Mahfud Sebut Relaksasi PSBB Masih Dibahas

Mahfud Sebut Relaksasi PSBB Masih Dibahas
Mahfud MD. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / FER Minggu, 10 Mei 2020 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengemukakan, pemerintah masih membahas rencana pelonggaran atau relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah belum bisa memastikan kapan relaksasi aturan tersebut akan dilakukan.

Baca: Mahfud Tegaskan Pusat dan Daerah Kompak Atasi Covid-19

"Kita ini belum, baru membicarakan kemungkinan itu. Mungkin malahan Juli baru akan itu ya, tapi itu pun belum ya. Jangan dikatakan bahwa Juli pemerintah akan relaksasi. Belum juga," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Mahfud menjelaskan, jika dilihat di berbagai negara maka kebijakan relaksasi PSBB sudah dilakukan. Misalnya Italia, India, Amerika Serikat (AS) hingga Malaysia, yang merupakan negara tetangga dengan Indonesia.

"Relaksasi dilakukan karena penyebaran Covid-19 sudah mulai menurun. Di sisi lain, masyarakat terlalu dikekang juga tidak bagus karena akan mengurangi imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi, sampai sekarang soal relaksasi belum ada keputusan," tegasnya.

Baca: PSBB Tahap II Makassar, Polisi Akan Lebih Tegas

Menurut Mahfud, ada tiga model prediksi kapan Covid-19 berakhir. Prediksi pertama bersifat optimistis yang menyatakan akhir Mei, penyebaran wabah virus corona selesai. Prediksi kedua adalah bersifat moderat. Prediksi ini dibuat UGM, ITB dan sebuah lembaga dari Singapura yang menyebutkan Covid-19 berakhir Juni akhir atau awal Juli. Adapun prediksi ketiga adalah bersifat pesimistis yang menyatakan Covid-19 baru selesai bulan September 2020.

Ketiga model prediksi itu, lanjut Mahfud, digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan. Misalnya, pelaksanaan Pilkada 9 Desember diambil dari model prediksi yang optimistis.

"Kita memperkirakan kalau menganut atau mengikuti perhitungan matematis dari sudut matematis yang moderat itu akan terjadi Juli. Pemerintah punya instrumen-instrumen untuk menghitung itu," kata Mahfud.

Baca: Menkes Setujui PSBB Kabupaten Buol

"Untuk yang menggangap bagus itu apa alasannya, yang menganggap perlu itu apa alasannya. Punya instrumen-instrumen itu untuk melakukan itu sampai akhirnya nanti ketemu dengan kebutuhan masyarakat perlu relaksasi atau tidak. Kalau misalnya perlu itu kapan dilaksanakannya," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com