Hentikan Raskin

Mentan: Diversifikasi Pangan Masih Sulit

Mentan: Diversifikasi Pangan Masih Sulit
Ilustrasi ( Foto: Suara Pembaruan )
Senin, 30 Juli 2012 | 12:37 WIB
Indonesia memiliki 77 bahan pangan, dengan kandungan karbohidrat sama atau lebih tinggi  dari beras

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengaku masih kesulitan menjalankan program diversifikasi pangan, terutama mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia mengonsumsi beras ke bahan pangan lain.

Saat ini, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, konsumsi beras di Indonesia mencapai 139 kilogram per kapita per tahun.

Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara Asia lainnya, seperti Thailand 70 kg per kapita per tahun dan Malaysia 60 kg per kapita per tahun.

Dari semua jenis komoditas pangan, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 95 persen. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras membuat Indonesia berpotensi rawan pangan.

Menurut Suswono, program pemberian beras kepada rakyat miskin (raskin), ikut menam- bah ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap komoditas ini.

Masyarakat daerah tertentu yang secara turun-temurun mengonsumsi umbi-umbian, kini tidak mau lagi beralih dari beras.

Pada 1956, pangsa beras dalam struktur pangan keluarga di Indonesia hanya 56 persen, sedangkan sisanya adalah singkong, jagung, gandum, kentang, dan sagu.

Setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984, justru berkembang pameo di masyarakat bahwa seseorang belum dikatakan makan jika belum menyantap nasi.

Padahal, Indonesia memiliki 77 bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat sama atau lebih tinggi dibanding beras.

Meski demikian, Mentan optimistis Indonesia masih memiliki harapan untuk diversifikasi pangan. Seiring meningkatnya pendapatan, masyarakat akan lebih mudah mengurangi konsumsi karbohidrat dan meningkatkan asupan protein.

“Dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang sekarang US$ 3.500, kalau sudah US$ 5.000 konsumsi buah dan daging akan meningkat,” papar Suswono kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Suswono, program pengurangan konsumsi beras akan lebih diarahkan ke sumber protein, seperti sayuran, ikan, bahkan daging kelinci.

“Kelinci potensial menjadi pengganti karbohidrat ke protein. Memang tidak bisa drastis mengubah apa yang sudah menjadi budaya. Mindset-nya yang terlebih dulu harus diubah,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi Per tanian Unversitas Lampung Bustanul Arifin, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika, dan Wakil Mentan Rusman Heriawan.

Mereka sependapat, Indonesia harus mulai membangkitkan sumber-sumber pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Bustanul Arifin, Erani Yustika, dan Rusman Heriawan menekankan pentingnya pemerintah mengampanyekan konsumsi pangan lokal.

Masyarakat di daerah Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua, misalnya, perlu didorong kembali menjadikan sagu, sebagai makanan pokok atau masyarakat NTT kembali mengonsumsi pangan, berbasis singkong sebagai makanan pokoknya.

Jika itu dilakukan, kerawanan pangan di sejumlah daerah bisa teratasi. Namun, upaya itu perlu diikuti pemberian insentif atau pun subsidi agar harga pangan lokal stabil, sehingga petani tidak dirugikan.

Hasil survei Bank Indonesia (BI) pada triwulan I-2012 membuktikan bahwa beras saat ini menjadi bahan pokok utama di Maluku. Sebanyak 89 persen responden menyatakan, mereka mengonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok, sedangkan yang me- ngonsumsi pangan lokal hanya 11 persen.

Faktor kemudahan memperoleh bahan makanan pokok merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan. Artinya, masyarakat cenderung memilih bahan makanan pokok yang mudah didapat di pasar atau lingkungan sekitar.

Mentan menegaskan, jika Indonesia bisa menekan konsumsi beras hingga 25 persen, itu sudah memberikan sumbangsih yang cukup besar.

 “Bayangkan, dari 33,5 juta ton kalau kita bisa tekan hingga 25 persen kan sama halnya dengan 8,5 juta ton. Dengan demikian, target surplus beras 10 juta ton sudah sangat mudah bisa kita capai. Surplus salah satunya adalah menurunkan konsumsi per kapita, yaitu 1,5 persen per tahun,” tutur Suswono.

Berdasarkan penelitian Jacinto F Fabiosa pada 2006, pola pangan di Indonesia mulai bergeser dari pola konsumsi berbasis beras ke pola konsumsi berbasis terigu.

Fabiosa menemukan bahwa setiap peningkatan satu persen pendapatan penduduk Indonesia, konsumsi terigu meningkat 0,44-0,84 persen.

Saat ini, terigu menjadi pangan nomor dua setelah beras. Padahal, negara ini masih mengimpor gandum yang menjadi bahan baku terigu.

Bustanul Arifin menyarankan pemerintah mengurangi program raskin, yang sudah berjalan 14 tahun. Konsep diversifikasi pangan hendaknya bisa memberi nilai tambah bagi produk pangan alternatif.

Dia menambahkan, program diversifikasi pangan sebaiknya jangan diserahkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan), tapi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atau Ke- menterian Koperasi dan UKM (Ke- menkop dan UKM).

Mereka harus berupaya bagaimana caranya agar karbohidrat dari tepung bisa dibuat menjadi berbagai makanan olahan. Jadi, butuh nilai tambah agar masyarakat tertarik,” kata dia.

Menurut Bustanul, Kementan akan kesulitan melaksanakan diversifikasi pangan karena terus diminta meningkatkan produksi padi sebanyak-banyaknya.

Diversifikasi pangan sebaiknya dikaitkan dengan pemberian gizi seimbang.

“Bukan sekadar mengganti beras dengan bahan pangan karbohidrat yang lain, melainkan bagaimana menambah asupan protein,” tandas dia.

Ahmad Erani Yustika menjelaskan, diversifikasi pangan membutuhkan proses yang tidak instan karena menyangkut produksi pangan nonberas dan mengubah kebiasaan masyarakat. Institusi manapun