PDIP dan Golkar Heran KSSK Tidak Seirama Soal Dana Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PDIP dan Golkar Heran KSSK Tidak Seirama Soal Dana Covid-19

Kamis, 30 April 2020 | 18:07 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Legislator PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar di Komisi XI DPR meminta agar Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), segera merumuskan secara jelas berapa biaya ekonomi yang harus dikeluarkan negara demi memulihkan perekonomian nasional.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja virtual Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Bappenas Soeharso Monoarfa, dan sejumlah pejabat lainnya, Kamis (30/4/2020).

Awalnya, Anggota Komisi XI DPR dari Golkar M Misbakhun yang bicara soal sangat terbatasnya ruang fiskal yang ada untuk mengatasi dampak penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dampak penurunan ekonomi global dan nasional jelas mengancam perekonomian nasional. Sebenarnya Perppu 1 tahun 2020 sudah jelas menyebutkan soal biaya krisis.

Namun, oleh BI, malah dinyatakan bahwa penyelesaian krisis ekonomi masih dengan protokol pasar. Akibatnya, pemerintah pun harus mencari dana dengan harus membayar bunga utang tinggi.

"Kalau biaya krisis, kenapa masih pikir market rate terhadap bantuan likuiditas? Bayangkan Bu Menteri jual SBN bunganya sampai 7,9 persen," kata Misbakhun.

Ia heran mengapa saat mendesain biaya krisis, masih ada yang ingin mengambil untung dalam situasi tak normal?

"Mbok ya BI keluarkan zero coupun bond. Inilah yang namanya sharing the pain. Dan ini sudah dimasukkan dalam biaya krisis tadi," tambah Misbakhun.

Pernyataan Misbakhun ini lalu disambung oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dolfie. Pria yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menilai terlihat belum ada kesepakatan di antara anggota KSSK soal biaya penyelamatan ekonomi nasional.

Disebutnya, BI memiliki persepsi bahwa biaya pemulihan ekonomi dapat ditanggung dengan biaya pasar biasa. Sementara Menteri Keuangan merencanakan hanya Rp 150 triliun untuk pemulihan ekokomi Indonesia yang secara size PDB sudah mencapai hampir Rp 17.000 triliun.

Sementara OJK menyebut potensi outstanding kredit adalah Rp 1.000 triliun. Jika berpatokan pada kredit di bawah Rp 10 miliar, tunggakan bunga dan pokok sudah mencapai Rp 300 triliun.

"Nah, nampaknya KKSK perlu duduk bersama untuk merumuskan biaya sebenarnya penyelamatan ekonomi nasional sesuai Perppu 1/2020. Bahwa berapa biaya yang dikeluarkan KKSK, termasuk biaya penyelamatan ekonomi nasional. Angka ini belum ada," kata Dolfie.

Jika angka itu sudah disepakati, menurut Dolfie, maka akan jelas berapa surat berharga negara (SBN) yang diserap melalui pasar, penjualan di luar negeri, atau optimalisasi BI seperti lewat Quantitative Easing.

"Kalau seperti sekarang BI membayangkan krisis ini hanya diselesaikan lewat mekanisme pasar, kan aneh ini. Karena seharusnya ada intervensi lebih karena ini bukan situasi normal," kata Dolfie.

"Jadi menurut saya, harus ada rumusan berapa sebenarnya biaya perkiraan ekonomi untuk selamatkan ekonomi. Sehingga peran BI, Kemkeu, dan OJK dalam menyediakan likuiditas pembiayaan itu jelas semuanya," pungkasnya.

Rapat itu ditunda hingga minggu depan dengan agenda jawaban dari Pemerintah terhadap berbagai pertanyaan, termasuk soal biaya pemulihan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenag Gandeng Pesantren Sosialisasikan Ketahanan Keluarga Berbasis Agama dan Budaya

Seminar itu mengusung tema Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Tindakan Pencegahan Perceraian dan Perkawinan Anak.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Wakil Ketua MPR Sebut Mahasiswa Harus Dibekali Jiwa Kewirausahaan

Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Academy of Entrepreneurs Australia telah menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Tahap Wawancara Anugerah Tangguh Adhiwirasana Akan Diikuti 30 Nominasi

Hanya akan ada 30 nominasi dari provinsi dan kabupaten/kota yang akan lanjut ke tahapan penjurian sesi wawancara di Anugerah Tangguh Adhiwirasana.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

CORE: Pemerintah Perlu Tegas kepada Surveyor Nikel Tak Taat Aturan

Padahal pemerintah sudah menetapkan sejumlah perusahaan penyurvei yang boleh dan diizinkan untuk melakukan verifikasi atas kadar nikel tersebut.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Ratusan Anak Lomba Baca Alquran Secara Virtual

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, Yayasan Muslim Sinar Mas Land (YMSML) menggelar lomba membaca Al-Qur'an virtual.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Ini Kata Azis Syamsuddin Soal Delapan Orang Dalam di KPK

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengeklaim tak memiliki delapan orang dalam di KPK sebagaimana disebutkan mantan Sekda Tanjungbalai, Yusmada.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Diresmikan Menteri BUMN, 500 Keluarga di Palembang Dapat Bantuan Penyambungan Listrik Gratis

PT PLN (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik gratis untuk 500 rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan senilai Rp 375 juta.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Polisi Selidiki KSP Pinjol Ilegal Dijual ke WNA

Polisi mencatat ada sekitar 95 KSP yang diduga dibuat oleh tersangka JS dan kawan-kawan.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

KPK Bakal Dalami Peran Mu'min Ali Terkait Pengurusan Pajak Bank Panin

KPK akan mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pajak, termasuk mengenai peran Mu'min Ali Gunawan dalam pengurusan pajak Bank Panin.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Terowongan Silaturahmi Siap Dimanfaatkan Jamaah Istiqlal dan Katedral

pembangunan Terowongan Silaturahmi dimulai pada 15 Desember 2020 dan selesai 100% sesuai target pada 20 September 2021 dengan anggaran Rp 37,3 miliar.

NASIONAL | 25 Oktober 2021


TAG POPULER

# Tes PCR


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu


# Cristiano Ronaldo


# PSIS


# Sekjen Kemendagri



TERKINI
Dorong Asuransi Syariah, Tugu Insurance Hadirkan Promo #TuguShariaSemangat1010

Dorong Asuransi Syariah, Tugu Insurance Hadirkan Promo #TuguShariaSemangat1010

EKONOMI | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings