Urgensi Pelibatan TNI Berantas Terorisme Belum Mendesak
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Urgensi Pelibatan TNI Berantas Terorisme Belum Mendesak

Selasa, 12 Mei 2020 | 17:52 WIB
Oleh : Robertus Wardi / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia menjadi pilihan terakhir karena skala ancaman terorisme menurun. Meskipun, radikalisme dan intoleransi meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, tetapi dukungan terhadap ekstrimisme dengan kekerasan sangat rendah di masyarakat Inonesia.

"Pelibatan militer dalam urusan keamanan sebaiknya diminimalisir dan menjadi pilihan terakhir atau the last resort," kata Bonar di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Ia menanggapi beredarnya draf Perpres tentang keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme. Draf itu dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tanggal 4 Mei lalu.

Menurut Bonar, pelibatan TNI baru dilakukan apabila memang dalam penindakan dibutuhkan pengerahan kekuatan yang di atas normal. Apabila masih dalam batas normal, seperti pengintaian, penggalangan, pencegahan, termasuk juga penindakan dalam operasi keamanan terkendali, pelibatan TNI tidak banyak diperlukan.

Keberatan pokok sejumlah kalangan termasuk pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelibatan TNI, kata dia, karena Indonesia memilih extended criminal justice system atau sistim peradilan pidana. Sistem itu diperluas dengan mengedepankan pencegahan sebagai mekanisme hukum menangani terorisme.

TNI, lanjutnya, bukanlah bagian dari law enforcement atau penegak hukum dan sampai sejauh ini pun TNI tetap tidak mau tunduk pada peradilan umum biasa. Padahal di negara yang menghormati supremasi sipil, untuk kasus yang melibatkan anggota tentara dan bukan urusan kedinasan atau kemiliteran, harus dibawa ke peradilan umum.

"Pelibatan militer dalam membantu kepolisian menangani terorisme di banyak negara bukanlah sesuatu yang tabu dan dimungkinkan. Hanya saja pelibatan itu harus terukur dan sesuai dengan kebutuhan atau tingkat skala ancaman. Derajat keterlibatan militer diatur secara seksama dan terinci," tutur Bonar.

Dia menyebutkan, dalam UU TNI jelas diatur bahwa setiap pengerahan TNI harus mendapat persetujuan presiden dan diketahui parlemen. Meskipun pelibatan TNI dalam menangani terorisme dikategorikan sebagai operasi non militer selain perang, tetap harus sesuai dengan mekanisme diatas.

Karena itu, rancangan Perpres yang sedang dibahas di DPR harus fokus tentang skala ancaman seperti apa, kondisi seperti apa, dan bagaimana Komando Operasi Khusus (Koopsus) berkoordinasi dengan Kepolisian ketika skala ancaman dikategorikan genting.

"Sejauh mana skala ancaman terorisme di Indonesia sehingga kemudian TNI sebagai kekuatan pertahanan harus dilibatkan. Apakah ada penguasaan teritori atau serangan terhadap teritori Indonesia. Kemudian apakah pihak kepolisian sebagai penegak hukum telah kewalahan serta perlu mendapat bantuan pelibatan TNI. Ini yang harus diperhatikan dalam pelibatan TNI tersebut," tutup Bonar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


BERITA LAINNYA

Jalani Isoman, Azis Syamsuddin Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaannya

Dalam surat itu, Azis meminta agar KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada 4 Oktober 2021.

NASIONAL | 24 September 2021

Nasib Tenaga Kesehatan Gerald Sokoy di Kiwirok Papua Belum Diketahui

Informasi yang beredar di media sosial juga terungkap bahwa gerombolan bersenjata pimpinan Lamek Taplo akan menyerahkan Sokoy ke keluarga melalui gereja.

NASIONAL | 24 September 2021

Proses Hukum secara Tegas, Aksi Main Hakim Napoleon Bonaparte Berbahaya

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kace, bisa membahayakan apabila tidak diproses hukum secara tegas.

NASIONAL | 24 September 2021

Garuda Bawa Pulang 13 Kura-kura Leher Ular Rote dari Singapura

Mendukung konservasi satwa, Garuda Indonesia menerbangkan 13 kura-kura jenis leher ular Rote (Chelodina mccordi) dari Singapura ke Kupang.

NASIONAL | 24 September 2021

Edukasi Lingkungan Allianz Indonesia Lewat Aksi World Cleanup Day 2021

Partisipasi pada World Cleanup Day 2021 merupakan kelanjutan komitmen, dan kepedulian Allianz Indonesia terhadap lingkungan.

NASIONAL | 24 September 2021

Terima 19.752 Pengaduan Terkait P3K, Ini Rekomendasi PGRI untuk Pemerintah

PGRI berharap pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru.

NASIONAL | 24 September 2021

Kasus Napoleon Aniaya Kace, Kompolnas: Tak Boleh Lagi Ada Kekerasan di Ruang Tahanan

Dikatakan Poengky, lebih disayangkan lagi pelakunya diduga oknum anggota Polri aktif berpangkat jenderal.

NASIONAL | 24 September 2021

Sandiaga Uno Bertemu Tokoh Masyarakat Adat Papua Bahas KBMAP IV

Pada pertemuan terbatas tersebut Sandiaga Uno mendengarkan aspirasi dan masukan dari tokoh masyarakat adat Papua.

NASIONAL | 24 September 2021

BMKG Sajikan Informasi Cuaca di Seluruh Klaster Pertandingan PON Papua

Terlebih penyelenggaraan PON XX 2021 sendiri bertepatan dengan kalender musim penghujan Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Eks Dirut Sarana Jaya Segera Diadili Kasus Korupsi Tanah Munjul

Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

EKONOMI | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings