Work From Home ASN Diperpanjang Hingga 29 Mei
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Work From Home ASN Diperpanjang Hingga 29 Mei

Rabu, 13 Mei 2020 | 12:27 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara ASN) bekerja di rumah (work from home/WFH) hingga 29 Mei 2020. Kebijakan ini sebagai respons atas upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas SE Menteri PAN dan RB 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Diperpanjang hingga 29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan dengan keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait status keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian PAN dan RB Dwi Wahyu Atmaji, Rabu (13/5/2020).

Atmaji mengatakan, melalui SE tersebut diberitahukan agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaiaan sistem kerja di instansinya, tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPK pada instansi pemerintah diminta melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN. "PPK dapat menentukan ASN yang bertempat tinggal di wilayah PSBB untuk menjalankan WFH selama masa PSBB," jelas Atmaji.

Atmaji menjelaskan bahwa SE sebelumnya yaitu 19/2020 dan 50/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE yang baru saja terbit, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Perpanjangan WFH ini dilakukan dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden (Keppres) 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pandemi Covid-19, Kemsos Perkuat Layanan Dukungan Psikososial

Mensos Juliari Batubara mendorong jajarannya untuk memperkuat program layanan psikososial dalam mengatasi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 13 Mei 2020

Menkes Setujui PSBB Palembang dan Prabumulih

Gubernur Sumsel Herman Deru akan menginstruksikan masing-masing wali kota untuk membuat peraturan kepala daerah.

NASIONAL | 13 Mei 2020

Program Sayuran bagi Rakyat Harus Diperbanyak untuk Lawan Covid-19

Masyarakat harus saling membantu dan bersinergi sekaligus berinovasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Memberantas Terorisme Melampaui Kewenangan

Ketua Setara Institute Hendardi menilai, draf Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) tentang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme keluar jalur

NASIONAL | 11 Mei 2020

Gubernur Minta Bupati dan Wali Kota di Bengkulu Perkuat Cegah Penularan Covid-19

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta para bupati dan wali kota di daerah ini untuk memperkuat pencegahan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Penggugat Senang DPR Sahkan Perppu 1/2020

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) senang atas disahkannya Perppu 1/2020 menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR

NASIONAL | 12 Mei 2020

KPK Fasilitasi Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Perkara Korupsi Jiwasraya

Pelimpahan berkas dan barang bukti ke tahap penuntutan atau tahap II terhadap tiga tersangka kasus Jiwasraya di antaranya dilakukan di Rutan KPK.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Direksi PTPN XII Alihkan THR untuk Bantuan Kemanusiaan

PTPN XII menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19.

NASIONAL | 12 Mei 2020

RS Akademik UGM Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran 2020

Progres pembangunan RS Akademik UGM sebagai RS rujukan penanganan Covid-19 di Yogyakarta telah mencapai 60 persen dan diperkirakan selesai sebelum Lebaran 2020.

NASIONAL | 12 Mei 2020

Mahfud MD: Pungli Tidak Merugikan Uang Negara tetapi Merugikan Masyarakat

Menurut Mahfud MD, suap juga jenis korupsi dan tidak harus diartikan merugikan keuangan negara.

NASIONAL | 12 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS