KPK: Tingkat Kepatuhan Pejabat Laporkan LHKPN 92,81%
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: Tingkat Kepatuhan Pejabat Laporkan LHKPN 92,81%

Jumat, 1 Mei 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya mencapai 92,81 persen.

Baca: Pandemi Covid-19, KPK Awasi Bansos untuk Masyarakat

Dari 364.358 penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya, terdapat 338.149 penyelenggara negara yang telah menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK untuk pelaporan periodik tahun 2019.

"Kepatuhan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81 persen. Sesuai surat edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020, KPK memperpanjang masa penyampaian LHKPN tahunan (periodik) untuk tahun pelaporan 2019 dari semula 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020," kata Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK, Ipi Maryati melalui keterangan pers, Jumat (1/5/2020).

Dijelaskan, sesuai batas waktu tersebut KPK mencatat tingkat kepatuhan LHKPN nasional untuk bidang eksekutif mencapai 92,36 persen. Dari total 294.560 wajib lapor, sebanyak 272.055 wajib lapor telah melapor dan sisanya 22.505 belum menyampaikan laporannya.

Di bidang yudikatif, dari 18.885 wajib lapor tercatat 98,62 persen atau 18.624 wajib lapor telah menyetorkan LHKPN dan sisanya 261 belum lapor.

Baca: KPK Ingatkan Batas Waktu Pejabat Lapor LHKPN

Sementara, di bidang legislatif, Ipi memaparkan dari total 18.120 wajib lapor, sebanyak 89,39 persen atau 18.120 wajib lapor telah menyerahkan LHKPN, semetara sisanya 2.151 belum lapor.

Sedangkan, untuk BUMN dan BUMD dari total 30.642 wajib lapor, 95,78 persen sebanyak 29.350 wajib lapor (WL) telah melapor dan sisanya masih ada 1.292 WL yang belum melaporkan kekayaannya.

"KPK juga mencatat per 1 Mei 2020 terdapat 704 instansi dari total 1.396 instansi di Indonesia atau sekitar 50 persen instansi yang telah memenuhi kepatuhan LHKPN 100 persen," katanya.

Pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 51 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri pada kabinet Indonesia Maju tercatat 1 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN.

Baca: Ketua MPR Apresiasi Langkah KPK di Kasus Muara Enim

Demikian juga dengan satu penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor khusus di Wantimpres belum menyampaikan laporannya.

"Sedangkan, untuk 21 staf khusus Presiden dan Wakil Presiden tercatat telah memenuhi kewajiban lapor 100 persen," jelas Ipi.

Untuk tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 965 kepala daerah meliputi gubernur, bupati/wali kota dan wakil, terdapat 25 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

KPK juga mencatat 10 wajib lapor yang terdiri atas ketua dan wakil ketua MPR telah menyampaikan laporan kekayaannya 100 persen. Sementara, dari 575 WL pada lembaga DPR sebanyak 406 wajib atau sekitar 70 persen telah melapor dan sisanya masih terdapat 169 WL yang belum lapor.

"Sedangkan, untuk DPD tercatat kepatuhan 96 persen. Dari 136 WL pada DPD masih terdapat lima wajib yang belum menyampaikan laporannya dan sebanyak 131 sudah melaporkan kekayaannya," kata Ipi.

KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara baik di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN dan BUMD yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap dapat memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta pejabat negara untuk mengisi LHKPN secara jujur, benar dan lengkap.

"KPK juga tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan 'terlambat lapor'," pungkas Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selain PSBB, Bamsoet Minta Kepala Daerah Amankan Stok Pangan

Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah seharusnya bisa dihindari.

NASIONAL | 1 Mei 2020

FSGI Memberikan Empat Catatan Khusus untuk Mendikbud

Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Federasi Serikat Guru Indonesia memberikan empat masukan khusus kepada Mendikbud.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Bansos Presiden Prioritas untuk Warga di luar DTKS

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial khusus Covid-19 dari Presiden dikhususkan bagi warga yang belum terdaftar di DTKS.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Ini Besar Klaster Penularan Covid-19 di DIY

Klaster besar penularan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari Jemaah Tabligh Jakarta dan Pertemuan Sinode GBIP Bogor.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Maret, Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DIY Cenderung Menurun

Kematian PDP/ODP tersebut, masuk dalam kategori suspect dan sehingga pada saat dimakamkan, belum terdata sebagai orang yang positif Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

ASEAN Sepakati 7 Upaya Kerja Sama Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mewakili Indonesia dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN.

NASIONAL | 1 Mei 2020

RUU Cipta Kerja Jadi Momentum Penataan Regulasi

Menurut Rieke, RUU Cipta Kerja merupakan kesempatan emas untuk menata sistem regulasi di Indonesia.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Masyarakat Diminta Dukung Tenaga Medis Covid-19

Tenaga medis tak hanya sangat berjasa bagi bangsa dan negara atas dedikasi merawat dan menyembuhkan pasien Covid-19, tapi juga layak disebut pahlawan.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Sepi Order, Pangkas Rambut di Garut Buka Pelayanan ke Rumah Pelanggan

Hal itu dilakukan di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang membuat banyak pelanggan pangkas rambut enggan keluar rumah.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Kemnaker Siapkan Mitigasi Dampak Covid-19

Berbagai paket stimulus ekonomi diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK.

NASIONAL | 1 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS