Hukuman Rommy Dikorting, Ini Komentar Eks Pimpinan KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hukuman Rommy Dikorting, Ini Komentar Eks Pimpinan KPK

Minggu, 3 Mei 2020 | 20:28 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengapresiasi langkah KPK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI yang hanya menjatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy. Busyro berharap Mahkamah Agung (MA) tegas terhadap pelaku korupsi.

"Sekarang kita lihat bagaimana pimpinan MA. Peka, kritis atau permisif," kata Busyro Muqoddas saat dikonfirmasi, Minggu (3/5/2020).

Busyro Muqoddas berharap Ketua MA yang baru dilantik M Syarifuddin dapat tampil dengan penuh keteladanan dan keberanian. Termasuk dalam menangani perkara korupsi.

"Sikap tegas terhadap koruptor tukang penghisap darah rakyat miskin dan sumber daya alam milik rakyat yang berdaulat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Busyro Muqoddas mengungkapkan keprihatinannya dengan tren putusan hakim terhadap terdakwa korupsi yang hanya rata-rata 2 tahun 7 bulan pidana penjara. Menurut Busyro rendahnya rata-rata hukuman terhadap koruptor menunjukkan adanya krisis moralitas di lembaga peradilan.

“Tren putusan hakim terhadap kasus kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime sangat memprihatinkan. Bahkan mendongkrak kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan reformasi peradilan yang ditandai krisis berat moralitas penegakan,” kata Busyro Muqoddas.

Kondisi ini, sambung Busyro Muqoddas, tidak terlepas lantaran MA masih berparadigma lama pada prinsip "teknis yudisial". Kondisi tersebut diperparah dengan masih berkeliarannya mafia peradilan yang bekerja dalam senyap.

"Ada faktor mafia peradilan yang bekerja dalam senyap dan bayang-bayang ancaman," ungkapnya.

Menurut Busyro Muqoddas, situasi dan kondisi tersebut sangat mengerikan. Jika terus dibiarkan, dia khawatir bakal meruntuhkan integritas lembaga Peradilan.

“Jika situasi ini dibiarkan, semakin ambyar dan remuk integritas lembaga peradilan,” tegasnya.

Diberitakan, KPK telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sejak 27 April 2020 lalu. Kasasi ini diajukan lantaran KPK menilai terdapat sejumlah persoalan dalam putusan PT DKI yang menyunat hukuman Rommy menjadi setahun pidana penjara atas perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

KPK menilai Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding terkait penerimaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Rommy. Padahal jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Rommy.

Selain itu, Majelis Hakim PT DKI juga dinilai tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan penuntut umum terkait hukuman tambahan kepada Rommy berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan penuntut umum tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga mempersoalkan sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terlalu rendah.

Dengan Kasasi yang telah diajukan, KPK berharap MA dapat mempertimbangkan alasan permohonan kasasi KPK sesuai fakta hukum yang ada. MA juga diharapkan menimbang rasa keadilan masyarakat terutama karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan terhadap Rommy, 20 Januari 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Rommy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima uang suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim), Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

Suap ini diberikan lantaran Rommy telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya.

Majelis hakim menyatakan Rommy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin. Dalam perkara ini, Hakim menyatakan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terbukti menerima Rp 70 juta dari Haris melalui ajudannya Heri Purwanto. Hakim menyatakan Rommy dan Lukman terbukti mengintervensi agar Haris lolos proses seleksi dan dilantik menjadi Kakanwil Kemag Jatim. Padahal, Haris tidak memenuhi syarat karena pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, Rommy juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Sementara uang sebesar Rp 41,4 juta dari Muafaq juga mengalir ke sepupu Rommy, Abdul Wahab. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. Haris dihukum 2 tahun pidana penjara, sementara Muafaq dihukum 1 tahun 6 bulan pidana penjara.

Hukuman terhadap Rommy ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Rommy dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 46,4 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD Perubahan

Pemkot Surabaya mengajukan pengurangan anggaran belanja melalui APBD Perubahan 2021 menyusul anggaran belanja tak terduga selama pandemi Covid-19 naik 100%.

NASIONAL | 19 September 2021

Adu Kekayaan 2 Calon Panglima TNI

Terdapat dua calon Panglima TNI yang mencuat, yakni Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Berapa kekayaan harta mereka?

NASIONAL | 19 September 2021

LPSK Buka Pintu Perlindungan pada M Kece yang Diduga Dianiaya Irjen Napoleon

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyarankan M. Kece yang diduga dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim untuk meminta perlindungan.

NASIONAL | 19 September 2021

Erick Thohir Ingin Jembrana Jadi Lumbung Pangan Bali

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menginginkan Kabupaten Jembrana menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Bali.

NASIONAL | 19 September 2021

Ali Kalora Tewas, Sahroni Ingin Mujahidin Indonesia Timur Dibasmi hingga ke Akarnya

Ahmad Sahroni menginginkan agar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dibasmi hingga ke akarnya, usai tewasnya Ali Kalora.

NASIONAL | 19 September 2021

Ketua MPR: Tumpas KKB di Papua, Saatnya Turunkan Pasukan Terbaik

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sudah waktunya negara menindak tegas KKB di Papua dengan menurunkan pasukan terbaik

NASIONAL | 19 September 2021

Gerindra Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Tengah

Bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan ke lima wilayah terdampak banjir di provinsi Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspada, 19 Provinsi Ini Berpotensi Terdampak Banjir Bandang

BMKG mengeluarkan peringatan kewaspadaan kepada 19 provinsi yang berpotensi terdampak banjir bandang.

NASIONAL | 19 September 2021

Irjen Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Polri Dalami Motif

Polri masih dalami motifdugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, yang diduga dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte.

NASIONAL | 19 September 2021



TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD Perubahan

Pemkot Surabaya Ajukan Pengurangan Anggaran Belanja Lewat APBD Perubahan

NASIONAL | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings