Soal Bansos, Ganjar Pranowo Meminta Pemerintah Pusat Tidak Kaku
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Bansos, Ganjar Pranowo Meminta Pemerintah Pusat Tidak Kaku

Minggu, 3 Mei 2020 | 17:52 WIB
Oleh : Stefy Tenu / EAS

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam program penyaluran bantuan sosial (bansos). Pasalnya, penerapan di lapangan sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.

Hal itu disampaikan Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo, saat rapat terbatas melalui video konferensi, Minggu (3/5/2020). Hadir dalam rapat itu, jajaran dirjen dari sejumlah kementerian dan gubernur se Jawa-Bali.

"Persoalan bansos ini sudah menimbulkan geger genjik (masalah). Di kalangan bawah sudah ribut-ribut sampai sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan. Ini sudah terjadi, sampai ada satu kades di Jateng yang viral gara-gara ini," kata Ganjar.

Ganjar meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam implementasi penyaluran bantuan. Pihaknya meminta ada keluwesan yang diberikan kepada daerah dalam penyaluran sejumlah bantuan itu.

"Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang tidak boleh, tetapi nyatanya dia kekurangan," ujarnya.

Ada juga kasus lain, di Banyumas, seorang kepala desa mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat. Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.

"Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp 600.000. Mereka tidak mau yang Rp 200.000. Ini akan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan," tegasnya.

Untuk itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan. Bantuan-bantuan yang ada, silakan semuanya dipasrahkan kepada Kepala Desa masing-masing.

"Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada Kades, silakan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memberikan pendampingan," tegasnya.

Menurutnya, bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan. Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," paparnya.

Tak hanya soal bansos, Ganjar juga mengomentari masih banyaknya pemudik yang keluar dari Jabodetabek. Menurutnya, daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

"Sekarang harus lebih tegas, kalau perlu sekarang sudah saatnya diterapkan penegakan hukum. Kalau tidak, nanti mereka tidak disiplin. Tentu sambil memperbaiki pembagian bansos agar mereka yang tidak mudik benar-benar terjamin," pungkasnya.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menanggapi serius usulan Ganjar. Bahkan, Doni meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas pusat agar segera bisa direalisasikan.

"Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti," kata Doni.

Doni juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan covid-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penanganan covid-19 bisa efektif.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kakorlantas: Warga yang Nekat Mudik Semakin Menurun

Kakorlantas berharap tidak ada lagi yang berminat mudik untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Rhenald Kasali Memetik Pelajaran dari Pandemi Covid-19

Rhenald Kasali mengatakan pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 tidak mudah.

NASIONAL | 3 Mei 2020

XL Axiata dan Kemag Luncurkan Akademi Madrasah Digital

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemag) bersama XL Axiata meluncurkan program terbaru bernama Akademi Madrasah Digital (AMD) 2020.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Satgas Sebut Covid-19 Jadi Bencana Nasional Karena Dampaknya Luas

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi bencana nasional karena tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi lebih luas.

NASIONAL | 3 Mei 2020

6 Tenaga Medis di Bantul Terpapar Covid-19

Enam tenaga medis di Bantul terpapar virus corona. Dari jumlah itu, satu dinyatakan positif berdasarkan tes swab.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Pergantian Kasal dan Kasau Perlu Perhatikan Tantangan Global

Kasal Laksamana Siwi Sukma Adji akan memasuki masa pensiun pada Mei 2020, sementara Kasau Marsekal Yuyu Sutisna memasuki masa pensiun pada Juni 2020.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Sungai Batanghari Meluap, Ratusan Rumah di Kota Jambi Terkepung Banjir

Sedikitnya 100 unit rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi terkepung banjir menyusul meluapnya Sungai Batanghari di Kota Jambi.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Golkar Siapkan 1 Juta Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Gerakan Golkar Peduli sudah mendistribusikan sebanyak 543.000 dari 1 juta paket sembako untuk 22 provinsi terdampak wabah Covid-19.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Lakukan Tracing Covid-19, Petugas Medis Akui Sering Dimaki Warga

Petugas medis di Kota Surabaya, Jawa Timur, mengaku sering dimarah-marahi hingga dicaci maki saat melakukan penyelidikan epidemiologi Covid-19.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Konvoi Usai Lulus, Puluhan Pelajar SMA/SMK Diamankan Polres Bengkulu

Puluhan pelajar SMA/SMK di Kota Bengkulu, terjaring anggota Satlantas Polres setempat karena melakukan konvoi kendaraan usai pengumuman kelulusan.

NASIONAL | 3 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS