KCN Optimistis Tak Akan Dipailitkan

KCN Optimistis Tak Akan Dipailitkan
Dirut PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi didampingi kuasa hukumnya Agus Trianto memberikan keterangan pers usai sidang PKPU di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2020) (Foto: Majalah Investor / uthan a rachim)
Fajar Widhiyanto / FW Rabu, 13 Mei 2020 | 19:58 WIB

PT Karya Citra Nusantara (KCN) belum lama menarik nafas lega setelah sengketanya dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) persero terkait pengelolaan Pelabuhan Marunda akhirnya dibatalkan lewat kasasi di Mahkamah Agung (MA), medio September 2019 lalu.

Belakangan KCN harus kembali berhadapan dengan sejumlah pihak yang berusaha memailitkannya. Uniknya, KCN kini berhadapan dengan mantan kuasa hukumnya yang berhasil memenangkan kasasi di Mahkamah Agung, yakni pengacara Juniver Girsang.

Sedikit cerita saja, kasus bermula saat kesepakatan antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku pemilik hak pengelolaan Pelabuhan Marunda dijalin 2004 silam. Dalam kesepakatan itu, PT KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Drain hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter.

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya. Selain itu, meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun.

KBN berhasil memenangkan perkara atas KCN di PN Jakarta Utara, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas keputusan tersebut, KCN mengajukan kasasi ke MA, dengan No Register: 2226 K/PDT/2019, dan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan KCN melalui kuasa hukumnya Juniver Girsang.

Nah, kasus antara KCN dan mantan pengacaranya ini mengemuka ketika Juniver Girsang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) atas PT Karya Citra Nusantara (KCN). Tuntutan itu dilayangkan karena KCN dinilai tidak mau membayar success fee sebesar US$ 1 juta saat menghadapi permasalahan hukum dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Namun, PT KCN telah membayar lawyer fee kepada Juniver sebesar US$ 250.000. “Berdasarkan dokumen yang ada, pemohon mengajukan gugatan sebesar 900.000 dollar AS untuk success fee, sedangkan sisanya sebesar 100.000 dollar AS di-split atau pemohon mengalihkan hak tagih kepada pihak ketiga,’’ ujar Agus Trianto sebagai Kuasa Hukum PT KCN beberapa waktu lalu (29/4/2020).

Kasus ini terus bergulir setelah sejumlah pertemuan antara para pihak kreditor dan debitor dalam hal ini KCN. Pada pertemuan dua pihak yang dilangsungkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (13/5), PT KCN tampaknya bisa kembali berharap bahwa upaya pemailitan oleh beberapa pihak atas perusahaan tampaknya akan kandas.

Pasalnya dalam voting yang digelar di dalam ruang pertemuan, sebanyak empat kreditur atau mewakili 66,67% pihak menyataan setuju atas rancangan perdamaian yang disampaikan oleh debitur, atau PT KCN. Sementara itu dua kreditur atau 33,33% pihak menyatakan tidak setuju.

Kedua kreditur yang menyatakan tidak menerima rancangan perdamaian yang diajukan KCN adalah Juniver Girsang dan Brurtje Maramis.

Dalam pertemuan dua pihak yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Makmur SH, dibacakan sejumlah tagihan yang diakui, serta yang tidak bisa diakui dengan alasan validitas. Daftar tagihan yang dibacakan oleh Pengawas PKPU KCN, Patra M Zen, disebutkan bahwa piutang pertama berasal dari Juniver Girsang dengan tagihan yang diakui berupa tagihan pokok sebesar Rp14.771.700, dan merupakan tagihan kongkuren. Berikutnya tagihan Brurtje Maramis, adalah tagihan pokok sebesar Rp1.641.300.000 dengan status diakui.

Sementara untuk tagihan Kawasan Berikat Nusantara persero, jumlah tagihan dividen yang ditetapkan berdasarkan RUPS belum diterima pengurus, sehingga jumlah tagihannya tidak diakui.

“Tagihan sebesar Rp114.223.000.000, jumlah ini belum bisa dimasukkan dalam daftar tagihan dividen karena masih harus menunggu RUPS, dan belum diterima pengurus,” kata Patra.

Berikutnya tagihan PT Karya Kimtek Mandiri, tagihan kongkuren yang diakui sebesar Rp1.848.000.000, lalu tagihan dari PT Pelayaran Karya Teknik Operator sebesar Rp8.382.000.000 dinyatakan diakui dan bersifat kongkuren. Selanjutnya tagihan PT Karya Teknik Utama, berupa tagihan dividen tidak bisa diakui karena harus berdasarkan RUPS, yang juga tagihan total sebesar Rp162.680.500.000 dimasukkan dalam daftar piutang.

Tagihan ketujuh dari Yevgeni Yesyurun Law Office, mengenai tagihan success fee atas PT KCN terkait dengan permohonan kembali (PK) atas perkara 2226 K/PDT/2019 Kasasi, tidak dimasukkan dalam daftar piutang, “Karena tagihan success fee belulm dapat ditagih tergantung amar putusan permohonan kembali (PK) Kasasi. Jumlah tagihan yang diakui dari Yevgeni sebesar Rp40.211.850.000,” lanjut Patra.

Mengenai hasil voting, empat debitur menjadi pihak yang setuju dengan rancanangan perdamaian yang diajukan Debitur, dan dua kreditur menyatakan tidak setuju “Pihak kreditur yang setuju mewakili 66,67% dari total enam kreditur, sementara yang tidak setuju 33,33%. Sementara berdasarkan jumlah suara 12.549, yang menyatakan setuju dan 1.641 menyatakan tidak setuju. Komposisi persentase suara yang menyatakan setuju sebanyak 88,43% sedangkan suara yang tidak setuju sebesar 11,57%,” lanjut Patra M Zen.

Dua kreditur, yakni Juniver Girsang dan Brurtje Maramis lewat kuasa hukumnya menyatakan menolak hasil voting. Berdasarkan surat-surat keberatan yang diajukan pada 6 Mei 2020 serta berdasar rapat-rapat kreditur yang sebelumnya, pihaknya menduga adanya penggelembungan nilai tagihan, sebagaimana laporan polisi yang dibuat PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) yang menduga adanya tindak pidana penggelembungan nilai oleh kreditur yang terafiliasi dengan debitur. Atas pertimbangan ini, pihak kuasa hukum Juniver Girsang dan Brurtje Maramis meminta Hakim Pengawas untuk tidak menindaklanjuti proses perdamaian.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh kuasa hukum debitor PT KCN, Agus Trianto, yang menyebutkan bahwa pelaporan dugaan pidana kepada kliennya bukanlah domain dari proses PKPU yang saat ini tengah berlangsung.

“Kalau ada dugaan konspirasi, itu sangat jauh. Karena perjalanannya harus dibuktikan oleh pemohon. Namun apabila dugaan itu tidak terbukti, maka klien kami akan menggunakan hak-hak hukummnya untuk menuntut balik,” tandas Agus.

Menurut Agus, proses PKPU saat ini telah melewati prosedur hukum, sehingga tidak mungkin tagihan bisa diterima tanpa ada pendukung yang jelas.

Usai pertemuan dua pihak, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyatakan apresiasinya atas kepemimpinan hakim pengawas yang secara tegas bisa memimpin jalannya perumusan dalam rangka upaya perdamaian dengan para kreditur.

“Tanpa bermaksud mendahului, dari hasil voting tadi, KCN sudah berhasil mengatasi pihak-pihak yang berkolaborasi untuk mempailitkan KCN. Karena KCN tidak layak di-PKPU. Kami tak pernah wan prestasi,” kata Widodo.

Widodo juga menyatakan pihaknya berkomitmen sejak sidang PKPU terdahulu, kendati pihaknya menolak disebut wan prestasi. “Para pemegang saham juga tidak perlu khawatir, karena dana untuk membayar tagihan menggunakan dana pemilik saham utama PT KCN, yakni PT Karya Teknik Utama, dan tidak akan merugikan siapapun,” tandas Widodo.



Sumber: BeritaSatu.com