Rancangan Perpres Pelibatan TNI Memberantas Terorisme Melampaui Kewenangan
INDEX

BISNIS-27 538.843 (8.78)   |   COMPOSITE 6321.86 (82.97)   |   DBX 1200.53 (9.51)   |   I-GRADE 184.241 (4.83)   |   IDX30 532.439 (10.07)   |   IDX80 142.581 (2.97)   |   IDXBUMN20 424.518 (11.04)   |   IDXESGL 148.639 (1.81)   |   IDXG30 144.207 (2.95)   |   IDXHIDIV20 468.297 (8.38)   |   IDXQ30 151.63 (2.78)   |   IDXSMC-COM 289.047 (3.73)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (11.48)   |   IDXV30 145.782 (3.4)   |   INFOBANK15 1071.04 (20.7)   |   Investor33 457.812 (7.26)   |   ISSI 186.628 (2.17)   |   JII 657.942 (10.33)   |   JII70 230.141 (3.66)   |   KOMPAS100 1272.98 (22.45)   |   LQ45 989.051 (20.38)   |   MBX 1747.76 (24.33)   |   MNC36 338.242 (5.3)   |   PEFINDO25 338.749 (2.08)   |   SMInfra18 324.227 (4.94)   |   SRI-KEHATI 391.331 (6.09)   |  

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Memberantas Terorisme Melampaui Kewenangan

Senin, 11 Mei 2020 | 16:43 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, draf Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) tentang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme yang disusun pemerintah keluar jalur dan melampaui substansi norma UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya Pasal 43 I.

Ayat 1 dari pasal tersebut menyatakan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam ayat 2 disebut dalam mengatasi aksi terorisme, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

“Apa yang disajikan dalam RPerpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru. Itu melanggar konstitusi atau UUD Negara 1945, Pasal 30, ayat (4) yang menyatakan TNI adalah alat pertahanan yang melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang,” kata Hendardi, di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Ia menanggapi, beredarnya RPerpres tentang pelibatan TNI yang dikirim Menteri Hukum dan HAM ke DPR pada 4 Mei lalu. Dia menjelaskan, bila mengacu pada Pasal 43 I, yang seharusnya disusun oleh pemerintah adalah menyusun kriteria dan skala ancaman, jenis-jenis terorisme, teritori tindak pidana terorisme, prosedur-prosedur pelibatan, termasuk mekanisme perbantuan terhadap Polri, dan akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.

Di luar lingkup itu, RPerpres adalah baseless alias tidak memiliki dasar hukum.

Dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan TNI hanya bisa dijalankan atas dasar kehendak politik negara. Artinya, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang harus berdasar pada Keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR.

Menurutnya, RPerpres yang disusun justru mengukuhkan peran TNI secara permanen dengan memberi tugas TNI memberantas terorisme secara berkelanjutan. RPerpres memberi pelibatan TNI dari hulu ke hilir, di luar kerangka criminal justice system, dengan pendekatan operasi territorial. Kemudian memberikan justifikasi pada penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan dana penyelenggaraan otonomi daerah.

“Draf Perpres mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang,” tegas Hendardi.

Dia melihat cara penyelundupan hukum yang diadopsi dalam RPerpres mengancam supremasi konstitusi, mengikis integritas hukum nasional dan mengancam kebebasan sipil warga.

RPerpres berpotensi mensabotase tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang merupakan leading sector dalam pencegahan dan pemulihan atau deradikalisasi. RPerpres juga merusak pemberantasan terorisme dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang selama ini dijalankan oleh Polri.

Dia mengutip salah satu tugas TNI dalam RPerpres tersebut yaitu pelaksanaan operasi teritorial dalam rangka penangkalan. Tugas itu diatur pada Pasal 4 ayat (2) berupa pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial. Menurut Hendardi, rumusan operasi teritorial ini menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil warga.

Rumusan model ini hanya menggambarkan kehendak memupuk anggaran dan mengokohkan kembali supremasi militer dalam kehidupan sipil.

“DPR dan Presiden Jokowi harus menolak RPerpres ini. Apalagi dibahas di tengah Pandemi Covid-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat. Memaksa mengesahkan RPerpres dengan rumusan sebagaimana draf yang beredar, dapat dikualifikasi melanggar UU dan melanggar Konstitusi,” kata Hendardi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Minta Bupati dan Wali Kota di Bengkulu Perkuat Cegah Penularan Covid-19

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta para bupati dan wali kota di daerah ini untuk memperkuat pencegahan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Penggugat Senang DPR Sahkan Perppu 1/2020

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) senang atas disahkannya Perppu 1/2020 menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR

NASIONAL | 12 Mei 2020

KPK Fasilitasi Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Perkara Korupsi Jiwasraya

Pelimpahan berkas dan barang bukti ke tahap penuntutan atau tahap II terhadap tiga tersangka kasus Jiwasraya di antaranya dilakukan di Rutan KPK.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Direksi PTPN XII Alihkan THR untuk Bantuan Kemanusiaan

PTPN XII menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19.

NASIONAL | 12 Mei 2020

RS Akademik UGM Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran 2020

Progres pembangunan RS Akademik UGM sebagai RS rujukan penanganan Covid-19 di Yogyakarta telah mencapai 60 persen dan diperkirakan selesai sebelum Lebaran 2020.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Mahfud MD: Pungli Tidak Merugikan Uang Negara tetapi Merugikan Masyarakat

Menurut Mahfud MD, suap juga jenis korupsi dan tidak harus diartikan merugikan keuangan negara.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Bantuan Sembako Astra Financial untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Capai Rp 13,5 Miliar

Lima Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Astra Financial secara bertahap menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 senilai Rp 13,578 miliar

NASIONAL | 12 Mei 2020

Warga Bengkulu Positif Covid-19 Bertambah 3 Kasus

Penambahan 3 kasus virus corona berasal dari Kota Bengkulu 1 kasus dan 2 kasus dari Kabupaten Kau

NASIONAL | 12 Mei 2020

16 Pasien Positif Covid-19 di Bengkulu Jalani Isolasi Mandiri di Rumah

Mereka terpapar virus corona tetapi kondisi fisiknya segar bugar, sehingga tidak perlu diisolasi di rumah sakit.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Pandemi Covid-19, UMKM di Semarang Bertahan Kendati Sepi Pembeli

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencoba bertahan meski omzet menurun karena pandemi Covid-19.

NASIONAL | 12 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS