Work From Home ASN Diperpanjang Hingga 29 Mei

Work From Home ASN Diperpanjang Hingga 29 Mei
Ilustrasi aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 13 Mei 2020 | 12:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara ASN) bekerja di rumah (work from home/WFH) hingga 29 Mei 2020. Kebijakan ini sebagai respons atas upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas SE Menteri PAN dan RB 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Diperpanjang hingga 29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait status keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian PAN dan RB Dwi Wahyu Atmaji, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Evaluasi Sistem Akuntabilitas dan Zona Integritas Tetap Berjalan

Atmaji mengatakan, melalui SE tersebut diberitahukan agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaiaan sistem kerja di instansinya, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPK pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN. "PPK dapat menentukan ASN yang bertempat tinggal di wilayah PSBB untuk menjalankan WFH selama masa PSBB," jelas Atmaji.

Atmaji menjelaskan bahwa SE sebelumnya yaitu 19/2020 dan 50/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE yang baru saja terbit, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Perpanjangan WFH ini dilakukan dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden (Keppres) 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com