KPK Ingatkan Batas Waktu Pejabat Lapor LHKPN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan Batas Waktu Pejabat Lapor LHKPN

Minggu, 26 April 2020 | 19:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan lagi memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk itu, KPK mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) untuk segera menyampaikan laporan kekayaannya paling lambat pada 30 April 2020.

Baca: KPK Awasi Penyaluran Bansos

"Sesuai dengan surat edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019, bahwa batas waktu penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 diperpanjang dari semula paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020," kata Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Ipi menjelaskan, keputusan tidak memperpanjang batas waktu LHKPN diambil KPK dengan pertimbangan seluruh wajib lapor (WL) LHKPN telah memiliki akun pada aplikasi e-LHKPN. Selain itu, aplikasi e-LHKPN saat ini dapat berfungsi dengan baik serta dapat diakses secara normal sehingga sangat memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.

"Dengan demikian, KPK memandang tidak ada alasan bagi wajib lapor untuk tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019 sebelum batas waktu," katanya.

Baca: KPK Diminta Awasi Anggaran Covid-19

Dalam surat edaran tersebut, KPK akan tetap menerima laporan LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu. Namun, pelaporan yang disampaikan melebihi tenggat waktu akan tercatat dengan status pelaporan Terlambat Lapor. "Status pelaporannya 'terlambat lapor'," kata Ipi.

Ipi mengingatkan, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah pasal 5 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

"KPK sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, PN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan," tandas Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Destinasi Wisata yang Sehat dan Aman Akan Jadi Primadona Pasca-Pandemi Covid-19

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersiapkan diri menghadapi lonjakan pariwisata.

NASIONAL | 26 April 2020

FSGI Minta Kemdikbud Siapkan Kurikulum Darurat

FSGI berharap Kemdikbud menyiapkan kurikulum darurat sehingga guru mampu beradaptasi dengan kondisi darurat seperti saat ini.

NASIONAL | 26 April 2020

Larangan Mudik di Bengkulu Berjalan Lancar, Masyarakat Patuh pada Pemerintah

Pengawasan tentang ketentuan larangan mudik di Bengkulu memang sangat ketat.

NASIONAL | 26 April 2020

Yasonna Tekankan Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual

Menurut Yasonna, jajaran Kemkumham sangat serius melindungi kekayaan intelektual Indonesia.

NASIONAL | 26 April 2020

Kempupera Fungsikan Akademi UGM sebagai RS Rujukan Covid-19

Progres pembangunan RS rujukan Covid-19 tersebut sudah mencapai 75 persen.

NASIONAL | 26 April 2020

Formappi Minta Mendagri Tidak Ngotot Pilkada Digelar 9 Desember

Formappi meminta Mendagri Tito Karnavian tidak memaksa menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 karena wabah virus corona belum diketahui kapan berakhir.

NASIONAL | 26 April 2020

Berinteraksi dengan Pasien Positif Covid-19, 9 Tenaga Medis di Kepahiang Jalani Isolasi

Sebanyak sembilan tenaga medis di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, menjalani isolasi di sebuah hotel karena sempat berinteraksi dengan pasien positif Covid-19.

NASIONAL | 26 April 2020

Lalu Lintas Penumpang Turun, Angkasa Pura II Genjot Layanan Kargo

PT Angkasa Pura II membidik bisnis pengelolaan kargo di bandara sebagai salah satu sumber pendapatan utama di tengah turunnya lalu lintas penerbangan penumpang.

NASIONAL | 26 April 2020

Tiga Aktivis RMS Bentangkan Bendera di Polda Maluku

Tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) RMS tiga aktivis Front Kedaulatan Maluku (FKM) menerobos masuk Polda Maluku, Sabtu (25/4/2020) kemarin.

NASIONAL | 26 April 2020

Waspada Aksi-aksi yang Berpotensi Ganggu Keamanan Nasional

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua komponen bangsa menjaga dan mewaspadai aksi-aksi yang mengganggu keamanan nasional.

NASIONAL | 26 April 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS