Dewan Pers Dorong Tujuh Insentif Bisnis Industri Media

Dewan Pers Dorong Tujuh Insentif Bisnis Industri Media
Ilustrasi media cetak (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / JAS Kamis, 14 Mei 2020 | 16:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pers bersama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mengeluarkan tujuh butir insentif bisnis industri media. Kampanye bersama ini dalam rangka membantu industri media di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi tujuh butir insentif yang kita perjuangkan ini aspirasi dari masyarakat pers. Ini juga diperjuangkan oleh organisasi dan asosiasi serupa di berbagai negara. Ini sangat mendesak karena situasinya semakin memprihatinkan untuk industri pers kita,” kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Hal itu disampaikan Agus dalam diskusi virtual bertajuk “Selamatkan Warga, UMKM, Dunia Usaha, dan Pers Indonsia”, Kamis (14/5/2020). “Semua menyadari pandemi ini melahirkan krisis ekonomi yang juga berdampak pada industri media nasional,” ujar Agus.

Menurut Agus, diperlukan upaya bersama untuk merespons kondisi sekarang. Agus menegaskan kampanye bersama akan terus dilanjutkan. “Ini aspirasi di tingkat nasional dan daerah yang harus terus disuarakan,” ucap Agus.

Pada kesempatan itu, Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers Pusat, Januar P Ruswita, menyatakan pandemi membuat industri media cukup terpukul, bahkan terpuruk. “Bisa dikatakan pendapatan terjun bebas, sedangkan biaya operasional juga harus tetap dikeluarkan,” kata Januar.

Berikut tujuh butir insentif bisnis industris media yang dibacakan Januar:

1. Mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialiasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

2. Mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kg komoditas tersebut.

3. Mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30 persen dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020.

4. Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah atau berjangka panjang melalui bank BUMN untuk perusahaan pers.

5. Mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft dan lain-lain. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan insitusi jurnalisme di negeri ini.



Sumber: BeritaSatu.com