Pelanggar PSBB, Ini Solusi dari Komnas HAM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pelanggar PSBB, Ini Solusi dari Komnas HAM

Jumat, 1 Mei 2020 | 18:07 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian agar menggunakan pendekatan restorative justice bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi virus corona (Covid-19). Model itu sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam masa pandemi Covid-19 guna memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korban.

“Kami mendorong menggunakan pendekatan itu,” kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Jumat (01/05/2020).

Ia menjelaskan restorative justice (keadilan restoratif) adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Pendekatan ini merupakan kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan). Peradilan yang berlaku sekarang juga mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

“Kami meminta Kepolisian agar memberikan jaminan dan perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum bagi pelanggar selama PSBB. Harus dihindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) maupun penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat,” jelas Amiruddin.

Komnas HAM mengapresiasi penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) oleh pemerintah. Komnas HAM melihat penangannya cukup baik dan menunjukkan perkembangan yang siginifikan dalam menghentikan penyebaran virus tersebut. Misalnya terlihat dari penerapan PSBB di beberapa daerah, penambahan alat dan fasilitas kesehatan, distribusi bantuan hidup langsung, kebijakan fiskal, insentif untuk sektor industri dan perdagangan maupun antisipasi adanya gangguan keamanan yang bisa mengganggu tatanan hukum dan sosial yang ada.

Namun Komnas HAM masih mencatat adanya beberapa peristiwa yang berpotensi melanggar HAM. Setidaknya ada delapan peristiwa yang tersebar di beberapa wilayah terkait dengan penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum Polri. Diantaranya, penggunaan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka-luka di Manggarai Barat, NTT.

Kemudian pembubaran rapat solidaritas korban terdampak Covid-19 WALHI di Yogyakarta. Kasus lainnya adalah pendataan aktivis kemanusiaan Yogyakarta, penahanan tiga aktivis Kamisan Malang dengan alasan aksi melawan kapitalisme, dan dugaan kriminalisasi seorang peneliti kebijakan publik dengan alasan menyebarkan pesan yang mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan.

“Peristiwa-peristiwa ini diduga sebagai ekses dari digunakannya hak atas kebebasan pribadi, khususnya hak atas berekspresi dan berpendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap kebijakan yang muncul di masyarakat. Segala bentuk kekerasan atau upaya paksa harus dilakukan dengan merujuk pada prinsip nesesitas, proporsionalitas dan profesionalitas dalam rangka perlindungan HAM,” tutup Amiruddin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dua Pekerja Migran di DIY Positif Covid-19

Dua pekerja migran di DIY asal Bantul posetif Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Tiga Pasien Positif Covid-19 di Serang Dinyatakan Sembuh

Tiga pasien Covid-19 di Serang sembuh.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Pandemi Covid-19, Presiden Akan Lindungi Buruh Agar Tetap Dapatkan Penghasilan

Presiden bertepatan hari Buruh berjanji melalui berbagai kebijakan pemerintah untuk melindungi para buruh agar tetap bekerja dan berpenghasilan.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Transfer Teknologi Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Transfer teknologi merupakan kewajiban bagi setiap investor yang mengunakan tenaga kerja asing atau TKA.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Produktivitas Pekerja Dinilai Perlu Ditingkatkan

Lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional antara lain dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas pekerja.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Khofifah: Peringatan May Day Diselimuti Keprihatinan

Khofifah meminta para buruh untuk bersabar dan menunggu hingga situasi kembali normal.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Ternyata Pelatihan Daring Kartu Prakerja Bisa Selesai Sehari

Paket pelatihan online bisa diselesaikan dalam waktu hanya sehari oleh peserta program Kartu Prakerja.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Mutasi Polri, IPW Ingatkan agar Polri Benar-benar jadi Prometer

IPW hanya mengingatkan mutasi ini harus bisa menjadikan Polri benar-benar promoter, karena tantangan Polri ke depan makin berat.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Gunakan Kapal Perang, Pemprov Jatim Kirim 4.000 Sembako ke Pulau Kecil Madura

Bantuan Pemprov Jatim dikirimkan dengan menggunakan Kapal Perang KRI Teluk Ende-517 yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Pengamat: Larang Mudik Saat Pandemi sebagai Bentuk Kehadiran Negara

Masyarakat harus diberikan informasi dan data yang benar dan akurat terkait pandemi Covid-19 agar memahami mengapa mudik dilarang dan mengapa PSBB dilakukan.

NASIONAL | 1 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS