Dukung Pencegahan, KPK Diminta Awasi Anggaran Covid-19 di Jember
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dukung Pencegahan, KPK Diminta Awasi Anggaran Covid-19 di Jember

Rabu, 22 April 2020 | 10:59 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun langsung mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 479,4 miliar.

Pasalnya daerah Jember menggelontorkan anggaran terbesar kedua setelah Makassar secara nasional di tingkat kabupaten atau kota itu rawan disalahgunakan oleh kepala daerah dalam hal ini bupati yang akan mencalonkan kembali dalam pilkada serentak, dan diduga nantinya anggaran negara akan menjadi bancakan.

"Karena duit negara, tentu keterlibatan KPK dan BPK harus selalu mengawasi. Termasuk peran serta masyarakat seperti LSM dan lembaga-lembaga lain harus ikut mengawasi," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Pengawasan yang harus dilakukan KPK dengan cara turun langsung ke daerah Jember, Jawa Timur, untuk mengetahui penggunaan anggaran tersebut. "KPK harus turun langsung. Bila perlu kejaksaan agung, BPK untuk mengaudit (penggunaan anggaran) itu semua," ujarnya.

Diketahui Pemkab Jember mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 479,4 miliar dan merupakan anggaran terbesar se-Jawa secara nasional untuk tingkat kabupaten/kota. Tetapi Kabupaten Jember belum mengesahkan APBD 2020 dan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menurut Trubus, apabila dana anggaran Pemkab Jember sebesar Rp 479,4 miliar tidak diawasi KPK, maka akan menjadi bancakan kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada serentak.

"Sekarang anggaran begitu besar di Jember atau Makassar, kalau tidak ada pengawasan, dipakai oleh para petahana untuk maju lagi dalam pilkada serentak, karena kebanyakan seperti itu," ucapnya.

"Kalau gak diawasi, saya yakin itu akan menjadi bancakan doang, nggak akan sampai tepat sasaran," sambungnya.

Ia meyakini, anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jember yang sampai ke masyarakat hanya 50 persen dan dirasakan manfaatnya. Sisanya anggaran itu larinya ke mana dan digunakan untuk apa.

"Kalau nggak ada pengawasan yang ketat, saya yakin gak akan sampai ke masyarakat. Kalaupun sampai juga cuma seberapa, biasanya separuh, gak sampai 60 persen. Kalau bisa sampai 60 persen sudah hebat," imbuhnya.

Trubus menyebutkan, perangkat hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2020, itu menjadi dasar KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam rangka pencegahan. Jika nantinya terjadi penyimpangan, maka lembaga anti rasuah dapat melakukan tindakan tegas.

Sebelumnya KPK telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan informasinya KPK juga akan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Bansos untuk penanganan Covid-19 sebagai langkah tindak lanjut dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.

"Salah satu yang digunakan alat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan ketika nantinya terjadinya penyimpangan anggaran," katanya. Oleh karena itu tugas KPK tidak hanya menangani penindakan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Tapi juga melakukan pencegahan.

"Jadi mulai sekarang KPK harus aktif mencegah dan memantau itu semua, supaya uang itu tepat sasaran dan betul-betul digunakan untuk penanganan Covid-19," tuturnya.

Trubus menambahkan dana Rp 479,4 miliar itu rawan disalahgunakan penggunaannya demi menguntungkan kelompok tertentu.

"Jadi kelihatan sekali mereka (kepala daerah dan kroninya) ini intinya cuma mau merampok uang negara. Kalau untuk penanganan covid-19 cuma life service doang. Kalau dalam praktiknya tidak," tegasnya.

Apabila terjadi penyimpangan, lanjut dia, maka lembaga anti rasuah tersebut dapat segera mengambil tindakan.

"Kalau penindakan hukum tidak tegas, dan gak dijebloskan sampai ke penjara, (anggaran) akan menjadi bancakan doang. Mereka memandang Covid-19 ini kesempatan untuk dapat proyek," pungkas dosen Universita Trisakti ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings