Pemprov Jambi Belum Berniat Terapkan PSBB

Pemprov Jambi Belum Berniat Terapkan PSBB
Sejumlah warga beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan masker dikawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Radesman Saragih / LES Jumat, 15 Mei 2020 | 15:13 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Provinsi Jambi dinilai belum layak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kendati penyebaran Covid-19 di daerah tersebut meluas dan kasus positifnya terus bertambah.

Jambi belum perlu menerapkan PSBB karena dari segi epidemologi, angka mortalitas atau kematian akibat Covid-19 di daerah itu belum ada. Selain itu angka kesembuhan pasien positif Covid-19 di daerah itu juga termasuk baik.

Hal tersebut dikatakan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Sudirman di Jambi, Jumat (15/5/2020) terkait wacana PSBB di daerah tersebut.

Menurut Sudirman, berdasarkan kajian tim peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi, PSBB di Kota Jambi, Kota Sungaipenuh dan sembilan kabupaten di provinsi itu belum layak menerapkan PSBB karena kasus penyebaran dan penanganan Covid-19 di daerah tersebut masih terkendali.

Selain itu, bila PSBB di Jambi dilakukan, biayanya sangat tinggi, mencapai Rp 204 triliun. Aspek ekonomi tersebut juga perlu menjadi pertimbangan untuk melaksanakan PSBB di daerah itu.

"Melihat dari kajian tim peneliti Balitbangda Provinsi Jambi, Provinsi Jambi belum saatnya menerapkan PSBB. Seandainya PSBB diterapkan, kita juga perlu mengkaji aspek ekonomi, segi sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi untuk Provinsi Jambi saat ini belum perlu menerapkan PSBB,"katanya.

Sudirman menjelaskan, Pemprov Jambi Jambi telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19. Upaya tersebut antara lain melalui Surat Edaran Gubernur Jambi dan beberapa kali imbauan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19.

Sudirman mengharapkan agar upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Jambi dilakukan lebih intensif. Kemudian kesadaran masyarakat menjalankan imbauan pemerintah tentang pengurangan kegiatan di luar rumah, bepergian, penggunaan masker cuci tangan pakai sabun perlu ditingkatkan.

"Pemerintah daerah juga akan lebih intensif melacak adanya klaster-klaster baru Covid-19. Dengan demikian pemutusan rantai penyebaran Covid-19 dapat dipercepat,”katanya.

Sementara itu, Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Azrin mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelitian pandemi Covid- 19 di Jambi mulai 31 Maret hingga 14 April 2020. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Jambi belum layak menerapkan PSBB karena angka kematian akibat Covid-19 di Jambi belum ada dan angka kesembuhan tergolong baik.

“Sejak Maret – Mei ini, sudah tiga orang pasien positif Covid-19 di Jambi yang sembuh. Selain itu bila PSBB diterapkan di Jambi, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 204 triliun. Jadi biaya tersebut tidak sebanding dengan kondisi kasus Covid-19 di Jambi,”katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah mengatakan, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Provinsi Jambi sebanyak 93 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 55 orang dan positif Covid-19 (66 orang), uji swab 24 orang, negatif uji swab (6 orang), dan sembuh tiga orang.

 



Sumber: BeritaSatu.com