Rancangan Perpres Pelibatan TNI Memberantas Terorisme Melampaui Kewenangan

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Memberantas Terorisme Melampaui Kewenangan
Prajurit TNI melakukan latihan penanggulangan terorisme Satgultor pada Selasa (9/4/2019) di area venue Jet Ski dan Hotel Mercure, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara (Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus)
Robert Wardy / WM Senin, 11 Mei 2020 | 16:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, draf Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) tentang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme yang disusun pemerintah keluar jalur dan melampaui substansi norma UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya Pasal 43 I.

Ayat 1 dari pasal tersebut menyatakan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam ayat 2 disebut dalam mengatasi aksi terorisme, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

“Apa yang disajikan dalam RPerpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru. Itu melanggar konstitusi atau UUD Negara 1945, Pasal 30, ayat (4) yang menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang,” kata Hendardi, di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Ia menanggapi, beredarnya RPerpres tentang pelibatan TNI yang dikirim Menteri Hukum dan HAM ke DPR pada 4 Mei lalu. Dia menjelaskan, bila mengacu pada Pasal 43 I, yang seharusnya disusun oleh pemerintah adalah menyusun kriteria dan skala ancaman, jenis-jenis terorisme, teritori tindak pidana terorisme, prosedur-prosedur pelibatan, termasuk mekanisme perbantuan terhadap Polri, dan akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.

Di luar lingkup itu, RPerpres adalah baseless alias tidak memiliki dasar hukum.

Dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan TNI hanya bisa dijalankan atas dasar kehendak politik negara. Artinya, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang harus berdasar pada Keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR.

Menurutnya, RPerpres yang disusun justru mengukuhkan peran TNI secara permanen dengan memberi tugas TNI memberantas terorisme secara berkelanjutan. RPerpres memberi pelibatan TNI dari hulu ke hilir, di luar kerangka criminal justice system, dengan pendekatan operasi territorial. Kemudian memberikan justifikasi pada penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan dana penyelenggaraan otonomi daerah.

“Draf Perpres mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang,” tegas Hendardi.

Dia melihat cara penyelundupan hukum yang diadopsi dalam RPerpres mengancam supremasi konstitusi, mengikis integritas hukum nasional dan mengancam kebebasan sipil warga.

RPerpres berpotensi mensabotase tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang merupakan leading sector dalam pencegahan dan pemulihan atau deradikalisasi. RPerpres juga merusak pemberantasan terorisme dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang selama ini dijalankan oleh Polri.

Dia mengutip salah satu tugas TNI dalam RPerpres tersebut yaitu pelaksanaan operasi teritorial dalam rangka penangkalan. Tugas itu diatur pada Pasal 4 ayat (2) berupa pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial. Menurut Hendardi, rumusan operasi teritorial ini menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil warga.

Rumusan model ini hanya menggambarkan kehendak memupuk anggaran dan mengokohkan kembali supremasi militer dalam kehidupan sipil.

“DPR dan Presiden Jokowi harus menolak RPerpres ini. Apalagi dibahas di tengah Pandemi Covid-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat. Memaksa mengesahkan RPerpres dengan rumusan sebagaimana draf yang beredar, dapat dikualifikasi melanggar UU dan melanggar Konstitusi,”  kata Hendardi.



Sumber: BeritaSatu.com