Pemerintah Diminta Segera Bentuk Satgas Transportasi

Pemerintah Diminta Segera Bentuk Satgas Transportasi
Polisi setop truk angkut pemudik di Tol Cikarang Barat. (Foto: istimewa)
Lona Olavia / MPA Kamis, 7 Mei 2020 | 20:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai, pemerintah perlu segera membentuk Deputi Transportasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19.  Para personil satgas bisa diambil dari pejabat eselon I Kementerian Perhubungan.

Adanya deputi transportasi, jelas ia tidak hanya urus masalah boleh tidaknya mudik. Akan tetapi persoalan transportasi makin bertambah dan perlu penanganan secara komprehensif, lintas kementerian dan lembaga.

"Satgas Transportasi sekarang juga bisa dibentuk, sesuai kebutuhannya,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (7/5/2020).

Jadi, nantinya cukup satu juru bicara dari pemerintah yang berasal dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, supaya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.

Satgas itu, tambah Djoko menurutnya perlu karena masih banyak layanan kesehatan di transportasi perairan (sungai, danau dan penyeberangan) di luar Jawa. Transportasi sungai di Kalimantan Timur belum tertangani dengan baik seusai protokol kesehatan, karena keterbatasan sarana, sumber daya manusia dan anggaran. Demikian pula hal yang sama untuk angkutan penyeberangan di Kalimantan Utara, hampir sama kasusnya. Hal yang sama juga berlaku di wilayah perairan yang lain di wilayah Indonesia.

“Jangan hanya terpusat di Jawa dan wilayah Jabodetabek, namun di daerah juga perlu penanganan yang sama untuk memutus penularan virus corona,” imbaunya.

Terkait mudik, kata Djoko, sekarang ini, pemerintah daerah (Pemda) sepertinya sedang tidak siap untuk menerima pemudik.

Aparat pemerintah di daerah sudah disiapkan dan disibukkan untuk menangani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah masing-masing. Jika belum ada progam PSBB, Pemda juga disibukkan memantau program protokoler kesehatan dan jaga jarak dalam upaya memutuskan rantai penyeberann virus corona. Terutama di pasar tradisional yang bisa menjadi sumber baru penularan dan penyebaran virus corona.

“Tidak mudik adalah pilihan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ke daerah. Selain pemerintah, peran tokoh agama dan masyarakat juga diperlukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat agar tidak mudik. Kasihanilah keluarga dan lingkungan kita demi menjaga kesehatan bersama. Tingkatkan ibadah dan tinggalkan budaya mudik di tahun 2020,” imbaunya.

Lebih lanjut, ia menilai, sesungguhnya tidak ada hal yang baru dengan dikeluarkan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Selama ini juga sudah berjalan pengecualian untuk kepentingan tertentu. Namun, mudik memang tetap dilarang,” katanya.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan telah melakukan survey online (daring) Pengaruh Wabah Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2020. Survei pertama, menemukan sebanyak 57 persen memutuskan untuk tidak mudik, 37 persen belum mudik dan 7 persen sudah mudik. Hasil survey kedua yang memutuskan tidak mudik meningkat 13 persen menjadi 69 persen.

Sementara yang belum mudik menurun menjadi 24 persen (semula 37 persen). Angka 24 persen ini yang masih punya hasrat ingin tetap mudik. Jika melihat data pemudik 2019 sebesar 18,34 juta, maka ada sekitar 4,4 juta masih minat mudik. Diperkirakan kelompok perantauan yang belum tertangani jaminan logistik masih berada di Jabodetabek sekitar 1 juta orang



Sumber: BeritaSatu.com