencle

Sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau, dirinya telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini, sampai situasi kondusif.

NASIONAL | 15 April 2020

Butuh 1 juta APD, Jateng Gandeng UKM dan Industri Rumahan

Sampai saat ini, baru sekitar 356.978 alat pelindung diri (APD) yang tersedia di seluruh rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di Jawa Tengah.

NASIONAL | 15 April 2020

Keppres Jokowi Permudah Gerak BNPB Tanggulangi Covid-19

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 dinilai penting karena mempermudah gerak Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) dalam menangani pandemi Covid-19

NASIONAL | 15 April 2020

Selama Pandemi Covid-19, Penggunaan Dana BOS Lebih Fleksibel

Mendikbud Nadiem Makarim merevisi petunjuk teknis pengunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) lebih fleksibel.

NASIONAL | 15 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS