169 Anggota DPR Belum Laporkan Hartanya ke KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

169 Anggota DPR Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Minggu, 3 Mei 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 169 anggota DPR periode 2019-2024 belum melaporkan harta kekayaannya untuk pelaporan periodik tahun 2019. Dengan demikian, dari 575 anggota DPR, hanya 70% atau sekitar 406 wajib lapor yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari 575 wajib lapor pada lembaga DPR sebanyak 406 wajib lapor atau sekitar 70% telah melapor dan sisanya masih terdapat 169 WL yang belum lapor," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan pers, Minggu (3/5/2020).

Tingkat kepatuhan penyelenggara negara di bidang legislatif tercatat paling rendah dalam melaporkan hartanya untuk pelaporan periodik tahun 2019 yang telah ditutup KPK pada 30 April 2020. Secara total, dari 18.120 wajib lapor di bidang Legislatif, hanya sebanyak 89,39% atau 18.120 wajib lapor yang telah menyerahkan LHKPN, sementara sisanya 2.151 belum lapor. KPK juga mencatat 10 wajib lapor yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua MPR RI telah menyampaikan laporan kekayaannya 100 persen.

KPK: Tingkat Kepatuhan Pejabat Laporkan LHKPN 92,81%

"Sedangkan, untuk DPD RI tercatat kepatuhan 96 persen. Dari 136 WL pada DPD RI masih terdapat lima wajib yang belum menyampaikan laporannya dan sebanyak 131 sudah melaporkan kekayaannya," katanya.

Untuk penyelenggara negara di bidang Eksekutif dari total 294.560 wajib lapor, sebanyak 272.055 wajib lapor telah melapor atau sebanyak 92,36% dan sisanya 22.505 belum menyampaikan laporannya. Pada bidang Eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 51 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri pada kabinet Indonesia Maju tercatat 1 (satu) Penyelenggara Negara (PN) yang merupakan wajib lapor periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN. Demikian juga dengan satu penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor khusus di Wantimpres belum menyampaikan laporannya.

KPK Ingatkan Batas Waktu Pejabat Lapor LHKPN

"Sedangkan, untuk 21 staf khusus Presiden dan Wakil Presiden tercatat telah memenuhi kewajiban lapor 100 persen," katanya.

Di tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 965 kepala daerah meliputi Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil terdapat 25 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. Di Bidang Yudikatif, dari 18.885 wajib lapor tercatat 98,62 persen atau 18.624 wajib lapor telah menyetorkan LHKPN dan sisanya 261 belum lapor. Sedangkan, untuk BUMN/D dari total 30.642 wajib lapor, 95,78 persen sebanyak 29.350 WL telah melapor dan sisanya masih ada 1.292 WL yang belum melaporkan kekayaannya.

"KPK juga mencatat per 1 Mei 2020 terdapat 704 instansi dari total 1.396 instansi di Indonesia atau sekitar 50 persen instansi yang telah memenuhi kepatuhan LHKPN 100 persen," katanya.

Wabah Virus Corona, KPK Perpanjang Tenggat Penyampaian LHKPN Periodik

Dengan demikian, secara total, tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya mencapai 92,81 persen. Dari 364.358 penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya, terdapat 338.149 penyelenggara negara yang telah menyetorkan LHKPN kepada KPK untuk pelaporan periodik tahun 2019.

"Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81 persen. Sesuai Surat Edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020 KPK memperpanjang masa penyampaian LHKPN tahunan (periodik) untuk tahun pelaporan 2019 dari semula 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020," kata Ipi.

KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara baik di Bidang Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN/D yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap dapat memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap.

"KPK juga tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan 'Terlambat Lapor'," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Pemprov Banten

Pemkot Tangerang mulai aktif dan kontinu menyalurkan bansos kepada masyarakat. Penyaluran BLT dari Pemprov Banten diberikan kepada masyarakat di Ciledug.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Ini Aneka Modus Pemudik Kelabuhi Larangan Mudik di Jalan

Ini aneka modus yang dilakukan masyarakat agar bisa lolos dari larangan mudik yang diterapkan pemerintah.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Legislator Asal Nasdem, PKS, dan PD Ingin Pemerintah Perbaiki Dulu Program Kartu Prakerja

Pemerintah diminta hentikan program Kartu Prakerja.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Indonesia Tak Alergi TKA, Wakil Ketua MPR: Waktunya Tidak Tepat

Belum waktu TKA masuk ke Indonesia.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Pasien PDP Yang Meninggal di Banten Dimakamkan Sesuai Prosedur Covid-19

Semua yang meninggal dunia di Banten dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Telur Dijuluki Wonderful Food karena Bisa Meningkatkan Antibody

Tankal Covid-19 dengan tingkatkan antibody.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Pemkot Surabaya Bantah Terlambat Merespons Covid-19 di PR HM Sampoena

Pemkot Surabaya bantah penanganan Covid-19 di pabrik rokok HM Sampoerna terlambat.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Soal Bansos, Ganjar Pranowo Meminta Pemerintah Pusat Tidak Kaku

Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam program penyaluran bantuan sosial (bansos).

NASIONAL | 3 Mei 2020

Kakorlantas: Warga yang Nekat Mudik Semakin Menurun

Kakorlantas berharap tidak ada lagi yang berminat mudik untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Rhenald Kasali Memetik Pelajaran dari Pandemi Covid-19

Rhenald Kasali mengatakan pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 tidak mudah.

NASIONAL | 3 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS