Peruri Siap Dukung KKP dan IPB Kembangkan Big Data Berbasis Blockchain

Peruri Siap Dukung KKP dan IPB Kembangkan  Big Data  Berbasis  Blockchain
Suasana diskusi daring tentang big data berbasis blockchain. (Foto: istimewa / istimewa)
Yuliantino Situmorang / YS Sabtu, 16 Mei 2020 | 18:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Peruri sebagai BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) siap membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengembangan big data berbasis blockchain. Bantuan itu diimplementasikan dengan menerbitkan sertifikat digital pada 414 pendaftar yang juga ikut dalam diskusi daring zoom!nar Penerapan Teknologi Blockchain.

Dalam keterangan tertulis yang diterima SP di Jakarta, Sabtu (16/5/2020) disebutkan, seminar itu menghadirkan pembicara Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo, serta Rektor IPB Arif Satria. Seminar itu untuk mencari terobosan kesempatan pengembangan industri perikanan dan hasil laut di tengah pandemi yang tengah melanda dunia. Peserta yang ikut tanpa biaya lantas mendapatkan sertifikat digital yang diterbitkan oleh Peruri.

“Apa yang kami lakukan hari ini melalui produk sertifikat digital dan tanda tangan digital, adalah contoh nyata bagaimana teknologi digital yang kami miliki dapat membantu masyarakat dan dunia usaha menjalankan kegiatan usahanya di tengah wabah yang melanda. Sebagai BUMN yang bergerak dalam bisnis percetakan sekuriti dan penjamin keaslian (dokumen) sejak awal berdirinya pada 1971, Peruri akan terus hadir dengan teknologi terkini dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah,” ujar Direktur Utama Peruri Dwina Septiana Wijaya.

Menurut dia, penerapan teknologi blockchain yang terjamin keaslian data dan dokumennya adalah satu hal yang menjadi spesialisasi Peruri. Saat ini, Peruri adalah satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Pasti bisa kami bantu dalam pengembangan industri perikanan dan hasil laut nasional,” terang Dwina.

Sementara itu, dalam pembukaannya Rachmat Gobel menjelaskan, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan senilai US$ 1,33 juta mengingat 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

“Masa pandemi ini menyadarkan kita semua untuk dapat memperkuat landasan ekonomi negara. Seluruh unsur mulai dari pemerintah, universitas, swasta, komunitas dan rakyat harus bersatu memperbaiki grand design yang untuk memberikan nilai tambah, utamanya pada sektor pertanian dan perikanan, demi tercapainya ketahanan pangan nasional yang solid,” jelas Rachmat.

Ia menambahkan, menghadapi masa sulit seperti ini, semua pihak harus siap.

"Kita harus mampu menjadikan kesulitan yang dihadapi ini menjadi peluang. Saran saya kepada pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi perizinan investasi, mempermudah akses pendanaan kepada nelayan yang mayoritas adalah pengusaha mikro serta kecil menegah dan pemberdayaan koperasi yang maksimal,” kata Rachmat.

Sementara itu, Nilanto Perbowo menegaskan, sesungguhnya sektor perikanan tidak terlalu terimbas seperti sektor-sektor ekonomi lain di masa pandemi ini.

“Bersama aparat terkait, KKP harus terus lanjut menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan Indonesia sangat berlimpah, nelayan kita harus menjadi tuan rumah di negara nya sendiri,” tegas Nilanto.

Ia menambahkan, saat pandemi ini, diharapkan pemerintah provinsi dapat turut aktif bermitra dengan pemerintah pusat untuk pengembangan dan pemanfaatan sektor perikanan.

Pada kesempatan itu, Arif Satria menekankan pentingnya pemerintah untuk membantu akses pasar melalui penyediaan data terpadu berbasis blockchain.

“Kendala logistik harus segera terpecahkan agar distribusi produk tidak tersendat. Penyerapan produk perikanan dan penyelesaian masalah logistik perlu mulai secara serius dilakukan dengan basis teknologi blockchain,” imbau Satria.



Sumber: Suara Pembaruan