Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM soal Pemprov NTT
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM soal Pemprov NTT

Senin, 20 April 2020 | 20:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memastikan bakal menindaklajuti laporan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) terkait pemutusan hubungan kerja sama oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, laporan PT SIM akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan cara kerja di Ombudsman. Pihaknya akan meneliti dasar formal dan apakah laporan tersebut masuk dalam ranah kewenangan Ombudsman.

"Kami akan teliti dengan dua hal tadi apakah memang ada dasar formal dalam rangka pengaduan, yang kedua apakah masuk dalam ranah kewenangan kami begitu dua-duanya oke, kami go," kata Adrianus Meliala saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2020).

Ombudsman, kata Adrianus akan menelaah dokumen yang telah diterima terkait laporan tersebut. Jika aspek-aspek terkait laporan itu terpenuhi, Ombudsman akan memanggil pihak-pihak terkait. Ombudsman berharap pihak Pemprov NTT selaku terlapor bersedia berdialog dan kooperatif.

"Dengan mengecek dokumen semua lembaran berita negara terkait kalau memang begitu, kalau memang ada cek fisik kami lakukan cek fisik, baru kemudian, setelah kami puas dengan data-data sekunder, kami memanggil pelapor dan terlapor, lalu kami biasanya berusaha untuk memediasi berusaha untuk mendamaikan, ketika tidak mau baru nanti kami akan keluarkan putusan," katanya.

Adrianus mengatakan, pemutusan kerja sama sepatutnya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Pemprov NTT harus hati-hati dalam membatalkan perjanjian kerja sama, apalagi di tengah pandemi corona atau Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional seperti saat ini. Dikatakan, bencana bisa menjadi alasan force majeur terhadap suatu perjanjian.

"Bila pemutusan kerja samanya terjadi bulan lalu, sebelum ada perintah Presiden mengenai bencana nasional. Artinya, apa dasarnya memutuskan itu. Jangan-jangan sepihak saja dari Gubernur. Kita akan cek di situ," ucap Adrianus.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, pihaknya akan merespon setiap laporan yang masuk, termasuk laporan dari PT SIM. Respons akan disampaikan setidaknya dalam 14 hari.

"Kalau merespons, di aturan kita 14 hari, tapi harus didahului dulu dengan melapor dulu ke instansi terkaitnya," kata Lely.

Instansi yang dimaksud Lely adalah atasan langsung Gubernur yakni Kementerian Dalam Negeri. Diketahui, selain mengadu ke Ombudsman, PT SIM juga melaporkan dan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Dikatakan, untuk melihat dugaan malaadministrasi dalam pemutusan kerja sama sepihak perlu dicemati terlebih dahulu klausul awal terkait kerja sama tersebut. Klausul awal itu juga terkait dengan peraturan yang berlaku, seperti peraturan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita musti lihat di kontraknya, kalau hubungan kerja sama pasti ada MoU, ada kontrak, ada perjanjian kerja sama kan tinggal dilihat di situ apakah dimungkinkan atau dibuka ruang untuk pemutusan hubungan kerjsama sepihak itu kan tinggal lihat klausulnya. Kalau memang tidak ada atau harus ada peringatan, kemudian kalau mau memutuskan kerja sama itu berarti minimal sekian bulan sebelumnya didahului langkah-langkah apa apa saja seatau saya semua diatur didalam kontraknya,” papar Lely.

PT SIM merupakan mitra kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan dan pengelolaan bangunan hotel di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT sebagaimana Perjanjian Kerja Sama No.HK.530 Tahun 2014-No.04/SIM/Dirut/V/14 tanggal 23 Mei 2014.

Kerja sama tersebut memiliki jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal beroperasi dan memiliki besaran kontribusi yang telah ditetapkan berdasarkan penelaahan, penelitian dan penilaian oleh Pemprov NTT.

Sementara, keputusan Pemprov NTT kepada PT SIM dilakukan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemprov NTT Nomor: BU.030/60/BPAD/2020 tanggal 31 Maret 2020, perihal: “Pemutusan Hubungan Kerja”, kemudian perintah pengosongan dilakukan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/61/BPAD/2020 tanggal 01 April 2020, perihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1).

PT SIM menolak pemutusan secara sepihak lantaran dinilai bertentangan dengan fakta sesungguhnya di mana PT SIM tidak pernah terlambat atau menunggak pembayaran biaya kontribusi tahunan pada 2015/2017 sebagaimana dituduhkan dalam surat pemutusan hubungan kerja. Apalagi, pemutusan itu dilakukan di tengah pandemi virus corona yang memukul industri perhotelan dan pariwisata.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Di Tengah Wabah Covid-19, Polisi Larang Peringatan Hari Buruh Internasional

Polisi minta kesadaran para buruh agar bisa mengerti dengan situasi dan kondisi sekarang yang sedang marak wabah Covid-19 untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa.

NASIONAL | 20 April 2020

Work From Home ASN Diperpanjang Hingga 13 Mei

Masa work from home (WFH) atau kerja di rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) diperpanjang hingga 13 Mei 2020.

NASIONAL | 20 April 2020

Poso Memanas, Dua Petani Tewas Dibunuh Terduga Teroris

Para terduga teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur membunuh dua orang petani setempat, Senin (20/4/2020).

NASIONAL | 20 April 2020

Bengkulu Baru Laksanakan 1.448 Rapid Test Covid-19

Dari 1.448 yang menjalani rapid test covid-19, sebanyak 1.441 unreaktif dan 6 reaktif.

NASIONAL | 20 April 2020

50.0000 Reagen PCR dan 1 Juta APD dari Korsel Tiba di Indonesia

50.000 reagen atau pereaksi kimia polymerase chain reaction (PCR) dari Korea Selatan.

NASIONAL | 20 April 2020

KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi

Pedoman pemidanaan yang diterbitkan MA dapat menjadi standar majelis hakim dalam memutus perkara korupsi.

NASIONAL | 20 April 2020

Longgar, Aturan PSBB Diminta Lebih Ketat

Pelaksanaan PSBB dinilai belum optimal karena aturan yang diterapkan masih longgar.

NASIONAL | 20 April 2020

Pandemi Covid-19, Kemhub Sebut Larangan Mudik Menguat

Larangan untuk mudik atau pulang kampung terkait pandemi corona (Covid-19) disebut semakin menguat.

NASIONAL | 20 April 2020

PSBB di Tangerang Raya, Tim Gabungan OPD Banten Diinstruksikan Pantau Lapangan

Physical distancing sudah dilakukan dengan diberikannya tulisan dan garis batas di lantai kereta, serta pemakaian masker oleh para petugas dan penumpang.

NASIONAL | 20 April 2020

Hari Ketiga PSBB di Tangerang Raya, Warga Mulai Sadar Gunakan Masker

Gubernur Wahidin ingin memastikan bahwa petugas di stasiun melakukan penjagaan ketat untuk penerapan social distancing sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

NASIONAL | 20 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS