Pemerintah Diminta Permudah Seleksi Kartu Prakerja
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (0.2)   |   COMPOSITE 6359.21 (11.43)   |   DBX 1342.2 (24.41)   |   I-GRADE 184.288 (-0.3)   |   IDX30 516.126 (-0.7)   |   IDX80 138.807 (-0.33)   |   IDXBUMN20 408.536 (-2.89)   |   IDXESGL 142.044 (-0.25)   |   IDXG30 145.076 (0.14)   |   IDXHIDIV20 455.222 (-0.88)   |   IDXQ30 147.857 (-0.01)   |   IDXSMC-COM 298.089 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (-1.32)   |   IDXV30 136.649 (-0.85)   |   INFOBANK15 1071.96 (1.29)   |   Investor33 444.599 (-0.31)   |   ISSI 184.85 (-0.31)   |   JII 633.797 (-1.51)   |   JII70 223.435 (-0.51)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.94)   |   LQ45 967.658 (-1.31)   |   MBX 1728.33 (-1.73)   |   MNC36 329.04 (-0.3)   |   PEFINDO25 326.697 (0.91)   |   SMInfra18 315.108 (-1.73)   |   SRI-KEHATI 378.138 (-0.15)   |  

Pemerintah Diminta Permudah Seleksi Kartu Prakerja

Jumat, 1 Mei 2020 | 13:35 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Program Kartu Prakerja dianggap memiliki tujuan yang cukup baik, yakni meningkatkan kemampuan angkatan kerja Indonesia. Terlebih dengan tingkat pendidikan angkatan kerja yang didominasi lulusan SD dan SMP, dengan semakin majunya teknologi yaitu era digitalisasi, dengan adanya bonus demografi, maka meningkatkan kemampuan angkatan kerja menjadi sebuah keniscayaan.

Kartu Prakerja awalnya fokus pada pelatihan vokasional dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun untuk dua juta angkatan kerja. Namun, dengan adanya Covid-19 maka fokus dialihkan menjadi pelatihan dan bantuan sosial dengan alokasi dana 20 triliun untuk 5,6 juta orang.

Pengamat Ketenagakerjaan Dan Jaminan Sosial Timboel Siregar mengakui, saat ini keberadaan Kartu Prakerja telah memunculkan beberapa polemik. Polemik pertama muncul ketika anggota Komisi IX DPR mempertanyakan pengelola program ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko Perekonomian), bukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Komisi IX mendorong agar pengelolaan program Kartu Prakerja ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga mereka dapat melakukan pengawasan melalui rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan secara langsung," kata Timboel, di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Menurutnya, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, Kemko Perekonomian memang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Termasuk pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan, bukan bertugas untuk melaksanakan program teknis seperti Kartu Prakerja.

Menurut Timboel, polemik kedua adalah penetapan delapan perusahaan oleh pemerintah untuk melaksanakan pelatihan di Kartu Prakerja. Seharusnya penetapan dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Dana Kartu Prakerja berasal dari APBN sehingga harus diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Memang Pemerintah tidak memberikan dana langsung ke lembaga pelatihan tersebut namun pekerja yang ditetapkan sebagai peserta Kartu Prakerja wajib memilih pelatihan yang ditawarkan delapan perusahaan tersebut, tidak bisa ke lembaga pelatihan lain," ujarnya.

Dalam diskusi Virtual bersama dengan Fraksi Partai Nasdem yang bertema "Kontroversi Kartu Pra Kerja", dirinya juga telah menjabarkan polemik lain. Yakni, polemik ketiga tentang pelatihan yang wajib diikuti oleh peserta Kartu Prakerja, sebagai syarat mendapatkan dana bantuan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan.

"Di era Covid-19 ini, sebaiknya memang Kartu Prakerja ini diabdikan seluruhnya untuk membantu daya beli pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan tanpa upah. Pelatihan memang perlu, tetapi saat ini pelatihan tidak menjadi hal yang penting dan mendesak. Motif utama pekerja mendaftarkan diri di Kartu Prakerja adalah mendapat bantuan dana, bukan mengikuti pelatihan," ungkapnya.

Pada pendaftaran gelombang pertama, Pemerintah hanya meloloskan 168.111 pendaftar sehingga mereka berhak mendapatkan Kartu Prakerja. Jumlah tersebut lebih sedikit dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 200.000 peserta.

Ketika merilis program tersebut, persyaratan yang disampaikan Pemerintah adalah berumur minimal 18 tahun, tidak sedang sekolah maupun tidak sedang bekerja, dan tidak mendapatkan bantuan lain dari Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah melakukan seleksi ketat sehingga target 200.000 pendaftar kartu Prakerja di gelombang pertama ini pun tidak tercapai, hanya meloloskan 168.111 pendaftar.

Menurut Timboel, ada beberapa alasan yang menyebabkan target tersebut tidak terpenuhi. Yakni seperti ada sekitar 32.000 peserta dalam tahap akhir verifikasi gagal lantaran pengambilan selfie atau foto wajah yang kurang tepat sehingga gambar yang diunggah blur, menggunakan kacamata, telinga yang tidak terlihat, hingga gambar yang diunggah terdapat bayang-bayang. Selain itu juga disebabkan calon peserta mengambil selfie dengan menggunakan topi atau gambar selfie yang diunggah miring.

Menurutnya, alasan-alasan yang disampaikan Pemerintah sangat teknis dan menghambat para pendaftar mendapatkan kartu Prakerja. Sementara itu para pendaftar terus diperhadapkan pada kondisi kesulitan hidup yang harus dijalankan dengan keluarganya.

"Adanya kewajiban mengikuti test motivasi dalam pendaftaran sebagai syarat mendapatkan kartu Prakerja ini, sebaiknya ditiadakan saja. Saya meyakini motivasi pendaftar adalah mendapatkan bantuan ekonomi bukan ingin ikut pelatihan," ujarnya.

Dirinya pun setuju jika pemberian kartu Prakerja harus selektif. Namun seleksi yang terjadi hanya sebatas kondisi fisik calon peserta. Tentunya alasan yang disampaikan Pemerintah sehingga menolak sekitar 32.000 pendaftar di gelombang pertama ini tidak perlu terjadi bila Pemerintah menginformasikan ketentuan-ketentuan teknis tersebut di awal sehingga para pendaftar sudah bisa mempersiapkan.

"Selain tiga persayaratan umum dan ketentuan teknis, seharusnya Pemerintah juga mensyaratakan hal-hal lain yang akan memastikan bahwa kartu Prakerja ini memang tepat sasaran. Tentunya ada pekerja yang mendapatkan cukup besar pesangon atau bergaji besar pada saat bekerja, juga ikut mendaftar," kata Timboel.

Pendaftar seperti itulah yang tidak boleh menjadi prioritas mendapatkan Kartu Prakerja. Seharusnya, jumlah pesangon dan upah pekerja juga menjadi pertimbangan Pemerintah sebagai syarat untuk mendapatkan Kartu Prakerja, agar Kartu Prakerja benar-benar diberikan kepada pekerja yang mengalami masalah ekonomi.

"Mengingat pentingnya Kartu Prakerja untuk membantu ekonomi pekerja yang kena PHK maupun yang dirumahkan tanpa upah, maka sudah seharusnya pemerintah mempermudah proses seleksi pada gelombang kedua dan gelobang berikutnya, sehingga lebih banyak pendaftar yang bisa mendapatkan kartu Prakerja dengan tepat sasaran," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peringati May Day, Puluhan Buruh Demo di Medan

Selain menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, para buruh juga meminta pemerintah menghapus upah minimum kabupaten/kota dan menetapkan upah minimum provinsi.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Refleksi Hari Buruh, BPIP Ajak Bangun Solidaritas di Tengah Pandemi

Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat secara bergotong-royong saling membantu satu sama lain.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Menteri Luhut Diperiksa Polisi dalam Kasus Said Didu

Said Didu belakangan disibukkan atas pernyataannya di kanal YouTube Muhammad Said Didu yang berjudul "Luhut: Hanya Pikirkan Uang, Uang dan Uang".

NASIONAL | 1 Mei 2020

Jumlah Kasus Covid-19 di Sumut Terus Meningkat

jumlah itu meliputi pasien sembuh 41 orang, 63 orang sedang dalam perawatan, dan meninggal dunia 13 orang.

NASIONAL | 1 Mei 2020

May Day, Ganjar Bagikan Paket Sembako untuk Buruh

ebanyak 864 paket sembako dibagikan Ganjar kepada para buruh yang menempati rusunawa Kudu Kota Semarang.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Ini Cerita TKI di Malaysia yang Menerobos Lockdown

Menggunakan jalur ilegal, para TKI kelaparan dan kedinginan.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Gerbong Polri Bergerak, Bintang Tiga dan Dua Dimutasi

Termasuk dari Komjen Agung Budi yang segera jadi orang nomor tiga di Polri. “Terima kasih,” kata Agung singkat.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Berkas Tersangka Penipuan terhadap Putri Arab Dinyatakan Lengkap

Dalam kasus ini, tersangka menawarkan investasi pembangunan villa dan pengadaan tanah di Bali kepada Putri Lolwah.

NASIONAL | 1 Mei 2020




TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS