Kode Inisiatif: Ada 8 Syarat Pilkada 9 Desember Bisa Dilakukan

Kode Inisiatif: Ada 8 Syarat Pilkada 9 Desember Bisa Dilakukan
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Robertus Wardi / YS Minggu, 17 Mei 2020 | 19:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif) M Ihsan Maulana ada delapan indikator atau syarat yang dipenuhi agar Pilkada bisa digelar 9 Desember 2020. Delapan syarat itu harus dijawab DPR, pemerintah, dan KPU sebelum memutuskan pemungutan suara.

"Jika sudah bisa dijawab maka sebagian besar Pilkada bisa saja dilakukan," kata Ihsan dalam diskusi bertema "KPU Menetapkan Pilkada 9 Desember, Ada Apa?" di Jakarta, Minggu (17/5).

Pertama, kata Ihsan adalah Pilkada dapat dilakukan jika sudah tidak ada lagi persinggungan antara penyebaran wabah Covid-19 dengan tahapan Pilkada serentak. Jika masih ada persinggungan maka tahapan Pilkada layak untuk ditunda lagi.

"Harus clear gitu, tidak ada lagi persinggungan antara tahapan pilkada dengan penanganan Covid-19," kata Ihsan.

Kedua, Peraturan KPU (PKPU) harus bisa sejalan dengan protokol kesehatan untuk Covid-19. Penyusunan aturan yang tidak tepat akan menyulitkan dalam pelaksanaan di lapangan. Akibatnya Pilkada terancam tidak bisa dilakukan karena sejumlah tahapan yang tidak bisa dilakukan.

Ketiga, harus ada tambahan anggaran. Alasannya, Pilkada 9 Desember harus membeli sejumlah peralatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Peralatan itu seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, handsanitizer, termometer suhu, dan sejumlah peralatan lainnya.

"Jika menggunakan dana yang sudah tersedia sekarang, itu tidak cukup. Karena anggaran yang ada untuk Pilkada dalam kondisi normal," ujar Ihsan.

Keempat, ubah laporan pertanggungjawaban dana Pilkada. Alasannya, sistem pelaporan anggaran negara yang terjadi selama ini adalah dilakukan pada pertengahan Desember. Dengan demikian pada 31 Desember, laporan pertanggungjawaban sudah selesai dilaporkan ke Keuangan Negara. Sementara Pilkada baru akan dilakukan 9 Desember. Dengan demikian akan mengalami kesulitan dalam pelaporan.

"Ini harus dipikirkan bagaimana mekanismenya," tegas Ihsan.

Kelima, harus dipastikan keberadaan lembaga ad hoc pemilu tetap pada seluruh tahapan Pilkada. Lembaga ad hoc itu adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

"Mereka ini hanya bekerja rata-rata 6-7 bulan. Kalau tugasnya diperpanjang, apakah tersedia dana untuk membiaya mereka," tukas Ihsan.

Keenam, pastikan tidak ada politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petahanan pada kondisi pandemi seperti sekarang. Alasannya, dalam kondisi penyebaran wabah seperti sekarang, pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal itu karena masyarakat takut penularan Covid-19.

Ketujuh, pastikan pembangunan daerah tetap berjalan. Alasannya, adanya pilkada akan menimbulkan dinimika dan kontestasi di daerah. Apalagi jika terjadi perpecahan kongsi.

Delapan, cegah terjadinya penghilangan hak pemilih pemula. Potensi ini sangat mungkin terjadi karena waktu persiapan pilkada sangat singkat.
"Pemilih pemula bisa tidak terdata karena tidak tersedia waktu," tutup Ihsan. SP/R-14



Sumber: Suara Pembaruan