Saut Situmorang Kritik Cara KPK Umumkan Tersangka
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Saut Situmorang Kritik Cara KPK Umumkan Tersangka

Senin, 11 Mei 2020 | 22:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi cara baru lembaga yang pernah dipimpinnya itu dalam mengumumkan tersangka. Diketahui, Pimpinan KPK Jilid V berencana untuk tidak mengumumkan tersangka sebelum menangkapnya. Cara ini diklaim untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Saut mengingatkan Firli Bahuri Cs mengenai nilai-nilai antikorupsi yang seharusnya dijaga siapapun yang memimpin lembaga antikorupsi. Nilai-nilai tersebut di antaranya, kejujuran, kebenaran dan keadilan, kepastian hukum, transparansi, check and ballance dan lainnya. Saut mengingatkan, tanpa transparansi akan muncul kecurigaan.

"Adagiumnya, semakin besar ketertutupan semakin besar kecurigaan, itu sebabnya manajemen modern dalam public policy adalah keterbukaan," kata Saut saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2020).

Saut juga mengingatkan, KPK baik pimpinan maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu, publik, katanya, berhak mengetahui apa yang dilakukan KPK baik di bidang pencegahan maupun penindakan korupsi.

"Termasuk keterbukaan anda melakukan atau tidak melakukan penindakan dan pencegahan korupsi dimana publik pemilik dana yang anda pakai berhak memiliki Informasi anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu," tegasnya.

Sepanjang nilai-nilai antikorupsi terjaga, Saut menilai gaya, strategi atau target yang ingin dicapai setiap era kepemimpinan KPK dapat berubah dan berkembang. Namun, Saut mengingatkan, pimpinan KPK Jilid V seharusnya memiliki indikator kerja yang disepakati bersama.

"Yang utama itu KPI anda apa dulu. Kinerja yang anda sepakati dari sisi pencegahan dan penindakan itu apa? Itu yang utama, baru kemudian, style, strategy dan hal-hal taktis atas KPI yang anda sepekati. Most likely strategi dan taktis ini juga bisa berubah atau fleksibel. Yang tidak berubah mestinya, values atau nilai-nilai penegakan hukum yang harus anda emban di organisasi anda," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi praktik bidang penindakan agar tak ada lagi tersangka yang melarikan diri. Salah satu yang sedang dipertimbangkan, yakni dengan menangkap tersangka sebelum statusnya diumumkan ke publik.

"Ini yang coba kami evaluasi dan benahi, dengan memulai model, saat pengumuman tersangka, tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu. Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujungnya di DPO," kata Nawawi kepada awak media, Kamis (7/5/2020).

Terdapat setidaknya delapan orang tersangka KPK yang melarikan diri dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terakhir, status buron disematkan KPK terhadap bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN), Samin Tan yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

Nawawi menjelaskan, dari sejumlah tersangka yang menyandang status buronan, hanya caleg PDIP, Harun Masiku yang melarikan diri saat proses operasi tangkap tangan (OTT). Sementara, selebihnya melarikan diri setelah status tersangkanya diumumkan kepada publik. Menurut Nawawi, jeda waktu antara pengumuman status tersangka hingga pemanggilan menjadi celah para tersangka untuk melarikan diri.

"Itu yang menjadi 'ruang' bagi tersangka 'untuk melarikan diri'. Jadi praktek seperti itu yang potensi memberi ruang para tersangka melarikan diri," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kuta Bali, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Gempa bumi di Kuta Bali terjadi pukul 19.39 WITA.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Mudik Tetap Dilarang, Dirjen Hubdat Perjelas Aturan Bertransportasi

Kemhub kembali menegaskan mudik dilarang untuk mencegah penyebaran virus corona.

NASIONAL | 9 Mei 2020

Kemhub: Mudik Tetap Dilarang Tanpa Pengecualian

Mudik tetap dilarang. Kriteria pengecualian bepergian hanya yang melakukan kegiatan berhubungan dengan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 6 Mei 2020

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Sumut Terus Meningkat

Jumlah pasien positif virus "corona" (Covid-19) kembali mengalami peningkatan dari 179 orang bertambah menjadi 196 orang.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Soal Aturan Turunan Permenhub, Kemhub Ingatkan Mudik Tetap Dilarang

Aturan turunan Permenhub No. 25 tahun 2020 hanya memperbolehkan masyarakat berkebutuhan mendesak dan tetap melarang kegiatan mudik di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Penumpang Maskapai Diminta Datang Empat Jam Sebelum Terbang

Setiap calon penumpang wajib menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan serta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan dan formulir penyelidikan epidemiologi.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Buka Seleksi Jubir dan 5 Jabatan Struktural, KPK Sebar Undangan

KPK membuka seleksi jabatan untuk posisi juru bicara dan 5 jabatan struktural lain. KPK telah menyebar undangan kepada sejumlah institusi untuk berpartisipasi.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Akibat Covid-19, 40% Orang Tua Tak Mampu Bayar SPP PAUD

Sedangkan sebanyak 39% tidak mampu membayar secara penuh dan hanya 21% yang mampu membayar.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Pemerintah Tunda Izin Kedatangan TKA Hingga Situasi Membaik

TKA baru akan diperbolehkan masuk kelak jika situasi pandemi Covid-19 sudah membaik.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Paket Bantuan Pangan Covid-19 Harusnya Diisi Makanan Bergizi

Bila diperhatikan, bantuan untuk masyarakat dengan komposisi makanan instan seperti ini belum tentu meringankan beban keluarga.

NASIONAL | 11 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS