Aturan Bepergian Berubah-ubah Persulit Penanganan Covid-19

Aturan Bepergian Berubah-ubah Persulit Penanganan Covid-19
Petugas gabungan mengarahkan bus yang membawa pemudik dari arah Bekasi menuju Karawang untuk berputar arah di Perbatasan Karawang - Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Penyekatan akses transportasi di perbatasan tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan larangan mudik yang berlaku bagi kendaraan pribadi, angkutan umum dan motor kecuali mobil pemadam kebakaran, angkutan logistik dan kebutuhan pokok serta ambulans. (Foto: ANTARA FOTO / M Ibnu Chazar)
Herman / MPA Kamis, 7 Mei 2020 | 12:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai 7 Mei 2020, transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api kembali dibuka untuk melayani kebutuhan yang penting dan mendesak.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, aturan pelarangan mudik dan juga penggunaan transportasi umum di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijalankan pemerintah ini tidak tegas dan kerap berubah-ubah. Hal ini berpotensi membuat penanganan Covid-19 menjadi lebih lama, sehingga proses pemulihan ekonomi bisa semakin panjang.

“Kalau dilihat perkembangan kasus Covid-19, kurvanya itu masih landai. Artinya kita belum tahu kapan puncak kasusnya. Kalau kita tegas melakukan pembatasan-pembatasan, memang konsekuensinya dari ekonomi lumayan berat. Katakanlah di triwulan II dan III ekonomi akan anjlok, kemudian di triwulan IV recovery-nya bisa lumayan. Tetapi kalau tidak tegas seperti ini, bisa-bisa sampai akhir tahun kondisinya masih seperti sekarang,” kata Tuhid Ahmad kepada Beritasatu.com, Kamis (7/5/2020).

Penggunaan kata mudik dan pulang kampung juga membingungkan masyarakat, karena pada praktiknya dua istilah tersebut sulit dibedakan.

“Apapun bahasanya, mudik harus dilarang untuk alasan kesehatan. Tetapi memang dalam implementasinya itu tidak mudah kalau tidak ada ketegasan. Sekarang pun dengan adanya kebijakan PSBB saja masih tetap longgar, apalagi bila kemudian transportasi umum kembali dibuka untuk melayani kebutuhan tertentu yang implementasinya akan sulit. Sekarang ini gap antara kebijakan dan impelementasi masih jauh, butuh orang yang banyak dan sebagainya dalam implementasinya. Katakanlah untuk menuju suatu tempat tujuan mudik, jalan tikusnya juga maih banyak,” paparnya.

Tauhid juga mengingatkan adanya potensi gelombang antar daerah, di mana kasus Covid-19 yang sebelumnya terpusat di Jakarta akan menyebar ke banyak daerah. Ketika aturan PSBB tidak ketat, virus tersebut juga bisa kembali lagi ke Jakarta. “Selama belum ada vaksin, Covid-19 akan sulit dikendalikan,” kata Tauhid.

Namun Tauhid juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya melarang mudik saja. Sebab banyak masyarakat yang melakukan kegiatan mudik lantaran tidak adanya penghasilan di Jakarta akibat usahanya terdampak Covid-19.

“Pemerintah juga tidak bisa hanya melarang mudik kalau bantuan sosialnya tidak disediakan. Mereka terpaksa mudik karena memang tidak ada penghasilan. Sedangkan untuk bansosnya tidak dapat atau lambat diterima dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” kata Tauhid.

Karenanya, Tahuid menyarankan agar bansos perlu diperbesar untuk 40% penduduk dan diperluas untuk menjangkau masyarakat ter-PHK, dirumahkan tanpa dibayar, dan penurunan dari desil 5-8 ke kelompok hampir atau rentan miskin.

Dalam SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, disebutkan bahwa kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi diberikan bagi orang yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan: pertama, pelayanan percepatan penanganan Covid-19 ; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum ; pelayanan kesehatan ; pelayanan kebutuhan dasar ; pelayanan pendukung layanan dasar ; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Kedua, perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Ketiga, repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam SE tersebut juga mengatur dengan ketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian tersebut, seperti menunjukkan KTP, menunjukkan surat tugas, menunjukan hasil tes negatif Covid-19 dan lain sebagainya.

Dengan terbitnya SE tersebut, Kementerian Perhubungan juga menegaskan bahwa mudik tetap dilarang dan sama sekali tidak ada pengecualian.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,” kata Juru Bicara Kemhub Adita Irawati.



Sumber: BeritaSatu.com