Indonesia Bisa Bekerja Kembali, Ini Kisi-kisinya

Indonesia Bisa Bekerja Kembali, Ini Kisi-kisinya
Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman (kanan) beserta moderator Fitri Hari memaparkan hasil riset Indonesia Bisa Bekerja Kembali di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). (Foto: istimewa / istimewa)
Yuliantino Situmorang / YS Sabtu, 16 Mei 2020 | 19:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny memperkirakan pada Juni 2020, secara bertahap, dengan mematuhi lima kisi-kisi, Indonesia saatnya memulai kembali bekerja di luar rumah.

“Sudah kurang lebih lima pekan, sejak pertama kali PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan di Indonesia (Jakarta pertama kali mulai 10 April 2020), aktivitas warga dan bisnis dibatasi melalui aturan PSBB. Kini data nasional menunjukan bahwa tren penambahan kasus baru terlihat mulai mendatar atau statis di kurva, di sejumlah wilayah justru trennya mulai menurun. Namun, sebaliknya dampak negatif terhadap ekonomi memuncak. Data menunjukan peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur peneliti LSI Denny JA Ikrama Masloman dalam paparan hasil riset LSI Denny JA yang digelar secara daring di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Dalam paparan tertulisnya disebutkan, riset dilakukan dengan metode kualitatif yaitu studi data sekunder periode. Tiga sumber data yang digunakan, data Gugus Tugas, Worldometer, dan data WHO.

Ia memaparkan, pihaknya menemukan, Indonesia telah memenuhi syarat untuk membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi. Namun, tak bisa dilakukan secara serentak, tapi bertahap. Sebab, grafik kasus setiap wilayah berbeda-beda, setelah PSBB diberlakukan.

Wilayah yang sudah layak dibuka kembali, termasuk Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dibukanya kembali tak berakibat pada makin terpaparnya warga terhadap penyakit Covid-19 dan tak makin terkaparnya ekonomi rumah tangga dan nasional Indonesia.

Dikatakan, dibukanya kembali pembatasan sosial (PSBB) dan warga bisa kembali beraktifitas bukannya tanpa alasan.

LSI Denny JA menemukan setidaknya ada tiga latar belakang atau landasan mengapa Indonesia perlu bekerja kembali secepatnya.

Pertama, sebelum Indonesia, telah banyak negara di dunia yang telah membuka kembali aktifitas warga dan ekonominya. Pada April, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, Norwegia, Denmark, dan Yunani telah melonggarkan kebijakan “lockdown”-nya. Pada awal Mei, diikuti negara Eropa lain seperti Portugal, Spanyol, Belgia, Italia, dan Prancis.

Di antara negara-negara tersebut, Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman adalah negara yang diawal pandemi memiliki kasus positif dan meninggal paling banyak di Eropa. Negara-negara tersebut membuka kembali pembatasan sosial setelah mereka melewati puncak pandemi, yang terlihat dari data kurva kasus harian yang menurun.

Ia menambahkan, dalam kebijakan membuka kembali aktifitas warga dan ekonomi, sejumlah negara tersebut punya detil-detil kebijakan yang berbeda-beda. Namun, ada persamaan dari kebijakan aktifitas ekonomi yang dibolehkan. Di antaranya; usaha kecil menengah, toko-toko kebutuhan pokok harian, toko buku, toko pakaian, dan taman publik dibolehkan dibuka dengan tetap menjaga aturan social distancing. Namun bar, restoran, dan kafe belum diizinkan buka hingga Juni 2020.

Kedua, karena vaksin baru ditemukan paling cepat 12 bulan atau satu tahun lagi. Alasan kedua mengapa Indonesia sudah harus kembali bekerja karena tak mungkin menunggu hingga vaksin benar-benar ditemukan.
Menurut para pakar, termasuk Anthony Fauci, pakar utama penyakit infeksi Amerika Serikat, vaksin paling cepat ditemukan 12 bulan sejak virus diteliti.

Artinya, jika berhasil antara Februari hingga Juni 2021 baru vaksinnya tersedia. Proses produksi dan distribusi juga akan memakan waktu hingga vaksin tersebut bisa digunakan di Indonesia.

Sementara hingga Mei 2020, dilaporkan, efek ekonomi Covid-19 mulai terasa di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan, data mereka menunjukan terdapat kurang lebih 7 juta karyawan yang di PHK pada Mei 2020. Apindo juga mengingkatkan bahwa terdapat 30 juta karyawan di bidang properti yang juga terancam di PHK jika pandemi belum bisa diatasi.

Artinya jika aktivitas ekonomi tidak secara bertahap dimulai maka warga Indonesia bisa menderita akibat terkaparnya ekonomi rumah tangga.

Ketiga, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Selain angka pengangguran yang makin tinggi, efek ekonomi pandemi Covid-19 yang terasa adalah turunnya pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target. Hal ini dapat mengakibatkan dampak ekonomi ke semua sektor (krisis ekonomi).

“Jika aktivitas ekonomi tak segera dibuka kembali, maka pemulihan ekonomi Indonesia akan melalui jalan yang panjang dan terjal,” ujar dia.

Namun, tambah dia, tentu dibuka kembalinya aktifitas warga dan ekonomi harus dilakukan dengan bertahap, belajar best practice dari negara yang sudah lebih dahulu, dituntun dengan data dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Dari riset yang dilakukan, LSI Denny JA menawarkan lima kisi-kisi untuk Indonesia kembali kerja.

Pertama, dimulai dari daerah yang grafik tambahan kasus harian positifnya menurun. Riset LSI Denny JA, yang telah dirilis sebelumnya, menunjukan ada empat wilayah yang masuk ke dalam tipologi B (Baik). Yaitu wilayah yang tambahan kasus hariannya menunjukan penurunan dari waktu-waktu meski tak drastis pasca pemberlakuan PSBB.

Empat wilayah tersebut adalah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat. Namun, selain itu, ada wilayah yang tidak memberlakukan PSBB, namun tren kasus hariannya menurun yaitu Provinsi Bali. Artinya bahwa lima wilayah ini, dari riset LSI Denny JA, telah memenuhi syarat untuk dibukakan kembali aktifitas warga dan ekonomi.

Kedua, yang usianya rentan terkena virus dan rentan angka kematian tetap di rumah/kerja dari rumah. Sementara usia yang tidak rentan dibolehkan bekerja kembali di luar rumah. Data Indonesia menunjukan bahwa angka kematian akibat virus Covid-19 paling tinggi terdapat pada usia di atas 45 tahun. Di kelompok usia ini, hingga saat ini, angka kematiannya mencapai di atas 80 % dari total jumlah kematian akibat Covid-19.

Artinya berdasarkan data, mereka yang usianya di bawah 45 tahun dapat kembali bekerja. Sementara mereka yang usianya di atas 45 tahun, tetap diminta untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). Pemerintah Indonesia melalui Satuan Gugus Tugas Nasional telah mengumumkan bahwa mereka yang usia di bawah 45 tahun boleh kembali kerja. Imbauan dan kebijakan pemerintah tersebut punya legitimasi data dan keilmuwan.

Ketiga, data juga menunjukan bahwa tingkat kematian juga tidak proporsional bagi mereka yang punya penyakit penyerta. Data di Indonesia menunjukan bahwa mereka yang punya penyakit sebelum terpapar virus, seperti hipertensi, sakit jantung, sakit paru, diabetes, lebih rentan terhadap kematian dibanding mereka yang tak punya riwayat penyakit tersebut.

Data dunia juga menunjukan gejala yang sama, tingkat kematian paling tinggi pada mereka yang punya penyakit-penyakit penyerta di atas.

Artinya bahwa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan bahwa mereka yang dibolehkan bekerja di luar rumah adalah mereka yang secara klinis tak punya penyakit penyerta yang kronis. Dan mereka yang pekerja namun punya penyakit penyerta yang kronis, bisa tetap kerja dari rumah.

Keempat, memulai gaya hidup baru di era “new normal”. Artinya, warga diizinkan kembali beraktifitas namun selalu menjaga protokol kesehatan. Karena kita “hidup bersama” virus Covid-19 di tengah-tengah kita hingga vaksinnya ditemukan.

Aturan social distancing tetap berlaku ketat, menggunakan masker ketika keluar rumah terutama di fasilitas dan transportasi publik, sering mencuci tangan, tak bersalaman dulu dan lainnya. Dunia usaha juga mulai membiasakan diri untuk menggunakan teknologi komunikasi untuk kepentingan bisnisnya.

Kelima, semua pihak harus berperan serta, mengambil bagian untuk menjaga agar protokol kesehatan terjaga ketika kembali beraktifitas. Tak hanya pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun pemimpin dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama harus terlibat aktif mengedukasi dan mengawasi warga agar terjaga kesehatan bersama.

“Kembali beraktifitas dengan tetap menjaga ketat protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah melonjaknya kasus baru dan juga mengantisipasi datangnya gelombang kedua pandemi,” tutur dia.

Dijelaskan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jerman melaporkan bahwa terdapat cluster kasus baru pascadibukanya lockdown. Dunia punya pengalaman Flu Spanyol tahun 1918 yang menunjukan, gelombang kedua lebih membahayakan dan lebih banyak korban dibanding gelombang pertama flu tersebut.

“Pengalaman tersebut menjadi warning bagi Indonesia dan dunia. Pemerintah pusat dan daerah pun harus meningkatkan kemampuan untuk memperbanyak jumlah tes harian, melacak penyebaran, menyetop, melakukan isolasi, dan mengobati pasien terpapar Covid-19,” papar dia.



Sumber: Suara Pembaruan