Pemerintah dan DPR Didesak Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah dan DPR Didesak Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan

Minggu, 17 Mei 2020 | 19:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan (RUU-Pas). Selain momentun yang tidak pas karena Indonesia masih menghadapi pandem Covid-19, secara substansi RUU Pas pun menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan, terdapat sejumlah pasal dalam RUU tersebut yang membahagiakan koruptor. Padahal, kejahatan korupsi diakui secara internasional sebagai extraordinary crime, white collar crime, dan transnational crime yang berimplikasi mewajibkan setiap negara menerapkan aturan-aturan yang khusus bagi pelaku kejahatan finansial ini. Mulai dari hukum acara, materiil, bahkan sampai perlakuan terhadap terpidana korupsi di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Melihat ketentuan yang tertuang dalam RUU-Pas ini rasanya kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa saja oleh DPR dan juga pemerintah," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (17/5/2020).

Kurnia membeberkan sejumlah poin dalam RUU-Pas yang perlu dikritisi. Dikatakan, RUU-Pas tidak secara jelas memaknai konsep pemberian hak kegiatan rekreasional pada tahanan maupun narapidana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 huruf c.

Merujuk pernyataan Muslim Ayub, anggota Komisi III Fraksi PAN DPR, pengertian hak kegiatan rekreasional itu nantinya para tahanan atau pun narapidana berhak berplesiran ke pusat perbelanjaan. Kurnia menegaskan, alur logika demikian tidak dapat dibenarkan karena bagaimana mungkin seseorang yang sedang berada dalam tahanan ataupun pelaku kejahatan yang sudah terbukti bersalah dibenarkan melakukan kunjungan ke tempat-tempat hiburan.

Data yang dihimpun ICW setidaknya mencatat tujuh terpidana yang diduga melakukan plesiran saat menjalani masa hukuman di Lapas, seperti mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq; Anggoro Widjojo; mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito, mantan Wali Kota Bogor, Rachmat Yasin; mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin; hingga mantan Ketua DPR Setya Novanto.

"Penting untuk dicatat, data-data dugaan plesiran ini untuk membantah logika frasa 'hak kegiatan rekreasional' sebagaimana dicantumkan dalam RUU-Pas. Sederhananya, dengan RUU-Pas diprediksi akan semakin marak narapidana-narapidana yang akan melakukan plesiran disaat menjalani masa hukuman," tegasnya.

Selain itu, ICW juga mengkritisi tidak adanya syarat khusus bagi narapidana korupsi mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat. Merujuk Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) praktis persyaratan narapidana kasus korupsi untuk kemudian mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat hanya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan untuk bagian cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat mencantumkan ketentuan kewajiban telah menjalani dua per tiga dari masa pidana.

"Ini menandakan pola pikir pembentuk UU ingin menyamaratakan perlakuan narapidana korupsi dengan narapidana tindak pidana umum lainnya," katanya.

Apalagi, RUU-Pas menghapus ketentuan PP 99/2012 yang memperketat syarat remisi bagi koruptor dan narapidana kejahatan luar biasa lainnya. Kurnia menyatakan dengan dihapusnya ketentuan PP 99/2012 dan mengembalikan PP Nomor 32 Tahun 1999 menunjukkan kemunduran pola pikir dari pembentuk UU. Hal ini lantaran PP 99/2012 merupakan regulasi yang progresif untuk menggambarkan konteks kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime.

"Sebab, dalam PP 99/2012 terdapat beberapa syarat khusus bagi narapidana korupsi untuk bisa mendapatkan remisi, asimiliasi maupun pembebasan bersyarat. Mulai dari harus menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda dan uang pengganti untuk mendapatkan remisi dan mewajibkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan meminta rekomendasi dari penegak hukum sebelum memberikan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Pengetatan model seperti ini tidak terakomodir dalam PP/32/1999," tegasnya.

Selain secara substansi, ICW meminta pembahasan RUU-Pas dihentikan karena saat ini DPR dan pemerintah seharusnya fokus menanggulangi pandemi corona. Salah satunya dengan mengeluarkan paket kebijakan atau pun regulasi-regulasi yang mendukung hal tersebut.

"Namun yang dilakukan justru sebaliknya, DPR dan Pemerintah justru ingin mempercepat produk legislasi bermasalah seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Cipta Kerja, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU PAS," tegasnya.

Tak hanya itu, Kurnia menegaskan dilanjutkannya pembahasan RUU-Pas bertentangan dengan suara masyarakat. Hal ini lantaran RUU-Pas merupakan salah satu RUU yang ditolak berbagai elemen masyarakat dengan menggelar aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019 lalu.

RUU-Pas ini juga menjauhkan efek jera kepada koruotor. Padahal, Lapas seharusnya menjadi ujung proses penanganan sebuah perkara. Lebih jauh, Kurnia menyatakan, RUU-Pas menegasikan Kesepakatan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), terutama Pasal 30 ayat (5) yang secara tegas menyatakan negara peserta diwajibkan memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan pelaku ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan yang dipercepat atau pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi.

Sementara, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 yang berkewajiban mengikuti setiap rekomendasi kesepakatan internasional ini. RUU-Pas juga mengabaikan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan PP 99/2012 menjadi cermin keadilan karena menunjukkan pembedaan antara kejahatan biasa dengan kejahatan yang menelan biaya tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik serta tidak bertentangan dengan konstitusi serta tidak juga melanggar HAM.

"Sebab, remisi merupakan hak hukum bagi seorang narapidana korupsi dan jika ingin mendapatkannya wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang tetuang dalam PP 99/2012," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
Piala Sudirman: Praven/Melati Sempurnakan Kemenangan Indonesia

Piala Sudirman: Praven/Melati Sempurnakan Kemenangan Indonesia

OLAHRAGA | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings