RUU Cipta Kerja Jadi Momentum Penataan Regulasi

RUU Cipta Kerja Jadi Momentum Penataan Regulasi
Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, bersama Menteri BUMN, Erick Tohir, saat rapat Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (2/12/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Carlos KY Paath / FER Jumat, 1 Mei 2020 | 20:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi pandangan sejumlah pakar hukum terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. RUU tersebut dinilai sebagai kesempatan emas untuk menata sistem regulasi di Indonesia.

Baca: RUU Cipta Kerja Perbaiki Regulasi yang Hambat Investasi

"Kita harapkan inilah kesempatan membangun tata regulasi dan tidak bertentangan dengan sistem hukum dan ketatanegaraan ini. Kita adalah negara hukum dan keyakinan itu menjadi optimistis kita bersama," kata Rieke dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Rieke menuturkan, setiap Undang-undang (UU) memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis masing-masing. Ketiga landasan tersebut ditetapkan berdasarkan latar belakang proses penyusunan masing-masing UU yang berbeda-beda. Menurutnya, diperlukan kajian atau analisa terhadap 79 UU yang terdampak oleh draf RUU Cipta Kerja.

"Tentu saja yang penting adalah menyandingkan landasan filosofis dan yuridis yang ada di 79 UU tersebut sehingga menurut hemat kami, jangan sampai landasan sosiologis dan yuridis dari UU yang lama jika tidak dicabut, masih berlaku," ujar Rieke.

Baca: Gesit Ajak Warganet Dukung Omnibus Law Cipta Kerja

Rieke menambahkan, semangat RUU Cipta Kerja antara lain menghindari hiperegulasi. Pihaknya tidak menginginkan RUU Cipta Kerja justru membuat regulasi tetap saling bertabrakan. Di sisi lain, Rieke berharap pembahasan RUU Cipta Kerja, semakin mengerucut langsung ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

Sementara itu, Anggota Baleg Taufik Basari mengatakan, RUU Cipta Kerja yang menjadi usulan pemerintah, memiliki tujuan yang baik.

"Sebenarnya maksud dan tujuan RUU ini jelas, sepertinya memang dimaksudkan untuk membangkitkan ekonomi kita, dengan melakukan debirokratisasi, memperbaiki perizinan dan sebagainya dengan metode omnibus," kata Taufik.

Baca: RUU Cipta Kerja Berdimensi Kesejahteraan Masyarakat

Akan tetapi, menurut Taufik, pemerintah menerjemahkan poin-poin yang menjadi isi RUU. "Di bagian konsideran, maksud dan tujuan sebenarnya sudah jelas. Niat baiknya sudah terlihat dari pemerintahan, tapi kedodoran ketika berupaya mendetailkan bagian mana yang harus diatur, bagian mana yang harus dihapus, norma baru apa yang harus muncul untuk mencapai maksud dan tujuan dari RUU ini," ungkap Taufik.



Sumber: BeritaSatu.com