Beban RUU Ciptaker Akan Menumpuk di Presiden
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PSHTN FHUI:

Beban RUU Ciptaker Akan Menumpuk di Presiden

Senin, 4 Mei 2020 | 09:57 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Beban kebijakan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan bertumpuk eksekutif, dalam hal ini presiden. Banyak kewenangan pemerintahan yang sebetulnya sudah terdelegasikan kepada kementerian ataupun pemerintah daerah, malah justru ditarik menjadi kewenangan presiden.

“Sebagai contoh dalam hal perizinan, dalam RUU ini, kewenangannya ditarik ke presiden. Hal ini berarti akan banyak sekali Keppres tentang perizinan yang harus ditandatangani presiden. Apakah ini fenomena presiden tidak percaya para menteri pembantunya?” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) FHUI Yunani Abiyoso dalam diskusi daring bertema “Pro-Kontra RUU Cipta Kerja (Omnibus Bill)” yang digelar Minggu (3/5/2020) sore.

Dalam diskusi yang digelar atas kerja sama PSHTN FHUI dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas itu Yunani hadir sebagai salah satu pembicara. Yunani memberi pandangan dari perspektif hukum tata negara dan kelembagaan.

“Akan muncul setidaknya sembilan lembaga pemerintah baru ketika omnibus bill disahkan. Contohnya, Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus dan Lembaga Pengelola Investasi,” ujar dia.

Menurut Yunani, urgensi pembentukan lembaga baru di pemerintahan harus betul-betul diperhitungkan, apakah karena lembaga yang ada mandeg atau urusan pemerintahan yang ada belum ada yang mengurusi?

Ia juga menekankan tentang peran pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) dalam penegakan hukum. Menurut dia, hakim dan aparat pengadilan bukanlah legislator yang juga harus memikirkan untuk menerbitkan peraturan bagaimana suatu perkara atau masalah diselesaikan. Tugas pokok pengadilan adalah memutus perkara di pengadilan.

Selama ini, kata Yunani, MA banyak menerbitkan Peraturan MA (Perma) yang mendukung kemudahan berusaha seperti Perma Gugatan Sederhana. Masih ada problem lain, seperti pelaksanaan putusan. Oleh karenanya, perlu peran dan pemikiran menyeluruh dari pemerintah dan DPR terkait masalalah-masalah pada dunia peradilan.

Kemudahan
Pada kesempatan itu, Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit menjelaskan, pemerintah memandang pembahasan RUU Ciptaker tetap perlu dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang akan muncul karena adanya pandemi.

Dia menambahkan, saat ini, di Indonesia, terdapat 79 UU terkait dunia usaha yang berhadapan dengan sistem administrasi yang masih sangat birokratis. Bukan hanya terhadap investasi asing, semua undang-undang itu juga dinilai menciptakan hambatan yang besar bagi bisnis dalam negeri, termasuk perizinan bagi UMKM.

“Salah satu langkah pemerintah meningkatkan ekonomi yang sedang lesu di tengah wabah dan memudahkan sistem perizinan yang saat ini terjadi, RUU Ciptaker dengan metode omnibus bill ini justru harus segera dibahas karena akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan ekonomi bangsa yang saat ini sedang melanda Indonesia,” papar dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemendikbudristek Beri Dana Pembinaan untuk Program Penggabungan PTS

Penggabungan diharapkan menghasilkan PTS yang sehat dan melahirkan SDM yang unggul seperti yang dicita-citakan.

NASIONAL | 27 September 2021

Intani Apresiasi KPED Jabar Tingkatkan Produksi Pangan dengan Teknologi

Penerapan teknologi berupa suplemen penyubur tanah dan tanaman itu sudah diaplikasikan di sejumlah demplot di beberapa kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sumedang

NASIONAL | 27 September 2021

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
Samir Nasri Umumkan Pensiun

Samir Nasri Umumkan Pensiun

BOLA | 22 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings