Menkumham: Pelaksana Perppu Covid-19 Tak Kebal Hukum
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkumham: Pelaksana Perppu Covid-19 Tak Kebal Hukum

Selasa, 12 Mei 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, tidak otomatis menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana Perppu.

Yasonna menjamin, pelaksana Perppu yang melakukan tindak pidana tetap dapat ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Diketahui, sejumlah kalangan, terutama pegiat antikorupsi mengkritik Pasal 27 Perppu yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada hari ini. Pasal 27 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perppu mengenai pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Sementara Ayat 2 pasal itu memberikan imunitas bagi pejabat pemerintah pelaksana Perppu dan Ayat 3 berbunyi segala tindakan yang diambil berdasarkan Perppu bukanlah objek gugatan yang bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Yasonna mengatakan, Pasal 27 Perppu tersebut hanya memberikan jaminan kepada pelaksana Perppu agar tidak ragu mengambil keputusan. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi membutuhkan keputusan yang cepat.

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perppu ini. Pasal 27 pada Perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana Perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," kata Yasonna dalam keterangan pers, Selasa (12/5/2020).

Yasonna mengingatkan, pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Dengan demikian, pelaku korupsi terhadap anggaran penanganan Covid-19 dapat diproses berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Apalagi, Pasal 2 UU Tipikor menegaskan, korupsi saat bencana dapat dijatuhi hukuman mati.

“Jangan lupa bahwa Presiden telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Karena itu, korupsi terhadap dana anggaran Covid-19 dapat ditindak sesuai Pasal 2 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati,” tegasnya.

Yasonna menekankan dengan atau tanpa Pasal 27 Perppu, tidak ada istilah kebal hukum bagi pelaku korupsi. Ditegaskan, koruptor harus tetap diproses secara hukum.

"Ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," katanya.

Yasonna menjelaskan, klausul tidak dapat dituntut seperti di dalam Perppu No 1 Tahun 2020 bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Klausul ini, katanya pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3.

"Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana," katanya.

Selain itu, Yasonna menyebut Perppu 1 Tahun 2020 diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi yang genting dan memaksa.

Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil tindakan penting dan butuh dana besar yang mencapai Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Anggaran ini, kata Yasonna sebelumnya tidak ada di dalam APBN 2020, namun pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat. Untuk itu, perlu diterbitkan Perppu sebagai payung hukum bagi penyediaan anggaran tersebut.

"Justru keliru bila anggaran ini langsung dikeluarkan tanpa adanya dasar hukum. Karena itulah Perppu ini harus ada, untuk memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dipagari agar tidak bisa korupsi. Semua ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Total anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Yasonna membantah anggapan bahwa perppu mengabaikan hak anggaran yang dimiliki oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, Perppu tetap harus melalui persetujuan DPR sebelum ditetapkan menjadi UU.

"Saya justru mengapresiasi DPR yang sepaham dengan pemerintah untuk melihat Corona ini sebagai bencana dan setuju bahwa ada kebijakan membantu rakyat yang mesti ditempuh pemerintah. Semangatnya sama, yakni untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Physical Distancing Pasar Rakyat Jateng Diapresiasi Presiden

Pasar diminta tetap berjalan, namun dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

NASIONAL | 12 Mei 2020

KA Luar Biasa di Stasiun Tawang, Banyak Kursi Kosong

Pada hari pertama pemberlakuan angkutan Kereta Luar Biasa (KLB), Selasa (12/5/2020), terpantau ada dua perjalanan KLB di Stasiun Tawang, namun sangat sepi.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Pembukaan Tempat Ibadah Tergantung Situasi Pandemi Covid-19

Selama pandemi virus corona masih menjadi sebuah ancaman yang membahayakan, maka tempat ibadah tidak dapat dibuka untuk publik.

NASIONAL | 12 Mei 2020

KPK Tak Temukan Bukti Valid Harun Masiku Sudah Meninggal

KPK mengaku tak menemukan bukti valid atas informasi MAKI yang menyebut caleg PDIP Harun Masiku telah meninggal dunia.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Ditjen PPKL KLHK Kembali Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Pandemi

Karliansyah mengatakan, tujuan kegiatan saat ini adalah menitipkan bantuan kepada komunitas yang tepat sehingga bantuan diberikan juga tepat sasaran.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Pandemi Covid-19, Pengerjaan Jalan Tol Japek II Selatan Ditunda

Pengerjaan Jalan Tol Japek II Selatan ditunda akibat pandemi Covid-19. Meski begitu, Jasa Marga akan tetap menyelesaikan fungsional Japek Selatan.

NASIONAL | 12 Mei 2020

PSBB Diperlonggar Juli, Doni Monardo: Jangan Terburu-buru

Setiap daerah memiliki laju penurunan dan penambahan kasus positif corona yang bervariasi atau berbeda.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Jasa Marga Catat Tren Penurunan Lalu Lintas 62,5 Persen

PT Jasa Marga mencatat tren penurunan lalu lintas arus mudik di masa pandemi Covid-19 sebesar 62,5 persen.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Denpasar Terapkan PKM

PKM yang digagas Wali Kota Denpasar melalui Perwali guna mencegah penyebaran Covid-19 ini sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Bali.

NASIONAL | 12 Mei 2020

UI Terima Bantuan 1.000 Paket Sembako dari Bank Mayapada

Paket sembako tersebut akan didistribusikan kepada karyawan golongan satu di lingkungan di UI.

NASIONAL | 12 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS