Mudik Tetap Dilarang, Dirjen Hubdat Perjelas Aturan Bertransportasi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.5)   |   COMPOSITE 6289.65 (-45.86)   |   DBX 1346.19 (-8.79)   |   I-GRADE 181.205 (-1.12)   |   IDX30 507.3 (-4.09)   |   IDX80 137.13 (-1.48)   |   IDXBUMN20 404.453 (-4.9)   |   IDXESGL 139.923 (-1.06)   |   IDXG30 143.928 (-1.24)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-2.85)   |   IDXQ30 145.336 (-0.72)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.72)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-6.01)   |   IDXV30 137.088 (-2.74)   |   INFOBANK15 1041.31 (0.22)   |   Investor33 435.377 (-2.39)   |   ISSI 184.679 (-1.78)   |   JII 634.506 (-8.66)   |   JII70 224.071 (-2.82)   |   KOMPAS100 1224.8 (-11.07)   |   LQ45 952.541 (-8.28)   |   MBX 1705.32 (-12.79)   |   MNC36 322.487 (-2.04)   |   PEFINDO25 325.966 (-2.12)   |   SMInfra18 310.375 (-4.7)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.11)   |  

Mudik Tetap Dilarang, Dirjen Hubdat Perjelas Aturan Bertransportasi

Sabtu, 9 Mei 2020 | 17:00 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi kembali menegaskan larangan bepergian mudik di tengah pandemi Covid-19.

”Hal utama yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya secara tegas saya katakan: Mudik Tetap Dilarang!,” ungkap Dirjen Budi di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

"Kami sudah membuat Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat yang di dalamnya membahas tugas utama kami yakni menyediakan sarana atau kendaraannya yang dipastikan hanya memperbolehkan beberapa kendaraan saja beroperasi karena pada masa pandemi ini dalam satu kendaraan hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas yang ada," imbuhnya.

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, Budi selaku penyelenggara transportasi di sektor darat bersama dengan Korlantas POLRI, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memantau kegiatan operasional Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Terpadu Pulogebang.

Disebutkan oleh Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani, sebanyak 38 perusahaan otobus (PO) beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan hanya menjalankan satu trip per harinya.

Selain itu, Terminal Pulogebang menjadi satu-satunya terminal di Jakarta yang dibuka untuk keberangkatan penumpang ke luar kota. Untuk masuk ke area terminal, masyarakat juga harus melalui seleksi ketat terlebih dahulu.

Lebih lanjut, Dirjen Budi menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan SE yang mengatur secara jelas penyelenggaraan transportasi darat sesuai dengan Permenhub No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Permenhub No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, prasarana transportasi seperti terminal kedatangan maupun keberangkatan disebut harus memenuhi protokol kesehatan. Setiap kendaraan sebelum maupun sesudah mengantarkan penumpang akan disemprotkan disinfektan.

Menurutnya, SE yang akan dikeluarkan ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pengguna transportasi darat guna mencegah penyebaran virus corona.

“Jadi saya harap masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada seperti menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih. Untuk hari ini di Pulogebang, misalnya hanya ada 1 bus Sinar Jaya yang berangkat ke Surabaya dan mengangkut 1 penumpang. Saat pembelian tiket, sudah kita cek apakah penumpang ini sudah memenuhi kriteria sesuai SE Gugus Tugas,” jelas Dirjen Budi.

Dirjen Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kepolisian yang akan mengawasi pergerakan masyarakat apabila tidak sesuai dengan administrasi yang ditetapkan pemerintah.

Kriteria Pengecualian Pembatasan Perjalanan

Adapun dalam SE Nomor 4 Tahun 2020 dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menuliskan kriteria pengecualian pembatasan perjalanan orang berlaku untuk:

a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:
1. Pelayanan percepatan penanganan Covid-19;
2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban unum;
3. Pelayanan kesehatan;
4. Pelayanan kebutuhan dasar;
5. Pelayanan pendukung layanan dasar;
6. Pelayanan fungsi ekonomi penting;

b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia;

c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, persyaratan administrasi seperti surat keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan apabila dari kantor, serta surat jalan yang resmi sesuai syarat dari Gugus Tugas wajib dipenuhi sebelum diperbolehkan untuk bepergian.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub: Mudik Tetap Dilarang Tanpa Pengecualian

Mudik tetap dilarang. Kriteria pengecualian bepergian hanya yang melakukan kegiatan berhubungan dengan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 6 Mei 2020

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Sumut Terus Meningkat

Jumlah pasien positif virus "corona" (Covid-19) kembali mengalami peningkatan dari 179 orang bertambah menjadi 196 orang.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Soal Aturan Turunan Permenhub, Kemhub Ingatkan Mudik Tetap Dilarang

Aturan turunan Permenhub No. 25 tahun 2020 hanya memperbolehkan masyarakat berkebutuhan mendesak dan tetap melarang kegiatan mudik di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Penumpang Maskapai Diminta Datang Empat Jam Sebelum Terbang

Setiap calon penumpang wajib menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan serta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan dan formulir penyelidikan epidemiologi.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Buka Seleksi Jubir dan 5 Jabatan Struktural, KPK Sebar Undangan

KPK membuka seleksi jabatan untuk posisi juru bicara dan 5 jabatan struktural lain. KPK telah menyebar undangan kepada sejumlah institusi untuk berpartisipasi.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Akibat Covid-19, 40% Orang Tua Tak Mampu Bayar SPP PAUD

Sedangkan sebanyak 39% tidak mampu membayar secara penuh dan hanya 21% yang mampu membayar.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Pemerintah Tunda Izin Kedatangan TKA Hingga Situasi Membaik

TKA baru akan diperbolehkan masuk kelak jika situasi pandemi Covid-19 sudah membaik.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Paket Bantuan Pangan Covid-19 Harusnya Diisi Makanan Bergizi

Bila diperhatikan, bantuan untuk masyarakat dengan komposisi makanan instan seperti ini belum tentu meringankan beban keluarga.

NASIONAL | 11 Mei 2020

KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Perwakilan KPK Gadungan

KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan KPK atau bekerja sama dengan KPK atau menggunakan nama mirip KPK.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Mencetak Wirausaha Kreatif di Tengah Pandemi Covid-19

Project-based learning menjadi salah satu unggulan Universitas Prasetiya Mulya dalam mencetak profesional unggul.

NASIONAL | 11 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS