Bawaslu Ingatkan Bupati/Wali Kota Jangan Jadikan Bansos Covid-19 untuk Politik
INDEX

BISNIS-27 532.645 (5.76)   |   COMPOSITE 6373.41 (33.6)   |   DBX 1200.38 (10.88)   |   I-GRADE 185.572 (1.38)   |   IDX30 530.591 (4.85)   |   IDX80 143.3 (1.02)   |   IDXBUMN20 436.746 (3.04)   |   IDXESGL 146.832 (1.72)   |   IDXG30 145.313 (0.78)   |   IDXHIDIV20 465.476 (4.37)   |   IDXQ30 150.721 (1.36)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-0.97)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (0.07)   |   IDXV30 150.9 (0.3)   |   INFOBANK15 1063.78 (10.1)   |   Investor33 452.728 (5.44)   |   ISSI 189.451 (0.3)   |   JII 667.742 (1.74)   |   JII70 234.615 (0.32)   |   KOMPAS100 1279.35 (8.99)   |   LQ45 988.752 (8.67)   |   MBX 1764.22 (8.29)   |   MNC36 335.71 (3.33)   |   PEFINDO25 340.233 (1.9)   |   SMInfra18 325.434 (4.57)   |   SRI-KEHATI 386.573 (5.14)   |  

Bawaslu Ingatkan Bupati/Wali Kota Jangan Jadikan Bansos Covid-19 untuk Politik

Senin, 11 Mei 2020 | 23:13 WIB
Oleh : Laurens Dami / EHD


Serang, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mengingatkan pemerintah kabupaten/kota atau bupati/wali kota di Banten untuk tidak menjadikan bantuan sosial (bansos) bagi terdampak pandemi wabah Covid-19 untuk kepentingan politik.

Untuk diketahui, ada tiga kabupaten/kota di Banten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak yakni Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan. Bawaslu tetap mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyalurkan bansos tanpa embel-embel politik.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi mengaku, pihaknya tidak mempermasalahkan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada mayarakat di tengah Covid-19. Adapun yang perlu dihindari pemberian bansos untuk kepentingan politik.

“Silakan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak Covid-19. Bahkan sangat dianjurkan untuk menyelamatkan warga terdampak. Namun, kami hanya mengingatkan bagi para calon khususnya incumbent, untuk tidak memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik,” ujar Didih, Senin (11/5/2020).

Didih mengajak kepada seluruh bakal calon bupati/wakil bupati dan bakal calon wali kota/wakil wali kota beserta tim kampanye dan simpatisannya di empat kabupaten/kota, melakukan kegiatan politik secara santun dan berintegritas. “Tidak memanfaatkan penderitaan masyarakat terdampak Covid-19 untuk kepentingan politik praktis. Bantuan dapat diberikan tanpa ditempeli stiker bakal pasangan calon,” ujarnya.

Pihaknya melalui Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos di daerah yang melaksanakan Pilkada. “Sampai saat ini baru sebatas imbauan dan pendokumentasian, sambil menunggu kepastian tahapan pelaksanaan Pilkada. Kalau sudah kepastian tahapan, Bawaslu dapat melakukan penindakan sesuai tahapan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengingatkan Bupati Pandeglang yang akan maju kembali sebagai calon petahana di Pilkada nanti agar tidak memanfaatkan bantuan Covid-19 untuk kepentingan Pilkada Pandeglang.

Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi menyampaikan sesuai surat dari Bawaslu RI terkait pencegahan penyalahgunaan untuk bantuan Covid-19, Bawaslu telah melayangkan surat ke Bupati Pandeglang. “Kami bersurat ke bupati untuk tidak menggunakan bantuan itu sebagai alat politik untuk kepentingan pilkada yang rencananya berdasarkan Perpu itu di bulan Desember 2020,” ujar Ade, Senin (11/5/2020).

Ia menjelaskan, meski tahapan Pilkada sempat ditunda karena pandemi virus corona akan tetapi setelah ada Perpu dan surat dari Bawaslu RI maka pengawasan harus tetap dijalankan terutama pada calon petahana. Sebab, di saat seperti ini bantuan untuk masyarakat rawan dipolitisasi untuk kepentingan pemilihan.

“Kami tetap mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan bansos, terutama di tahun politik yang berdasarkan Perpu dilaksanakan pada Desember 2020 ini. Kalau itu murni bantuan ya bantuan tetapi tidak ada unsur politik misalkan mengajak, memberikan bantuan itu dengan iming-iming seperti kalau Pilkada digelar untuk memilih calon bupati tertentu misalkan,” tegasnya.

Terkait adanya tas bergambar bupati dan wakil bupati Pandeglang pada paket sembako yang dibagikan ke warga terdampak Covid-19, Ade mengatakan akan melakukan kajian.

“Bawaslu akan melakukan kajian serius apakah hal tersebut melanggar aturan atau tidak. Nanti kami lihat dulu bentuk stikernya kemudian kami sesuaikan apakah ada dugaan-dugaan dari unsur yang tidak diperbolehkan atau dalam tanda kutip ada penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Ade mengatakan, Bawaslu Pandeglang akan melakukan koordinasi dengan KPU Pandeglang terkait tahapan apa yang saat ini seharusnya dilakukan. Dengan begitu Bawaslu bisa menentukan langkah yang tepat saat menindaklanjuti tas bergambar tadi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kisah Sepasang Lansia yang Sumbangkan Tabungan untuk Covid-19

Mereka mendonasikan masker kain sebanyak 100 buah dan uang tunai sebesar Rp 500.000.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Cegah Pemudik, Petugas Lakukan Pemeriksaan di Perbatasan Lebak

Petugas di posko perbatasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melakukan pemeriksaan pengemudi dan penumpang kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Saut Situmorang Kritik Cara KPK Umumkan Tersangka

Saut mengkritisi rencana pimpinan KPK Jilid V untuk tidak mengumumkan tersangka sebelum menangkapnya.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kuta Bali, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Gempa bumi di Kuta Bali terjadi pukul 19.39 WITA.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Mudik Tetap Dilarang, Dirjen Hubdat Perjelas Aturan Bertransportasi

Kemhub kembali menegaskan mudik dilarang untuk mencegah penyebaran virus corona.

NASIONAL | 9 Mei 2020

Kemhub: Mudik Tetap Dilarang Tanpa Pengecualian

Mudik tetap dilarang. Kriteria pengecualian bepergian hanya yang melakukan kegiatan berhubungan dengan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 6 Mei 2020

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Sumut Terus Meningkat

Jumlah pasien positif virus "corona" (Covid-19) kembali mengalami peningkatan dari 179 orang bertambah menjadi 196 orang.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Soal Aturan Turunan Permenhub, Kemhub Ingatkan Mudik Tetap Dilarang

Aturan turunan Permenhub No. 25 tahun 2020 hanya memperbolehkan masyarakat berkebutuhan mendesak dan tetap melarang kegiatan mudik di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020

Penumpang Maskapai Diminta Datang Empat Jam Sebelum Terbang

Setiap calon penumpang wajib menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan serta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan dan formulir penyelidikan epidemiologi.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Buka Seleksi Jubir dan 5 Jabatan Struktural, KPK Sebar Undangan

KPK membuka seleksi jabatan untuk posisi juru bicara dan 5 jabatan struktural lain. KPK telah menyebar undangan kepada sejumlah institusi untuk berpartisipasi.

NASIONAL | 11 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS