KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Perwakilan KPK Gadungan
Logo BeritaSatu

KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Perwakilan KPK Gadungan

Senin, 11 Mei 2020 | 19:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan KPK atau bekerja sama dengan KPK atau menggunakan nama mirip KPK. Hingga saat ini, KPK tidak memiliki perwakilan di wilayah manapun.

"Kami informasikan kepada masyarakat bahwa KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun. Sehingga, jika ada lembaga yang memiliki nama mirip dengan KPK yang mengaku sebagai perwakilan KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK, kami pastikan lembaga tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama dengan KPK," tegas Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan pers, Senin (11/5/2020).

KPK juga mengingatkan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai KPK atau seolah-olah menjadi cabang KPK. Lembaga antikorupsi, kata Ipi, meminta masyarakat, pengusaha atau instansi pemerintah untuk melaporkan kepada KPK atau aparat kepolisian jika menghadapi pihak-pihak yang meminta uang, fasilitas atau pemerasan dalam bentuk apapun.

Dalam sejumlah kasus, tegas Ipi, Polri bersama KPK telah memproses tindakan penipuan, pemerasan atau pidana lain yang seolah-olah mengatasnamakan KPK.

"Masyarakat yang ingin mengonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui call center 198 atau e-mail 198@kpk.go.id dan informasi@kpk.go.id," katanya.

Dijelaskan Ipi, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif sedang mendampingi dan memonitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

KPK mengindentifikasi sekurangnya ada empat titik rawan dalam penanganan Covid-19, yaitu terkait refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial (jaring pengaman sosial).

"Sebagai langkah antisipatif, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana. KPK bersama-sama dengan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi keempat titik rawan dalam penanganan Covid-19 tersebut," katanya.

Sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas, KPK juga mendorong kementerian/lembaga dan pemda membuka akses data tentang penyelenggaraan bansos dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat serta menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat.

"KPK mengimbau kepada masyarakat jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos, agar disampaikan melalui saluran resmi yang disediakan kementerian/lembaga dan pemda," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mencetak Wirausaha Kreatif di Tengah Pandemi Covid-19

Project-based learning menjadi salah satu unggulan Universitas Prasetiya Mulya dalam mencetak profesional unggul.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Pemerintah Berlakukan Protokol Kesehatan Ketat di Semua Pintu Masuk Indonesia

Pemerintah memberlakukan protokol kesehatan secara ketat untuk memantau kepulangan warga negara Indonesia (WNI) di semua pintu masuk.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Menparekraf Ajak Anak Muda Optimistis Menatap Masa Depan

Menparekraf mengakui situasi pandemi memang tidak mudah bagi pariwisata untuk bertahan atau berkembang, apalagi seluruh dunia merasakannya.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Pemerintah Targetkan PCR Spesimen Covid-19 10.000 Tes Setiap Hari

Presiden Jokowi meminta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersinergi dengan Kemenkes meningkatkan kuota uji sampel PCR bagi masyarakat.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Gubernur Minta Dinkes Bengkulu Tracking 23 Kasus Baru Positif Covid-19

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta Dinkes setempat melakukan "tracking" terhadap 23 kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Kemsos Akan Adakan Webinar Layanan Psikososial Covid-19

Webinar bertajuk "Peluncuran Program Layanan Psikososial Merespon Pandemi Covid-19" akan dibuka oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Kontribusi Kejaksaan Agung di Masa Pandemi Covid-19 Tuai Pujian

Tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 semakin meningkat membuat tingkat keterisian RS rujukan menurun secara signifikan.

NASIONAL | 13 Mei 2020

Polri Segera Tetapkan Tersangka Kasus TPPO

Polisi segera menetapkan tersangka kasus TPPO di balik pengiriman anak buah kapal yang bekerja di Kapal Tiongkok, Long Xing 629.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Larangan Mudik, Ratusan Mobil Travel Gelap Disita

Ratusan mobil travel gelap yang ditilang akan disita hingga usai lebaran atau akhir Operasi Ketupat 2020.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Positif Corona, Mantan Kapolda Bengkulu dalam Kondisi Sehat dan Jalani Isolasi

Selain mantan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Supratman, ada empat perwira polisi lainnya di Bengkulu yang dinyatakan positif Covid-19.

NASIONAL | 11 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS