Silang Pendapat Politisi PDIP dan PAN soal Label "Bantuan Presiden" dalam Bansos Covid-19

Silang Pendapat Politisi PDIP dan PAN soal Label
Pengemudi ojek daring menerima bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo di Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). Sebanyak 500 paket sembako dibagikan untuk warga yang terkena dampak ekonomi akibat wabah pandemi virus "corona" (Covid-19) di Kota Bogor. (Foto: ANTARA FOTO / Arif Firmansyah)
Markus Junianto Sihaloho / JAS Kamis, 30 April 2020 | 14:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bantuan sosial (Bansos) berlabel "Bantuan Presiden" menjadi polemik di sejumlah media sosial maupun layanan percakapan sosial lainnya. Lalu bagaimana politikus PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) melihat isu ini?

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyatakan dirinya melihat tidak ada masalah dan masih sangat wajar bila ada label "Bantuan Presiden" di kantong pembungkus bansos.

"Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dan tidak ada yang salah terkait dengan hal itu," kata Arteria, Kamis (30/4/2020).

Menurutnya, UUD 1945 mengatur dan memosisikan presiden adalah kepala negara pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Konsekuensinya presiden membawahi menteri-menteri.

Nah dalam kasus bansos, menteri sosial adalah salah satu pembantu presiden yang mengeksekusi program-program presiden di dalam menjabarkan visi dan misi presiden. Maka pemberian Bansos, sebagai salah satu bentuk Jaring Pengaman Sosial, adalah program dan kebijakan presiden terkait penanganan dampak sosial dari pandemik Covid-19.

Artinya, kata Arteria, sangat wajar dan patut menurut hukum serta tidak perlu dipersoalkan bila ada label yang menyatakan presiden dalam distribusinya. Yang harus dilihat adalah bukan soal Presiden Jokowi-nya, namun presiden sebagai kelembagaan.

"Kalau dilihat tulisannya dan dilihat dari logonya, itu sangat jelas kaitannya dengan Lembaga Kepresidenan, tidak Presiden Jokowi secara pribadi. Apalagi kan tak tertulis Presiden Jokowi dan foto beliau pun tak ada," ujar Arteria Dahlan.

Lebih jauh, baginya hal demikian juga bagian dari kreativitas serta privilese dari Pemerintah yang sedang berkuasa. Yang tidak boleh, bila ada bantuan dari swasta atau negara sahabat, namun diaku-aku sebagai bantuan presiden.

Sementara Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengkritisi informasi bahwa bansos menjadi terhambat karena menunggu bungkus dengan label kepresidenan itu. Baginya, soal bungkus itu bukanlah esensi. Yang esensi dan dibutuhkan masyarakat adalah isi bungkusnya, alias isi bantuannya.

"Yang mereka tunggu saat ini adalah bagaimana agar kebutuhan hidup mereka tercukupi," kata Saleh.

“Persoalan tas itu menurut saya tidak penting. Lagipula, mengapa mesti harus ada tulisan bantuan dari presidennya? Bukankah itu memakai uang negara? Artinya, itu bukan bantuan personal, tetapi bantuan negara yang didanai dari dana APBN milik rakyat," tambahnya.

Saleh menyatakan pihaknya tak yakin kalau Presiden Jokowi sedang pencitraan. Sebab, bagi presiden, hal itu tentu tidak penting lagi karena toh yang bersangkutan takkan maju lagi di pilpres mendatang.

“Ini mungkin menterinya saja yang ingin mendapat poin dari presiden. Kalau ada tulisan presiden, kan bisa dilaporin seperti itu. Harapannya, ya presiden senang," kata Saleh.



Sumber: BeritaSatu.com