KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Hukuman Koruptor Masih Ringan

KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi

Senin, 20 April 2020 | 18:56 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) segera menerbitkan standar pedoman pemidanaan perkara korupsi.

Baca: KPK Bakal Laporkan Kinerja Triwulan Pertama

Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut hukuman terhadap para koruptor masih rendah. Sepanjang 2019, rata-rata koruptor hanya dihukum 2 tahun 7 bulan pidana penjara.

Selain itu, ICW menemukan masih sering terjadinya disparitas vonis terhadap terdakwa korupsi. Pelaku yang kerugian keuangan negaranya lebih sedikit justru dihukum lebih berat ketimbang pelaku yang kerugian keuangan negaranya lebih banyak.

Ali mengatakan, pedoman pemidanaan yang diterbitkan MA dapat menjadi standar majelis hakim dalam memutus perkara korupsi.

"KPK berharap Mahkamah Agung juga dapat menerbitkan pedomaan pemidanaan sebagai standar majelis hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2020).

Baca: KPK Bentuk Satgas TPPU

Selain masih rendahnya vonis yang dijatuhkan Pengadilan, ICW juga menyoroti masih rendahnya tuntutan yang diberikan penuntut kepada terdakwa. Saat kejaksaan berposisi sebagai penuntut, rata-rata terdakwa korupsi dituntut hukuman 3 tahun 4 bulan penjara, sementara tuntutan penuntut KPK rata-rata selama 5 tahun 2 bulan.

Secara rinci, tuntutan dari kejaksaan, dari total 911 terdakwa sebanyak 604 dituntut ringan, 276 sedang, dan 13 berat. Sementara KPK menuntut 197 terdakwa, dengan 51 terdakwa dituntut ringan, 72 sedang, dan 6 berat.

Sedangkan untuk putusan, kasus yang ditangani kejaksaan rata-rata divonis 2 tahun 5 bulan penjara dan perkara korupsi yang ditangani KPK rata-rata divonis 4 tahun 1 bulan penjara.

Tak hanya itu, ICW juga menilai kejaksaan maupun KPK belum maksimal memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Baca: ICW Sebut Koruptor di Indonesia Masih Dihukum Ringan

Dari sekitar Rp 12 triliun kerugian yang diderita negara akibat korupsi, putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti hanya Rp 748.163.509.055. Praktis kurang dari 10 persen keuangan negara yang hanya mampu dikembalikan melalui putusan di berbagai tingkat pengadilan.

Kejaksaan dan KPK juga belum maksimal menerapkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari 1.125 terdakwa korupsi yang diseret Kejaksaan dan KPK ke meja hijau, hanya delapan terdakwa korupsi yang dijerat dengan TPPU.

Menanggapi hal ini, Ali menyatakan, pihaknya menghargai catatan dan rekomendasi ICW terkait putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Ali mengatakan, KPK saat ini memprioritaskan menangani kasus yang dibangun dari proses penyelidikan terbuka atau case building, terutama untuk kasus-kasus yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Dalam setiap perkara yang ditangani, KPK juga bakal menggabungkannya pasal pencucian uang untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Strategi penanganan perkara gabungan pasal tindak pidana korupsi dan TPPU yang didukung dengan satgas asset tracing sebagai upaya memaksimalkan asset recovery dan pengembalian kerugian negara," katanya.

Ali menambahkan dalam tugas dan fungsi Penuntutan, KPK saat ini masih dalam proses finalisasi penyusunan pedoman penuntutan. Dengan pedoman ini, setidaknya akan mengurangi disparitas tuntutan pidana khususnya terhadap pidana badan.

"Pedoman tuntutan tersebut dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang memuat pemidanaan pada UU Tipikor dan TPPU dengan penekanan pada faktor-faktor yang lebih objektif di dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Longgar, Aturan PSBB Diminta Lebih Ketat

Pelaksanaan PSBB dinilai belum optimal karena aturan yang diterapkan masih longgar.

NASIONAL | 20 April 2020

Pandemi Covid-19, Kemhub Sebut Larangan Mudik Menguat

Larangan untuk mudik atau pulang kampung terkait pandemi corona (Covid-19) disebut semakin menguat.

NASIONAL | 20 April 2020

PSBB di Tangerang Raya, Tim Gabungan OPD Banten Diinstruksikan Pantau Lapangan

Physical distancing sudah dilakukan dengan diberikannya tulisan dan garis batas di lantai kereta, serta pemakaian masker oleh para petugas dan penumpang.

NASIONAL | 20 April 2020

Hari Ketiga PSBB di Tangerang Raya, Warga Mulai Sadar Gunakan Masker

Gubernur Wahidin ingin memastikan bahwa petugas di stasiun melakukan penjagaan ketat untuk penerapan social distancing sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

NASIONAL | 20 April 2020

Hellofit Donasikan APD ke RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

Penyerahan bantuan APD dan peralatan medis lainnya ini diterima langsung oleh Direktur Utama RSUP Dr Sardjito dr Rukmono Siswishanto.

NASIONAL | 20 April 2020

Doni Monardo Tegaskan Informasi dan Data Covid-19 Tidak Ada yang Disembunyikan

Doni Monardo mengatakan masalah keterbukaan informasi dan data Covid-19 di seluruh daerah telah disampaikan kepada publik dan tidak ada yang disembunyikan.

NASIONAL | 20 April 2020

Pandemi Covid-19, Polri Sebut Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Naik

Di tengah pandemi Covid-19, Polri menyatakan bahwa angka kejahatan dengan kekerasan serta kejahatan jalanan naik lebih dari 10 persen.

NASIONAL | 20 April 2020

Ini Cara Pebulutangkis Apriyani Rahayu Jalani PSBB

Selain berlatih, pebulutangkis Apriani Rahayu menghabiskan waktunya dengan bermain sepak bola dan mencuci di tengah pandemi corona.

NASIONAL | 20 April 2020

Pemkot Denpasar Gulirkan Program Duplikasi Kartu Prakerja

Pemkot Denpasar membuat program serupa kartu prakerja yang diberi nama Kartu Kerja Sewaka Guna Karya.

NASIONAL | 20 April 2020

Polres Bengkulu Ciduk Pelajar SMP Jual 43 Paket Sabu

Tersangka tertarik menjadi pengedar sabu karena merasa iri melihat teman-teman sebayanya memiliki handpone bagus.

NASIONAL | 20 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS